Friday, November 22, 2024
25.7 C
Jayapura

Langkah Pemulihan Harus Segera Dilakukan di Bibida

JAYAPURA – Konflik bersenjata di Distrik Bibida, Kabupaten Paniai, Provinsi Papua Tengah mengakibatkan ratusan warga di daerah tersebut mengungsi ke Nabire dan Enarotali.

Atas konflik yang mengakibatkan terjadinya pengungsian di daerah itu, Komnas HAM Papua meminta langkah langkah pemulihan harus segera dilakukan.

“Kami apresiasi langkah yang dilakukan Pemda setempat, namun jauh lebih penting adalah upaya pemulihan. Sehingga para pengungsi tidak terlalu lama berada di lokasi pengungsian,” kata Kepala Komnas HAM Papua, Frits Ramandey saat dikonfirmasi Cenderawasih Pos, Kamis (20/6).

Lanjut Frits, pemulihan kepada masyarakat yang sedang mengungsi maupun korban yang meninggal saat konflik terjadi sekali pun dia sebagai OPM harus mendapat perhatian. Dengan begitu bisa menyelesaikan pokok persoalannya secara bertahap.

“Kami yakin operasi yang dilakukan Satgas Gabungan merupakan operasi yang terukur, kiranya OPM melihat situasi ini sebagai sebuah situasi kemanusiaan yang harus dipikirkan. Sehingga aksi aksi kekersan bisa dihentikan dan masyarakat tidak menjadi korban,” kata Frits.

Baca Juga :  Perdana Ke Supiori, Pj Gubernur Papua Ingin Rasakan Sensasi Ke Pulau Mapia

Frits juga mengingatkan bahwa dalam penegakan hukum harus terukur dan tidak melakukan tindakan brutal. Terlebih, aparat keamanan dilengkapi dengan fasilitas yang lengkap.

“Fasilitas aparat yang lengkap harus digunakan secara terukur supaya operasinya tidak mengakibatkan korban lebih banyak,” tegasnya.

Korban yang dimaksudkan Frits bukan hanya korban jiwa, melainkan ternak, kebun, rumah milik warga setempat tidak menjadi sasaran dari operasi yang dilakukan aparat. “Kita harap operasi tidak salah sasaran, harus terukur agar pemulihan keamanannya cepat ditangani,” ujarnya.

Terkait peristiwa di Bibida, Frits mengatakan pemerintah sudah mengambil langkah upaya penanganan. Bahkan Pj Gubernur Papua Tengah Ribka Haluk, berkunjung ke Paniai.

“Pemda setempat sudah mendatangi para pengungsi, artinya pemda sudah melaksanakan kewajibannya untuk melihat kondisi fisik mereka dan mengambil langkah langkah penanganan,” kata Frits.

Baca Juga :  Sepanjang 2024, 119 WNA Dideportasi

Selain itu, Komnas HAM kata Frits akan turun langsung ke lokasi untuk melihat situasi dan kondisi di daerah tersebut. “Dalam waktu dekat kami akan turun ke Paniai dan Nabire, sebenarnya apa yang sedang terjadi di daerah itu,” ucapnya.

Sebelumnya, terjadi kontak tembak di Bibida, Kabupaten Paniai, Papua Tengah, Senin (17/6). Pasukan gabungan menembak dua anggota Organisasi Papua Merdeka (OPM), satu di antaranya adalah mantan prajurit TNI yang membelot ke OPM. (fia/wen)

Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos

BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS  https://www.myedisi.com/cenderawasihpos

JAYAPURA – Konflik bersenjata di Distrik Bibida, Kabupaten Paniai, Provinsi Papua Tengah mengakibatkan ratusan warga di daerah tersebut mengungsi ke Nabire dan Enarotali.

Atas konflik yang mengakibatkan terjadinya pengungsian di daerah itu, Komnas HAM Papua meminta langkah langkah pemulihan harus segera dilakukan.

“Kami apresiasi langkah yang dilakukan Pemda setempat, namun jauh lebih penting adalah upaya pemulihan. Sehingga para pengungsi tidak terlalu lama berada di lokasi pengungsian,” kata Kepala Komnas HAM Papua, Frits Ramandey saat dikonfirmasi Cenderawasih Pos, Kamis (20/6).

Lanjut Frits, pemulihan kepada masyarakat yang sedang mengungsi maupun korban yang meninggal saat konflik terjadi sekali pun dia sebagai OPM harus mendapat perhatian. Dengan begitu bisa menyelesaikan pokok persoalannya secara bertahap.

“Kami yakin operasi yang dilakukan Satgas Gabungan merupakan operasi yang terukur, kiranya OPM melihat situasi ini sebagai sebuah situasi kemanusiaan yang harus dipikirkan. Sehingga aksi aksi kekersan bisa dihentikan dan masyarakat tidak menjadi korban,” kata Frits.

Baca Juga :  Resmi Jabat Wadan Korps Brimob Polri

Frits juga mengingatkan bahwa dalam penegakan hukum harus terukur dan tidak melakukan tindakan brutal. Terlebih, aparat keamanan dilengkapi dengan fasilitas yang lengkap.

“Fasilitas aparat yang lengkap harus digunakan secara terukur supaya operasinya tidak mengakibatkan korban lebih banyak,” tegasnya.

Korban yang dimaksudkan Frits bukan hanya korban jiwa, melainkan ternak, kebun, rumah milik warga setempat tidak menjadi sasaran dari operasi yang dilakukan aparat. “Kita harap operasi tidak salah sasaran, harus terukur agar pemulihan keamanannya cepat ditangani,” ujarnya.

Terkait peristiwa di Bibida, Frits mengatakan pemerintah sudah mengambil langkah upaya penanganan. Bahkan Pj Gubernur Papua Tengah Ribka Haluk, berkunjung ke Paniai.

“Pemda setempat sudah mendatangi para pengungsi, artinya pemda sudah melaksanakan kewajibannya untuk melihat kondisi fisik mereka dan mengambil langkah langkah penanganan,” kata Frits.

Baca Juga :  Jika Terpilih, BTM-YB Siap Naikkan TPP ASN Pemprov

Selain itu, Komnas HAM kata Frits akan turun langsung ke lokasi untuk melihat situasi dan kondisi di daerah tersebut. “Dalam waktu dekat kami akan turun ke Paniai dan Nabire, sebenarnya apa yang sedang terjadi di daerah itu,” ucapnya.

Sebelumnya, terjadi kontak tembak di Bibida, Kabupaten Paniai, Papua Tengah, Senin (17/6). Pasukan gabungan menembak dua anggota Organisasi Papua Merdeka (OPM), satu di antaranya adalah mantan prajurit TNI yang membelot ke OPM. (fia/wen)

Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos

BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS  https://www.myedisi.com/cenderawasihpos

Berita Terbaru

Artikel Lainnya