JAYAPURA-Anggaran operasional Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Jayapura mengalami penurunan signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Pada kepemimpinan almarhum Gubernur Papua Lukas Enembe, anggaran rumah sakit ini pernah mencapai Rp500 miliar. Namun pada tahun anggaran 2026, anggaran operasional RSUD Jayapura turun drastis menjadi Rp104 miliar.
Plt Direktur RSUD Jayapura, Andreas Pekey menjelaskan, anggaran Rp104 miliar tersebut bersumber dari dana Otonomi Khusus (Otsus) sebesar Rp24 miliar dan pendapatan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) sebesar Rp80 miliar.
“Dana ini digunakan untuk membiayai seluruh operasional rumah sakit, termasuk belanja pegawai, belanja operasional, serta belanja modal,” ujar Andreas saat dikonfirmasi Cenderawasih Pos, Jumat (23/1).
Ia menerangkan, dengan jumlah pegawai sekitar 1.300 orang yang terdiri dari ASN, tenaga honorer, petugas kebersihan (cleaning service), dan petugas keamanan, anggaran tersebut harus menanggung beban gaji dan tunjangan pegawai.
“Selain itu, anggaran juga dialokasikan untuk kebutuhan operasional seperti pengadaan obat-obatan, makanan pasien, bahan habis pakai medis, pembayaran listrik dan air, serta belanja modal berupa pengadaan alat kesehatan, termasuk mesin anestesi dan peralatan penunjang lainnya,” jelasnya.
Di tengah keterbatasan anggaran, RSUD Jayapura masih dihadapkan pada berbagai persoalan yang hingga kini belum sepenuhnya teratasi. Masalah ketersediaan air bersih, kekosongan sejumlah obat kemoterapi, serta gangguan pasokan listrik kembali terjadi.
Menurutnya, persoalan-persoalan tersebut bukanlah hal baru, melainkan masalah klasik yang terus berulang dari tahun ke tahun.
“Dulu, saat anggaran mencapai ratusan miliar rupiah, obat tetap masih ada yang kurang. Rumah sakit pernah mendapatkan anggaran Rp400 hingga Rp700 miliar, namun keluhan terkait air, obat, dan listrik tetap terjadi,” ungkapnya.
Ia menegaskan, akar persoalan bukan semata-mata terletak pada besaran anggaran, melainkan pada lemahnya perencanaan dan tata kelola rumah sakit. Selama ini, perencanaan kebutuhan obat dinilai belum dilakukan secara matang dan berbasis data, seperti jumlah pasien, jenis penyakit, dosis obat, serta rata-rata kunjungan pasien per bulan.
“Seharusnya ada perencanaan yang jelas berapa jumlah pasien, berapa kebutuhan obat, dan berapa dosis yang dibutuhkan dalam periode tertentu. Selama ini perencanaan tidak matang, obat habis baru dibeli tanpa target yang terukur,” ujarnya.
Selain perencanaan yang lemah, pengelolaan distribusi obat juga menjadi sorotan. Penggunaan obat harus diawasi secara ketat agar tidak terjadi kebocoran atau penggunaan yang tidak sesuai dengan kebutuhan pasien.
Kondisi ini dinilai menjadi salah satu penyebab mengapa, meskipun rumah sakit pernah menerima anggaran ratusan miliar rupiah, persoalan obat, air, dan listrik tetap terjadi.
“Dulu anggaran ratusan miliar, keluhan tetap ada. Sekarang anggaran tinggal sekitar Rp100 miliar, masalahnya juga masih sama. Artinya ini bukan semata soal anggaran, tetapi soal tata kelola yang harus segera diperbaiki agar beban utang tidak terus bertambah,” tegasnya.
