Saturday, November 23, 2024
30.7 C
Jayapura

Soal Lingkungan, Para Paslon Jangan Hanya “Jualan Kecap”

Ketua Papua Trada Sampah, Dina Danomira menyampaikan dengan perubahan dan pembangunan yang cepat di Provinsi Papua, pihaknya meminta agar transparansi dalam penanganan manajemen lingkungan secara lintas sektor.

Perlu ditegaskan kembali regulasi-regulasi manajemen sampah kota yang sudah dari dulu ada tapi tidak diterapkan. Sampah plastik menjadi ancaman besar untuk pariwisata di kota-kota pesisir besar di Papua dan microplastik mengakibatkan penyakit terutama untuk reproduksi perempuan.

“Sesuai dengan target penerimaan APBN 2024 untuk menerapkan cukai plastik, kami mengharapkan pemerintah Provinsi Papua mendukung dan mengimplementasikan Perpres No. 76 Tahun 2023,” benernya.

Sebagai generasi emas bangsa dan daerah, Dina minta partisipasi pemuda lebih ditingkatkan dalam pembahasan lingkungan pemerintah sesuai dengan agenda UN Decade 2030 dan UN SDG 2030. Pasalnya manusia secara global sedang mengalami ancaman terbesar sepanjang sejarah yaitu krisis iklim.

Baca Juga :  Masih Alot, Pemilihan Wagub Diprediksi Butuh Waktu Lama

“Kami mendesak calon gubernur, wali kota dan bupati yang esok akan memimpin berbagai daerah di Papua untuk lebih serius menangani krisis iklim sebagai aksi darurat dan tidak boleh ditunda lagi,” ucapnya. “Kami mendesak lahirnya sosok pemimpin yang pro lingkungan, imbuhnya.

Ketua Eco Defender Jayapura, Simon Baru menyampaikan dengan bertambahnya laju pembangunan dan pertumbuhan penduduk di Kota Jayapura dipastikan akan mempengaruhi ketersediaan air bersih. Untuk cawalkot dan wakilnya, Simon mengingatkan untuk memastikan bahwa ketersediaan air harus terjaga.

Ketika perambahan menjadi persoalan maka penegakan hukum menjadi satu cara menghentikan atau mengurangi aktifitas illegal tersebut. Dan itu dikatakan menjadi tugas pemerintah bersama forkopimda.

Baca Juga :  Berdayakan Ekonomi, Pemerintah Harus Jeli Lihat Potensi Papua

“Kami memastikan tidak memilih pemimpin yang berlaga di Pilkada 2024 yang tidak memiliki komitmen dan tidak menuangkan visi misi yang berkaitan dengan isu lingkungan mengingat masa depan Papua adalah milik kami yang dititipkan untuk generasi selanjutnya,” tutupnya.

“Kami mengajak seluruh masyarakat yang berdomisili di kota Jayapura untuk cerdas dalam memilih pemimpin yang pro terhadap lingkungan. Dengan hadirnya pemimpin pro lingkungan maka harus membuat kebijakan yang bisa mengatasi ketersediaan kebutuhan air bersih,”  bebernya.

Ketua Papua Trada Sampah, Dina Danomira menyampaikan dengan perubahan dan pembangunan yang cepat di Provinsi Papua, pihaknya meminta agar transparansi dalam penanganan manajemen lingkungan secara lintas sektor.

Perlu ditegaskan kembali regulasi-regulasi manajemen sampah kota yang sudah dari dulu ada tapi tidak diterapkan. Sampah plastik menjadi ancaman besar untuk pariwisata di kota-kota pesisir besar di Papua dan microplastik mengakibatkan penyakit terutama untuk reproduksi perempuan.

“Sesuai dengan target penerimaan APBN 2024 untuk menerapkan cukai plastik, kami mengharapkan pemerintah Provinsi Papua mendukung dan mengimplementasikan Perpres No. 76 Tahun 2023,” benernya.

Sebagai generasi emas bangsa dan daerah, Dina minta partisipasi pemuda lebih ditingkatkan dalam pembahasan lingkungan pemerintah sesuai dengan agenda UN Decade 2030 dan UN SDG 2030. Pasalnya manusia secara global sedang mengalami ancaman terbesar sepanjang sejarah yaitu krisis iklim.

Baca Juga :  KSB Bisa "Dipakai" Ganggu Pilkada

“Kami mendesak calon gubernur, wali kota dan bupati yang esok akan memimpin berbagai daerah di Papua untuk lebih serius menangani krisis iklim sebagai aksi darurat dan tidak boleh ditunda lagi,” ucapnya. “Kami mendesak lahirnya sosok pemimpin yang pro lingkungan, imbuhnya.

Ketua Eco Defender Jayapura, Simon Baru menyampaikan dengan bertambahnya laju pembangunan dan pertumbuhan penduduk di Kota Jayapura dipastikan akan mempengaruhi ketersediaan air bersih. Untuk cawalkot dan wakilnya, Simon mengingatkan untuk memastikan bahwa ketersediaan air harus terjaga.

Ketika perambahan menjadi persoalan maka penegakan hukum menjadi satu cara menghentikan atau mengurangi aktifitas illegal tersebut. Dan itu dikatakan menjadi tugas pemerintah bersama forkopimda.

Baca Juga :  Di Daerah Krusial, Kapolda Siapkan Brimob Amankan Pilkada

“Kami memastikan tidak memilih pemimpin yang berlaga di Pilkada 2024 yang tidak memiliki komitmen dan tidak menuangkan visi misi yang berkaitan dengan isu lingkungan mengingat masa depan Papua adalah milik kami yang dititipkan untuk generasi selanjutnya,” tutupnya.

“Kami mengajak seluruh masyarakat yang berdomisili di kota Jayapura untuk cerdas dalam memilih pemimpin yang pro terhadap lingkungan. Dengan hadirnya pemimpin pro lingkungan maka harus membuat kebijakan yang bisa mengatasi ketersediaan kebutuhan air bersih,”  bebernya.

Berita Terbaru

Kehadiran Otsus Masih Jauh Dari Harapan

Polisi Harus Berani

Di Sinak Dua Tukang Ojek Tewas Ditembak

Artikel Lainnya