Warga: Sudah Tak Ada BPJS, Sekarang Mati Juga Sulit
JAYAPURA – Hampir 1 bulan lamanya lokasi Tempat Pemakaman Umum (TPU) Buper di Waena dipalang. Pemerintah Kota Jayapura tak bisa lagi memberi toleransi jika memang memiliki bukti surat kepemilikan mengingat setelah dipalang akhir Desember 2024 lalu ada puluhan jenasah yang akhirnya ditolak untuk dimakamkan.
Kondisi ini lantas dikomentasi Wakil ketua l DPRK Jayapura Max Karubaba. Ia meminta Polresta Jayapura Kota segera mengambil tindakan cepat. Ini karena pemalangan sangat merugikan warga Kota Jayapura.
“Kami berharap Polresta merespon ini dengan cepat karena Pemerintah Kota sudah mengantongi sertifikat tentang hak milik dari pada lahan yang dijadikan TPU,” jelas Max kepada Cenderawasih Pos, seusai mengelar reses di belakang pasar Hamadi, Sabtu (18/1).
Ia menegaskan bahwa jika keluarga Kaigere yang merasa miliki hak ulayat atas lahan tersebut menganggap ada hak-hak yang belum diselesaikan maka sebaiknya mengajukan ke pengadilan agar mendapatkan keadilan.
Namun jika pemerintah justru bisa membuktikan terkait kepemilikan maka pemerintah juga memiliki hak untuk mengajukan gugatan balik karena perbuatan pemalangan sudah merugikan banyak orang termasuk pemerintah itu sendiri.
“Tapi jika ternyata pihak pemalang yang menang maka tugas pemerintah adalah menyelesaikan apa yang menjadi tuntutan. Tetapi pada prinsipnya palang ini dibuka dahulu,” tambahnya. Max meminta pihak yang merasa memiliki hak atas lahan tersebut tidak hanya memikirkan diri sendiri tetapi juga harus memikirkan orang lain.
Warga: Sudah Tak Ada BPJS, Sekarang Mati Juga Sulit
JAYAPURA – Hampir 1 bulan lamanya lokasi Tempat Pemakaman Umum (TPU) Buper di Waena dipalang. Pemerintah Kota Jayapura tak bisa lagi memberi toleransi jika memang memiliki bukti surat kepemilikan mengingat setelah dipalang akhir Desember 2024 lalu ada puluhan jenasah yang akhirnya ditolak untuk dimakamkan.
Kondisi ini lantas dikomentasi Wakil ketua l DPRK Jayapura Max Karubaba. Ia meminta Polresta Jayapura Kota segera mengambil tindakan cepat. Ini karena pemalangan sangat merugikan warga Kota Jayapura.
“Kami berharap Polresta merespon ini dengan cepat karena Pemerintah Kota sudah mengantongi sertifikat tentang hak milik dari pada lahan yang dijadikan TPU,” jelas Max kepada Cenderawasih Pos, seusai mengelar reses di belakang pasar Hamadi, Sabtu (18/1).
Ia menegaskan bahwa jika keluarga Kaigere yang merasa miliki hak ulayat atas lahan tersebut menganggap ada hak-hak yang belum diselesaikan maka sebaiknya mengajukan ke pengadilan agar mendapatkan keadilan.
Namun jika pemerintah justru bisa membuktikan terkait kepemilikan maka pemerintah juga memiliki hak untuk mengajukan gugatan balik karena perbuatan pemalangan sudah merugikan banyak orang termasuk pemerintah itu sendiri.
“Tapi jika ternyata pihak pemalang yang menang maka tugas pemerintah adalah menyelesaikan apa yang menjadi tuntutan. Tetapi pada prinsipnya palang ini dibuka dahulu,” tambahnya. Max meminta pihak yang merasa memiliki hak atas lahan tersebut tidak hanya memikirkan diri sendiri tetapi juga harus memikirkan orang lain.
