Monday, March 17, 2025
28.7 C
Jayapura

Dana Otsus Harusnya Diberikan Sepenuhnya Kepada Orang Papua

NABIRE, Gubernur Papua Tengah, Meki Fritz Nawipa menegaskan pemerintah pusat apabila memberikan dana otonomi khusus kepada orang Papua harusnya jangan setengah-setengah.  “Kalau mau kasih Otonomi Khusus (Otsus), kasih full sama kita,”tegas  Meki Nawipa dalam rapat bersama komisi II DPR RI di Jakarta, Kamis, (13/3).

Nawipa menjelaskan, di Tanah Papua ada empat Daerah Otonom Baru (DOB) dan undang-undang Otsus berdiri sendiri. Hanya anehnya dana Otsus justru di pangkas dan ini sangat disayangkan.

“Sekarang yang terjadi adalah Otsus juga dipangkas. Sementara kita dituntut untuk melakukan semua hal dan dibilang bahwa orang Papua kita sudah kasih Otsus dan kamu silahkan jalan tapi hari ini yang terjadi dana Otsus ikut dipangkas, DAU dipangkas, dan DAK juga dipangkas,” sindir Nawipa.

Baca Juga :  Salju Cartenz Tak Lagi Abadi

Menurutnya, hari ini empat Gubernur DOB di Tanah Papua hadir dan rapat bersama komisi II DPR RI untuk mengevaluasi pembangunan dua sampai tiga tahun terakhir tetapi kantor saja tidak bisa dibangun karena apalah artinya Otsus ada pada pemerintah dan masyarakat Papua.

“Jadi sekali lagi, kalau mau kasih Otsus, kasih full kepada kita pak,” tegasnya lagi.

NABIRE, Gubernur Papua Tengah, Meki Fritz Nawipa menegaskan pemerintah pusat apabila memberikan dana otonomi khusus kepada orang Papua harusnya jangan setengah-setengah.  “Kalau mau kasih Otonomi Khusus (Otsus), kasih full sama kita,”tegas  Meki Nawipa dalam rapat bersama komisi II DPR RI di Jakarta, Kamis, (13/3).

Nawipa menjelaskan, di Tanah Papua ada empat Daerah Otonom Baru (DOB) dan undang-undang Otsus berdiri sendiri. Hanya anehnya dana Otsus justru di pangkas dan ini sangat disayangkan.

“Sekarang yang terjadi adalah Otsus juga dipangkas. Sementara kita dituntut untuk melakukan semua hal dan dibilang bahwa orang Papua kita sudah kasih Otsus dan kamu silahkan jalan tapi hari ini yang terjadi dana Otsus ikut dipangkas, DAU dipangkas, dan DAK juga dipangkas,” sindir Nawipa.

Baca Juga :  Tingkatkan Kapasitas Nakes, Pemkab Puncak Gandeng Poltekes Kemenkes Jayapura

Menurutnya, hari ini empat Gubernur DOB di Tanah Papua hadir dan rapat bersama komisi II DPR RI untuk mengevaluasi pembangunan dua sampai tiga tahun terakhir tetapi kantor saja tidak bisa dibangun karena apalah artinya Otsus ada pada pemerintah dan masyarakat Papua.

“Jadi sekali lagi, kalau mau kasih Otsus, kasih full kepada kita pak,” tegasnya lagi.

Berita Terbaru

Artikel Lainnya