Masalah Aset dan Pelaksana Tugas Jadi Fraksi Nasdem

JAYAPURA– Hingga kini harus diakui jika masih banyak aset Pemprov Papua yang belum terkelola dan terdata secara maksimal. Ini juga bisa menjadi soal dikemudian hari jika tak segera ditertibkan. Apalagi sebelumnya Komisi Pemberantasan Korupsi juga memberi catatan terkait aset daerah.

Masih sama soal aset, Fraksi Nasdem DPR Papua kembali menyoroti hal tersebut. Banyak aset bergerak maupun tidak bergerak yang dibeli menggunakan uang rakyat dinilai terbengkalai dan tidak memberikan manfaat bagi masyarakat maupun daerah. Wakil Ketua Fraksi Partai NasDem DPR Papua, Alberth Merauje, mengatakan seluruh aset daerah pada dasarnya merupakan hasil penggunaan anggaran negara yang bersumber dari masyarakat.

Karena itu, aset tersebut harus dikelola secara profesional agar memberikan nilai tambah bagi pembangunan dan kesejahteraan rakyat.

“Semua aset itu dibeli dengan uang rakyat. Konsepnya jelas, aset harus kembali memberi manfaat bagi kesejahteraan masyarakat. Namun yang saya lihat, pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota masih kurang bijaksana dalam mengelolanya,” kata Merauje, Rabu (22/7)

Ia mencontohkan masih banyak kendaraan dinas yang tidak lagi digunakan tetapi dibiarkan terparkir dalam waktu lama. Bahkan, di lingkungan DPR Papua sendiri terdapat sejumlah kendaraan operasional yang sejak dirinya menjabat sekitar satu tahun lalu belum pernah difungsikan.

“Kalau memang sudah tidak digunakan lagi, sesuai aturan silakan dilelang. Hasilnya bisa masuk ke kas daerah dan dimanfaatkan untuk kebutuhan yang lebih penting,” ujarnya.

Menurutnya, persoalan serupa juga terjadi pada aset lainnya, termasuk kapal milik pemerintah yang akhirnya rusak bahkan tenggelam tanpa sempat dimanfaatkan secara optimal. Selain aset bergerak, Merauje juga menyoroti banyaknya aset tidak bergerak seperti rumah dinas, hotel, hingga bangunan milik pemerintah yang terbengkalai.

Salah satu contoh yang disorot adalah kompleks perumahan DPR Papua di Kotaraja. Menurutnya, pemerintah perlu mengambil langkah strategis apabila aset tersebut sudah tidak lagi memberikan manfaat.

“Kalau memang sudah tidak efektif, pemerintah bisa mencari solusi sesuai ketentuan. Misalnya dialihfungsikan atau dikerjasamakan dengan pihak ketiga agar menghasilkan pendapatan bagi daerah,” katanya.

Ia menambahkan, masih terdapat sejumlah aset pemerintah di Kabupaten Biak, beberapa daerah lain di Papua, hingga di luar Provinsi Papua yang belum dimanfaatkan secara optimal. Merauje menilai langkah pertama yang harus dilakukan pemerintah adalah melakukan pendataan menyeluruh terhadap seluruh aset daerah. Pendataan itu harus mencakup kondisi aset, mulai dari yang masih layak digunakan, rusak ringan, hingga rusak berat.

“Kalau masih layak, ya difungsikan secara efisien. Kendaraan dinas dipakai untuk kepentingan kedinasan, bukan untuk kepentingan lain. Kalau sudah tidak layak, lebih baik dilelang daripada dibiarkan rusak dan tidak bernilai,” tegasnya. Belum lagi jika rusak maka nilai dari barang tersebut dipastikan akan turun.

Hasil penjualan aset yang sudah tidak produktif dapat menjadi sumber pendapatan daerah yang selanjutnya digunakan untuk membiayai berbagai kebutuhan masyarakat. “Kalau aset-aset itu dijual sesuai mekanisme, ada pemasukan ke kas daerah. Dana itu bisa dimanfaatkan untuk pendidikan, kesehatan, pembayaran TPP, dan kebutuhan pembangunan lainnya,” ujarnya.

Merauje mengungkapkan DPR Papua sebenarnya telah beberapa kali mendorong pemerintah melakukan inventarisasi aset daerah. Bahkan, DPR bersama pemerintah pernah turun langsung mendata aset milik Provinsi Papua yang berada di berbagai kabupaten/kota maupun di luar daerah, termasuk di wilayah provinsi hasil pemekaran. “Aset-aset pemerintah sudah pernah didata. Tinggal bagaimana keseriusan pemerintah menindaklanjutinya. Datanya sudah ada, tetapi tindak lanjutnya yang belum maksimal,” katanya.

Ia juga menilai optimalisasi pengelolaan aset akan lebih mudah dilakukan apabila jabatan strategis di lingkungan pemerintah diisi pejabat definitif, bukan pelaksana tugas (Plt).”Kalau terlalu banyak pelaksana tugas, mereka bekerja tidak maksimal karena posisinya belum pasti. Sebaiknya segera dilantik pejabat definitif supaya memiliki tanggung jawab penuh dalam mengelola pemerintahan, termasuk aset daerah,” pungkasnya. (rel/ade)

Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos

BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS  https://www.myedisi.com/cenderawasihpos

 UPDATE Berita Terbaru Cepos di Saluran https://whatsapp.com/channel/0029VbCNwCXAO7R8KvdYUG3Q

JAYAPURA– Hingga kini harus diakui jika masih banyak aset Pemprov Papua yang belum terkelola dan terdata secara maksimal. Ini juga bisa menjadi soal dikemudian hari jika tak segera ditertibkan. Apalagi sebelumnya Komisi Pemberantasan Korupsi juga memberi catatan terkait aset daerah.

