Saturday, April 27, 2024
25.7 C
Jayapura

KPU Papua Sebut 4 Daerah Potensi Kerawanan Pilkada

Suasana Rapat Pimpinan TNI-Polri dalam rangka kesiapan pengamanan Pilkada Bupati/Wakil Bupati 11 Kabupaten dan PON XX Tahun 2020 di Provinsi Papua, di Aula Elsama Numberi SPN Polda Papua, Jumat (20/3). ( FOTO: Elfira/Cepos)

Kapolda : Sebanyak 5000 Personel TNI-Polri Amankan Pilkada

JAYAPURA-Polda Papua mencatat, Indeks potensi kerawanan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2020 diduduki oleh Kabupaten Nabire, Kabupaten Keerom dan Kabupaten Pegunungan Bintang yang sudah menunjukan tanda-tanda adanya potensi kerawanan.

Untuk itu, Kapolda Papua Irjen Pol Paulus Waterpauw saat Rapat Pimpinan TNI-Polri dalam rangka kesiapan pengamanan Pilkada Bupati/Wakil Bupati 11 Kabupaten dan PON XX Tahun 2020 di Provinsi Papua, meminta anggota untuk mewaspadainya.

Terkait dengan jumlah personel untuk mengamankan Pilkada di 11 Kabupaten pada September mendatang, menurutnya ada sebanyak 5.000 personel TNI-Polri yang disiapkan.

“Untuk penambahan dan tidaknya pasukan, kita lihat dari perkembangan dinamika itu sendiri. Prinsipnya pimpinan siap mendukung untuk kekuatan  personel,” ucap Kapolda kepada wartawan di Aula Elsama Numberi SPN Polda Papua, Jumat (20/3).

Dikatakan, dalam upaya mewaspadai setiap permasalahan Pilkada, dibutuhkan kehadiran dan sinergitas TNI-Polri di tengah masyarakat. Hal ini, sebagai wujud kehadiran negara guna melindungi melayani dan mengayomi serta mencari solusi terbaik untuk mencegah terjadinya bentrok antar massa pendukung pasangan calon.

Hingga saat ini lanjut Kapolda, sudah 8 kabupaten yang menyetujui anggaran pengamanan Pilkada yang diajukan masing-masing Polres. Ia berharap 3 kabupaten yang belum menyetujui anggaran pengamanan untuk segera direalisasikan sesuai dengan aturan yang berlaku.

Baca Juga :  Tetap Sampai Pukul 21.00 WIT

Selain Pilkada Serentak, Polda Papua juga akan mengamankan PON. Terkait dengan rencana pengamanan tersebut, Polda Papua akan melaksanakan operasi khusus Kepolisian dengan sandi operasi “Aman Raga Matoa-2020”. 

Operasi ini dilakukan sebagai langkah antisipasi atas potensi ancaman dan gangguan yang diperkirakan akan menganggu keamanan dan kelancaran penyelenggaraan PON XX tahun 2020. 

“Intinya Polda Papua dibackup Kodam XVII Cenderawasih dan instansi lainnya sudah siap untuk mengamankan PON XX dan Pilkada,” tegas Kapolda.

Kapolda juga menyampaikan beberapa penekanan kepada anggota dalam pelaksanaan tugas yakni  Pilkada  dilaksanakan semaksimal mungkin dan jangan under estimate, lakukan langkah-langkah pasca pilkada dan menghimbau pihak yang menang agar tidak bereuforia yang dapat membuat marah pihak yang kalah.

Jika terjadi permasalahan dalam Pilkada, agar mengedepankan pihak penyelenggara yakni KPU dan Bawaslu untuk penyelesaiannya. 

Berkaitan Harkamtibmas, jangan sampai kerusuhan massal terjadi, kedepankan langkah-langkah proaktif untuk pencegahan.

Sementara itu, Pangdam XVII/Cendrawasih Mayjen TNI Herman Asaribab mengaku pihaknya tetap mendukung segala perhelatan yang ada di tanah Papua dan tetap membackup Polda Papua dalam pengamanan PON maupun Pilkada di 11 Kabupaten.

