JAYAPURA – Pemerintah Provinsi Papua dan Kabupaten Keerom akan melakukan verifikasi domestik di Kampung Niliti, Distrik Towe, Kabupaten Keerom. Verifikasi ini merupakan bagian langkah penyelesaian insiden pengusiran yang terjadi pada akhir Mei 2024 di daerah tersebut.
Sekadar diketahui, sebuah insiden menimpa sejumlah guru di Kampung Niliti, Distrik Towe, Kabupaten Keerom pada (23/5). Mereka diusir oleh tentara Papua Nugini yang sedang patroli di kampung yang berada di wilayah perbatasan RI-PNG.
Kepala Badan Pengelola Perbatasan dan Kerjasama Papua, Suzana Wanggai, mengatakan verifikasi dijadwalkan berlangsung pada Juli mendatang. Verifikasi nanti juga melibatkan TNI-Polri dan tim teknis terkait.
“Pihak PNG juga melakukan hal yang sama, setelah itu kedua negara akan melakukan verifikasi secara bersama. Namun waktu verifikasi bersama akan dikomunikasikan kembali oleh kedua negara,” kata Suzana kepada wartawan, usai pertemuan bersama Bupati Keerom, Piter Gusbager di Kantor Gubernur Papua, Rabu (19/6).
Menurut Suzana, verifikasi domestik dan bersama ini adalah mekanisme yang ada di dalam aturan kerjasama RI-PNG. Khususnya menyangkut isu isu yang terjadi di wilayah perbatasan kedua negara ini.
“Dalam verifikasi domestik kami akan verifikasi keberadaan titik kampung maupun penduduknya. Dari verifikasi itu akan ditentukan apakah kampungnya masuk wilayah Indonesia atau PNG,” ujarnya.
Dalam pertemuan tersebut, Suzana juga meminta adanya kerjasama antara pihak agar amannya wilayah perbatasan.
Sementara itu, Bupati Keerom, Piter Gusbager mengatakan insiden Mei adalah insiden yang keempat kalinya. Atas insiden itu, pihaknya telah meminta agar hak warga sipil diperhatikan.
“Kami sudah sampaikan pandangan kepada pihak keamanan dari kedua negara. Apabila bertemu dengan masyarakar saat patroli, hendaknya memperhatikan hak sipil untuk menjaga hubungan persaudaraan RI-PNG,” jelasnya.
Dia menambahkan langkah pertama yang mereka akan lakukan yaitu melakukan verifikasi internal atau domestic verification.
“Dan sebagai Pemerintah Kabupaten, saya akan mengambil langkah-langkah awal untuk melakukan sosialisasi pada masyarakat hal-hal yang akan kita lakukan,” katanya.
Dia berharap agar pihak keamanan dari kedua negara dalam menjalankan tugas patroli dan berhadapan langsung dengan masyarakat hendaknya memperhatikan hak-hak sipil masyarakat.
“Menjaga hubungan baik yang selama ini terjalin. Hubungan persahabatan PNG dan Indonesia yang sudah terjadi selama ini. Apalagi masyarakat perbatasan ini memiliki keterkaitan sejarah asal usul maupun kepemilikan hak ulayat di atas tanah mereka,” harapannya.
Bupati Gusbager juga membeberkan bahwa hampir 80 persen atau 200 lebih warga di Kampung Niliti ber-KTP Kabupaten Keerom. Sehingga dia berharap, verifikasi lokal yang nantinya dilakukan bisa menemukan titik terang.
Dia juga memastikan bahwa proses belajar mengajar di Kampung Niliti akan tetap berjalan seperti biasanya.
“Proses belajar mengajar harus tetap jalan, saya perintahkan Kepala Sekolah, dan saya baru saja mengganti Kepala Kampung untuk segera mendorong proses belajar mengajar tetap jalan. Tidak ada alasan dengan situasi ini proses belajar mengajar berhenti. Harus tetap jalan, kita baru tambah 3 tenaga guru, saya akan kirim 5 tenaga guru baru untuk memperkuat di sana,” ujarnya.
“Masyarakat tentu menjadi pertahanan kita, pihak aparat TNI/Polri itu penting tapi kekuatan sebenarnya ada di masyarakat,” pungkasnya.(fia/eri/wen)
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS https://www.myedisi.com/cenderawasihpos