Selain itu, PT Irian Bhakti juga memiliki aset Hotel Mapia yang dinilai perlu penanganan serius. Ke depan, pengelolaan hotel tersebut akan dievaluasi secara menyeluruh guna mencegah bertambahnya beban keuangan daerah.
“Hotel Mapia harus dikelola secara profesional. Ke depan, saya akan merumahkan karyawannya agar tidak menambah beban utang Pemerintah Provinsi Papua,” tegasnya.
Menurutnya, lemahnya kinerja selama ini disebabkan oleh buruknya tata kelola dan minimnya profesionalisme sumber daya manusia (SDM). Pengisian jabatan, kata dia, kerap didasarkan pada kedekatan personal, kekerabatan, maupun kepentingan politik, bukan pada kompetensi.
“Ini aset pemerintah daerah, tetapi tidak bisa berjalan baik karena diisi bukan oleh orang-orang profesional. Ke depan, saya bersama Wakil Gubernur Aryoko Rumaropen akan mengubah pola itu,” ujarnya.
Gubernur juga mengungkapkan bahwa PT Irian Bhakti memiliki aset lain di Timika, seperti Pelabuhan Pomako serta aset tambang yang akan menjadi bagian dari pembenahan oleh jajaran komisaris baru.
“Semua aset ini akan diperbaiki. Anak perusahaan juga akan kami benahi. Orang-orang yang tidak profesional akan kami istirahatkan,” katanya.
Fakhiri menegaskan, pemerintah memberikan waktu dua bulan kepada manajemen dan komisaris baru untuk melakukan pembenahan menyeluruh agar perusahaan daerah tersebut dapat segera beroperasi secara optimal.
“Saya beri waktu dua bulan untuk memperbaiki semuanya. Target saya jelas, PT Irian Bhakti harus sehat dan mampu menghasilkan PAD bagi Provinsi Papua,” ujarnya.
Sementara itu, menurut gubernur, pelantikan Komisaris dan penunjukan PIt. Direktur Utama adalah langkah strategis untuk melakukan konsolidasi, pembenahan dan penyehatan perusahaan secara menyeluruh.