Masih sama soal aset, Fraksi Nasdem DPR Papua kembali menyoroti hal tersebut. Banyak aset bergerak maupun tidak bergerak yang dibeli menggunakan uang rakyat dinilai terbengkalai dan tidak memberikan manfaat bagi masyarakat maupun daerah. Wakil Ketua Fraksi Partai NasDem DPR Papua, Alberth Merauje, mengatakan seluruh aset daerah pada dasarnya merupakan hasil penggunaan anggaran negara yang bersumber dari masyarakat.

Karena itu, aset tersebut harus dikelola secara profesional agar memberikan nilai tambah bagi pembangunan dan kesejahteraan rakyat.

“Semua aset itu dibeli dengan uang rakyat. Konsepnya jelas, aset harus kembali memberi manfaat bagi kesejahteraan masyarakat. Namun yang saya lihat, pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota masih kurang bijaksana dalam mengelolanya,” kata Merauje, Rabu (22/7)

Ia mencontohkan masih banyak kendaraan dinas yang tidak lagi digunakan tetapi dibiarkan terparkir dalam waktu lama. Bahkan, di lingkungan DPR Papua sendiri terdapat sejumlah kendaraan operasional yang sejak dirinya menjabat sekitar satu tahun lalu belum pernah difungsikan.

“Kalau memang sudah tidak digunakan lagi, sesuai aturan silakan dilelang. Hasilnya bisa masuk ke kas daerah dan dimanfaatkan untuk kebutuhan yang lebih penting,” ujarnya.

Menurutnya, persoalan serupa juga terjadi pada aset lainnya, termasuk kapal milik pemerintah yang akhirnya rusak bahkan tenggelam tanpa sempat dimanfaatkan secara optimal. Selain aset bergerak, Merauje juga menyoroti banyaknya aset tidak bergerak seperti rumah dinas, hotel, hingga bangunan milik pemerintah yang terbengkalai.

Salah satu contoh yang disorot adalah kompleks perumahan DPR Papua di Kotaraja. Menurutnya, pemerintah perlu mengambil langkah strategis apabila aset tersebut sudah tidak lagi memberikan manfaat.

“Kalau memang sudah tidak efektif, pemerintah bisa mencari solusi sesuai ketentuan. Misalnya dialihfungsikan atau dikerjasamakan dengan pihak ketiga agar menghasilkan pendapatan bagi daerah,” katanya.

Ia menambahkan, masih terdapat sejumlah aset pemerintah di Kabupaten Biak, beberapa daerah lain di Papua, hingga di luar Provinsi Papua yang belum dimanfaatkan secara optimal. Merauje menilai langkah pertama yang harus dilakukan pemerintah adalah melakukan pendataan menyeluruh terhadap seluruh aset daerah. Pendataan itu harus mencakup kondisi aset, mulai dari yang masih layak digunakan, rusak ringan, hingga rusak berat.

“Kalau masih layak, ya difungsikan secara efisien. Kendaraan dinas dipakai untuk kepentingan kedinasan, bukan untuk kepentingan lain. Kalau sudah tidak layak, lebih baik dilelang daripada dibiarkan rusak dan tidak bernilai,” tegasnya. Belum lagi jika rusak maka nilai dari barang tersebut dipastikan akan turun.

Hasil penjualan aset yang sudah tidak produktif dapat menjadi sumber pendapatan daerah yang selanjutnya digunakan untuk membiayai berbagai kebutuhan masyarakat. “Kalau aset-aset itu dijual sesuai mekanisme, ada pemasukan ke kas daerah. Dana itu bisa dimanfaatkan untuk pendidikan, kesehatan, pembayaran TPP, dan kebutuhan pembangunan lainnya,” ujarnya.

Merauje mengungkapkan DPR Papua sebenarnya telah beberapa kali mendorong pemerintah melakukan inventarisasi aset daerah. Bahkan, DPR bersama pemerintah pernah turun langsung mendata aset milik Provinsi Papua yang berada di berbagai kabupaten/kota maupun di luar daerah, termasuk di wilayah provinsi hasil pemekaran. “Aset-aset pemerintah sudah pernah didata. Tinggal bagaimana keseriusan pemerintah menindaklanjutinya. Datanya sudah ada, tetapi tindak lanjutnya yang belum maksimal,” katanya.

Ia juga menilai optimalisasi pengelolaan aset akan lebih mudah dilakukan apabila jabatan strategis di lingkungan pemerintah diisi pejabat definitif, bukan pelaksana tugas (Plt).”Kalau terlalu banyak pelaksana tugas, mereka bekerja tidak maksimal karena posisinya belum pasti. Sebaiknya segera dilantik pejabat definitif supaya memiliki tanggung jawab penuh dalam mengelola pemerintahan, termasuk aset daerah,” pungkasnya. (rel/ade)

Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos

BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS  https://www.myedisi.com/cenderawasihpos

 UPDATE Berita Terbaru Cepos di Saluran https://whatsapp.com/channel/0029VbCNwCXAO7R8KvdYUG3Q