Disatu sisi, terdapat tantangan serius pada beban belanja pegawai yang diproyeksikan masih menekan fiskal daerah, dengan kekurangan anggaran lebih dari Rp 200 Miliar. Pendapatan Daerah (PAD) Diproyeksi Pendapatan Asli Daerah Papua tahun 2026 diperkirakan turun menjadi Rp 2,3 triliun.
Untuk itu ia berharap pemerintah harus fokus pada pembangunan Infrastruktur dan Transportasi pemindahan pelabuhan peti kemas ke Depapre dipastikan terealisasi pada 2026. Sektor Unggulan Pengembangan fokus pada sektor kelautan, pesisir, dan pariwisata (integrasi wisata Biak Numfor Teluk Cenderawasih)
Selain dari pada itu, pemerintah dapat memberikan stimulus pada peningkatan pendapatan asli daerah, Inklusivitas Pembangunan Struktur Ekonomi yang Inklusif melalui Akselerasi Potensi Unggulan Daerah. Lebih jauh John menyampaikan bahwa, Upah Minimum Provinsi (UMP) Papua 2026 diprediksi mencapai Rp 4,3 juta. Kondisi ini merujuk pada pertumbuhan ekonomi nasonal dimana pemerintah menetapkan target pertumbuhan ekonomi 2026 sebesar 5,4 persen sebagai bagian dari asumsi makro yang disusun untuk penyusunan APBN 2026.
Dalam dokumen resmi Kementerian Keuangan dan paparan terkait RAPBN, angka 5,4 persen tersebut dipahami sebagai target yang menuntut akselerasi konsumsi domestik, dorongan investasi, dan dukungan belanja fiskal yang terukur. Maka Proyeksi Pertumbuhan dan Inflasi di Provinsi Papua pada Pertumbuhan Ekonomi tahun 2026 akan meningkat, didorong oleh penguatan sinergi lintas sektor dan optimalisasi potensi daerah.
Sebagai referensi, target pertumbuhan ekonomi Papua dipatok pada angka 5,35%. Inflasi: Inflasi diperkirakan tetap terkendali pada kisaran sasaran nasional, yaitu 2,5 ± 1%. Fokus dan Strategi Pembangunan (RKPD 2026) Pemerintah Provinsi Papua memfokuskan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2026 pada tiga program prioritas dengan pendekatan ekonomi inklusif bertajuk Papua Produktif dimana Mendorong produktivitas masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi lokal.
Disatu sisi, terdapat tantangan serius pada beban belanja pegawai yang diproyeksikan masih menekan fiskal daerah, dengan kekurangan anggaran lebih dari Rp 200 Miliar. Pendapatan Daerah (PAD) Diproyeksi Pendapatan Asli Daerah Papua tahun 2026 diperkirakan turun menjadi Rp 2,3 triliun.
Untuk itu ia berharap pemerintah harus fokus pada pembangunan Infrastruktur dan Transportasi pemindahan pelabuhan peti kemas ke Depapre dipastikan terealisasi pada 2026. Sektor Unggulan Pengembangan fokus pada sektor kelautan, pesisir, dan pariwisata (integrasi wisata Biak Numfor Teluk Cenderawasih)
Selain dari pada itu, pemerintah dapat memberikan stimulus pada peningkatan pendapatan asli daerah, Inklusivitas Pembangunan Struktur Ekonomi yang Inklusif melalui Akselerasi Potensi Unggulan Daerah. Lebih jauh John menyampaikan bahwa, Upah Minimum Provinsi (UMP) Papua 2026 diprediksi mencapai Rp 4,3 juta. Kondisi ini merujuk pada pertumbuhan ekonomi nasonal dimana pemerintah menetapkan target pertumbuhan ekonomi 2026 sebesar 5,4 persen sebagai bagian dari asumsi makro yang disusun untuk penyusunan APBN 2026.
Dalam dokumen resmi Kementerian Keuangan dan paparan terkait RAPBN, angka 5,4 persen tersebut dipahami sebagai target yang menuntut akselerasi konsumsi domestik, dorongan investasi, dan dukungan belanja fiskal yang terukur. Maka Proyeksi Pertumbuhan dan Inflasi di Provinsi Papua pada Pertumbuhan Ekonomi tahun 2026 akan meningkat, didorong oleh penguatan sinergi lintas sektor dan optimalisasi potensi daerah.
Sebagai referensi, target pertumbuhan ekonomi Papua dipatok pada angka 5,35%. Inflasi: Inflasi diperkirakan tetap terkendali pada kisaran sasaran nasional, yaitu 2,5 ± 1%. Fokus dan Strategi Pembangunan (RKPD 2026) Pemerintah Provinsi Papua memfokuskan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2026 pada tiga program prioritas dengan pendekatan ekonomi inklusif bertajuk Papua Produktif dimana Mendorong produktivitas masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi lokal.