“Pangdam dengan Kapolda jalannya harus beriringan. Untuk itu Pangdam selalu membackup Polda Papua dalam hal pengamanan ataupun lainnya,” ucapnya.

Baca Juga :  Warga Antusias Saksikan Gerhana Matahari Total

Sementara itu, Ketua KPU Papua Theodorus Kossay menyebutkan untuk pengamanan Pilkada menjadi kewenangan aparat keamanan. “Untuk keamanan memang kami harus dibackup,” ucapnya.

Dari catatan KPU Papua sendiri, ada empat daerah yakni Kabupaten Boven Digoel, Yahukimo, Mamberamo Raya dan Waropen yang berpotensi terjadinya kerawanan.

“Untuk Kabupaten Waropen potensi kerawanannya ada hubungan dengan ketidakpuasan pada Pileg tahun 2019. Kabupaten Yahukimo kondisi geografis dan caleg yang masih komplain atas ketidakpuasan Pileg 2019. Mamberamo Raya terkait persolan internal dan Kabupaten Boven Digoel kemungkinan calegnya rebutan. Itu yang kita antisipasi,” jelasnya kepada wartawan.

Terkait dengan virus Corona, menurut Theo tahapan Pilkada tetap berjalan. Namun, anggota KPU mengurangi aktivitas dengan bekerja di rumah sembari membangun komunikasi.

Di tempat yang sama, Sekda Provinsi Papua T.E.A Hery Dosinaen menyampaikan, dalam pelaksanaan pengamanan Pilkada 11 Kabupaten di Provinsi Papua, TNI-Polri akan bersatu padu melaksanakan pengamanan pelaksanaan Pilkada.

“Kita semua dapat bersatu terutama dalam memberantas virus Corona di tanah Papua ini, serta menyukseskan penyelenggaraan Pilkada 11 Kabupaten dan PON XX tahun 2020 di Provinsi Papua,” ucapnya. (fia/nat)

Suasana Rapat Pimpinan TNI-Polri dalam rangka kesiapan pengamanan Pilkada Bupati/Wakil Bupati 11 Kabupaten dan PON XX Tahun 2020 di Provinsi Papua, di Aula Elsama Numberi SPN Polda Papua, Jumat (20/3). ( FOTO: Elfira/Cepos)

Kapolda : Sebanyak 5000 Personel TNI-Polri Amankan Pilkada

JAYAPURA-Polda Papua mencatat, Indeks potensi kerawanan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2020 diduduki oleh Kabupaten Nabire, Kabupaten Keerom dan Kabupaten Pegunungan Bintang yang sudah menunjukan tanda-tanda adanya potensi kerawanan.

Untuk itu, Kapolda Papua Irjen Pol Paulus Waterpauw saat Rapat Pimpinan TNI-Polri dalam rangka kesiapan pengamanan Pilkada Bupati/Wakil Bupati 11 Kabupaten dan PON XX Tahun 2020 di Provinsi Papua, meminta anggota untuk mewaspadainya.

Terkait dengan jumlah personel untuk mengamankan Pilkada di 11 Kabupaten pada September mendatang, menurutnya ada sebanyak 5.000 personel TNI-Polri yang disiapkan.

“Untuk penambahan dan tidaknya pasukan, kita lihat dari perkembangan dinamika itu sendiri. Prinsipnya pimpinan siap mendukung untuk kekuatan  personel,” ucap Kapolda kepada wartawan di Aula Elsama Numberi SPN Polda Papua, Jumat (20/3).

Dikatakan, dalam upaya mewaspadai setiap permasalahan Pilkada, dibutuhkan kehadiran dan sinergitas TNI-Polri di tengah masyarakat. Hal ini, sebagai wujud kehadiran negara guna melindungi melayani dan mengayomi serta mencari solusi terbaik untuk mencegah terjadinya bentrok antar massa pendukung pasangan calon.

