Benny Karubaba menjelaskan bahwa perbedaan data itu kemungkinan terjadi ada kesalahan input. Sebab 7 hari menjelang pilkada ada penambahan DPTB yakni TNI/Polri. “Lebih tepatnya data ini ada di operator, karena 7 hari terakhir ada penambahan TNI/Polri,” jelas Beni.
Atas jawaban ini Bawaslu Papua meminta operator tersebut dihadirkan diruangan sidang guna untuk memberikan penjelasan yang valid terkait perbedaan data tersebut. “Kami butuh penjelasan, kalaupun butuh perbaikan paling tidak dijelaskan dulu,” pinta Yofrey.
Steve Dumbon nampak kesal karena pleno menjadi bagian penting namun justru operator KPU Kota Jayapura tidak hadir hingga ia memutuskan untuk menskor kembali selama 1 jam. Jika mengacu waktu skor, maka seharunya pleno kembali dibuka sekira pukul 23.36 WIT, namun hingga pukul 00.10 belum juga dibuka.
Sementara setelah menanti selama kurang lebih dua jam akhirnya operator, Rio tiba di ruangan rapat pleno. Ia kemudian mmeperbaiki data tersebut sehingga sesuai dengan data Bawaslu Papua sebanyak 122. Setelah tahapan ini clear lagi-lagi KPU Kota Jayapura terjebak dengan data.
Kali ini Bawaslu pertanyakan terkait perbedaan data antara pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Jayapura dengan data pemilih gubernur dimana dari data yang dibacakan oleh Beny Karubaba data pemilih pengguna hak suara gubernur mencapai 211.226 disinilah Bawaslu meminta penjelasan KPU Kota karena data pemilih Wali Kota Jayapura hanya 201.148. Terjadi perbedaan 10.078 pemilih antara gubernur dan wali kota.
“Kalaupun itu karena pemilih dari luar harusnya masuk di dalam pemilih tambahan, tapikan data tambahan kita hanya 2.731,” ujar anggota Bawaslu Yofrey Piryamta. Pantauan Cenderawasih Pos hingga pukul 01.59 WIT perdebatan soal perbedaan data ini tidak juga diselesaikan. (rel/ade)
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOSÂ https://www.myedisi.com/cenderawasihpos
Benny Karubaba menjelaskan bahwa perbedaan data itu kemungkinan terjadi ada kesalahan input. Sebab 7 hari menjelang pilkada ada penambahan DPTB yakni TNI/Polri. “Lebih tepatnya data ini ada di operator, karena 7 hari terakhir ada penambahan TNI/Polri,” jelas Beni.
Atas jawaban ini Bawaslu Papua meminta operator tersebut dihadirkan diruangan sidang guna untuk memberikan penjelasan yang valid terkait perbedaan data tersebut. “Kami butuh penjelasan, kalaupun butuh perbaikan paling tidak dijelaskan dulu,” pinta Yofrey.
Steve Dumbon nampak kesal karena pleno menjadi bagian penting namun justru operator KPU Kota Jayapura tidak hadir hingga ia memutuskan untuk menskor kembali selama 1 jam. Jika mengacu waktu skor, maka seharunya pleno kembali dibuka sekira pukul 23.36 WIT, namun hingga pukul 00.10 belum juga dibuka.
Sementara setelah menanti selama kurang lebih dua jam akhirnya operator, Rio tiba di ruangan rapat pleno. Ia kemudian mmeperbaiki data tersebut sehingga sesuai dengan data Bawaslu Papua sebanyak 122. Setelah tahapan ini clear lagi-lagi KPU Kota Jayapura terjebak dengan data.
Kali ini Bawaslu pertanyakan terkait perbedaan data antara pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Jayapura dengan data pemilih gubernur dimana dari data yang dibacakan oleh Beny Karubaba data pemilih pengguna hak suara gubernur mencapai 211.226 disinilah Bawaslu meminta penjelasan KPU Kota karena data pemilih Wali Kota Jayapura hanya 201.148. Terjadi perbedaan 10.078 pemilih antara gubernur dan wali kota.
“Kalaupun itu karena pemilih dari luar harusnya masuk di dalam pemilih tambahan, tapikan data tambahan kita hanya 2.731,” ujar anggota Bawaslu Yofrey Piryamta. Pantauan Cenderawasih Pos hingga pukul 01.59 WIT perdebatan soal perbedaan data ini tidak juga diselesaikan. (rel/ade)
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOSÂ https://www.myedisi.com/cenderawasihpos
