Secara terpisah, Direktur LBH Apik Jayapura, Nur Aida Duwila, mengatakan negara dalam hal ini pemerintah pusat hingga pemerintah daerah bertanggungjawab terhadap kebutuhan perempuan dan anak di daerah konflik.
“Jangan sampai anak anak di daerah konflik kehilangan haknya mendapatkan pendidikan lantaran bangunan sekolah mereka dibakar,” kata Nona kepada Cenderawasih Pos, Rabu (17/7).
Menurut Nona, perbedaan pemahaman ideology, seharusnya tak lantas membuat TPNPB membakar gedung sekolah. Tempat dimana anak-anak menuntut ilmu.
“Tolong dipisahkan persoalan ideologinya dan berpikirlah bahwa anak anak Papua ini mau belajar. Hak mereka mendapatkan pendidikan termasuk harus mendapatkan perlindungan,” ujarnnya.
“Jika mereka (OPM-red) membakar gedung sekolah, lalu bagaimana dengan nasib anak anak Papua untuk mencapai tujuannya. Terlebih mereka adalah generasi emas Papua,” sambungnya.
Dikatakan Nona, jika anak-anak ini tak bisa mendapatkan pendidikan di gedung sekolah lantaran bangunan sekolah mereka dibakar. Maka pemerintah wajib mencarikan tempat yang paling aman bagi mereka agar bisa mendapatkan haknya di dunia pendidikan.
“Mau pihak di sana (OPM-red) mau pun pihak di sini (Pemerintah-red) harus mencari solusi agar anak anak di daerah konflik terutama gedung sekolah mereka dibakar, harus tetap mendapatkan akses pendidikan,” tegasnya.
Ia pun meminta Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak turun langsung ke kabupaten/kota di tanah Papua terutama di daerah daerah rawan konflik, untuk memastikan pendidikan pada anak.
“Yang jelas fasilitas pendidikan itu untuk masa depan anak anak Papua, sebrutal apapun kalian lindungilah hak anak anak Papua dan lindungilah kehidupan mereka jangan melakukan diskrimnasi,” tandasnya. (rel/fia/tri)
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS https://www.myedisi.com/cenderawasihpos