Hingga saat ini lanjut Kapolda, sudah 8 kabupaten yang menyetujui anggaran pengamanan Pilkada yang diajukan masing-masing Polres. Ia berharap 3 kabupaten yang belum menyetujui anggaran pengamanan untuk segera direalisasikan sesuai dengan aturan yang berlaku.

Baca Juga :  Tujuh Tersangka Makar Minta Dipulangkan

Selain Pilkada Serentak, Polda Papua juga akan mengamankan PON. Terkait dengan rencana pengamanan tersebut, Polda Papua akan melaksanakan operasi khusus Kepolisian dengan sandi operasi “Aman Raga Matoa-2020”. 

Operasi ini dilakukan sebagai langkah antisipasi atas potensi ancaman dan gangguan yang diperkirakan akan menganggu keamanan dan kelancaran penyelenggaraan PON XX tahun 2020. 

“Intinya Polda Papua dibackup Kodam XVII Cenderawasih dan instansi lainnya sudah siap untuk mengamankan PON XX dan Pilkada,” tegas Kapolda.

Kapolda juga menyampaikan beberapa penekanan kepada anggota dalam pelaksanaan tugas yakni  Pilkada  dilaksanakan semaksimal mungkin dan jangan under estimate, lakukan langkah-langkah pasca pilkada dan menghimbau pihak yang menang agar tidak bereuforia yang dapat membuat marah pihak yang kalah.

Jika terjadi permasalahan dalam Pilkada, agar mengedepankan pihak penyelenggara yakni KPU dan Bawaslu untuk penyelesaiannya. 

Berkaitan Harkamtibmas, jangan sampai kerusuhan massal terjadi, kedepankan langkah-langkah proaktif untuk pencegahan.

Sementara itu, Pangdam XVII/Cendrawasih Mayjen TNI Herman Asaribab mengaku pihaknya tetap mendukung segala perhelatan yang ada di tanah Papua dan tetap membackup Polda Papua dalam pengamanan PON maupun Pilkada di 11 Kabupaten.

“Pangdam dengan Kapolda jalannya harus beriringan. Untuk itu Pangdam selalu membackup Polda Papua dalam hal pengamanan ataupun lainnya,” ucapnya.

Baca Juga :  Delapan Jenazah Diterbangkan ke Kampung Halaman

Sementara itu, Ketua KPU Papua Theodorus Kossay menyebutkan untuk pengamanan Pilkada menjadi kewenangan aparat keamanan. “Untuk keamanan memang kami harus dibackup,” ucapnya.

Dari catatan KPU Papua sendiri, ada empat daerah yakni Kabupaten Boven Digoel, Yahukimo, Mamberamo Raya dan Waropen yang berpotensi terjadinya kerawanan.

“Untuk Kabupaten Waropen potensi kerawanannya ada hubungan dengan ketidakpuasan pada Pileg tahun 2019. Kabupaten Yahukimo kondisi geografis dan caleg yang masih komplain atas ketidakpuasan Pileg 2019. Mamberamo Raya terkait persolan internal dan Kabupaten Boven Digoel kemungkinan calegnya rebutan. Itu yang kita antisipasi,” jelasnya kepada wartawan.

Terkait dengan virus Corona, menurut Theo tahapan Pilkada tetap berjalan. Namun, anggota KPU mengurangi aktivitas dengan bekerja di rumah sembari membangun komunikasi.

Di tempat yang sama, Sekda Provinsi Papua T.E.A Hery Dosinaen menyampaikan, dalam pelaksanaan pengamanan Pilkada 11 Kabupaten di Provinsi Papua, TNI-Polri akan bersatu padu melaksanakan pengamanan pelaksanaan Pilkada.

“Kita semua dapat bersatu terutama dalam memberantas virus Corona di tanah Papua ini, serta menyukseskan penyelenggaraan Pilkada 11 Kabupaten dan PON XX tahun 2020 di Provinsi Papua,” ucapnya. (fia/nat)

Berita Terbaru

Artikel Lainnya