Jadi menurut hematnya, kekerasan berdarah, saling bunuh sesama anak bangsa di Papua ini karena secara tidak langsung karena ikut negara mensponsori dan membiayai OPM melalui dana desa untuk melawan negara atau melawan kembali alat negara, yakni TNI dan Polri.
Harusnya kata Dosen Hubungan Internasional ini Jakarta atau Presiden Prabowo sadar dengan realita ekskalasi kekerasan di Papua yang terus meningkat dan dari mana OPM semakin banyak memiliki senjata – senjata mesin tempur modern.
“Kalau Presiden Prabowo tidak segera lakukan evaluasi dana desa untuk Papua, berarti Presiden ikut bertanggung jawab merawat kekerasan senjata berdarah di Papua,” cecarnya.
Yaung juga berhara presiden bisa membaca catatan saya ini dan segera dievaluasi dana desa yang khusus untuk Papua. Agar dana desa yang menjadi dana revolusioner gerakan Papua mereka, bisa dikontrol dan dihentikan.
Disinggung apakah bukan karena potensi tambang yang menjanjikan dimana kekerasan bersenjata lahir karena masyarakat merasa tidak ikut dilibatkan dalam proses pemanfaatan dan tiba-tiba sudah mengirimkan tim, alat berat bahkan aparat keamanan?
Yaung menyebut bahwa yang dipaparkan adalah hasil riset dirinya tentang dana desa sehingga tidak meluas ke sumber daya alam.
“Itu sebabnya banyak prajurit non organik yang datang ke Papua, dalam benak mereka sudah tertanam bahwa kepala – kepala kampung di wilayah operasi itu kaki tangan OPM.
Makanya posisi para kepala kampung di wilayah operasi di Papua, sangat beresiko dan riskan penuh dilema. Kalau tdk kasih OPM akan dibunuh OPM, kalau kasih OPM, akan ditargetkan prajurit TNI dan Polri,” tutupnya. (ade)
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOSÂ https://www.myedisi.com/cenderawasihpos
