Ketua Panitia Penjemputan yang juga Sekretaris Golkar Kota Jayapura, Sjamsier Husein menyampaikan bahwa pertemuan tersebut membahas detail terkait proses penyambutan walikota dan wakil walikota.
Abisai Rollo mengaku, setelah bunyi trompet selesai kemudian ada penyampaian pemberitahuan dari panitia lewat pengeras suara. "Bunyi trompet tersebut adalah bagian dari tradisi di Akmil yang dibunyikan pada waktu-waktu tertentu, termasuk saat subuh,"ujarnya.
Setelah hampir tiga tahun lebih Kota Jayapura dipimpin oleh pelaksana tugas maupun penjabat Walikota, kini Kota Jayapura telah memiliki pemimpin definitif. Dengan adanya wali kota dan wakil wali kota definitif dengan sejumlah kewenangannya saat ini, tentunya diharapkan ada kebijakan pembangunan bisa lebih menyentuh kepada kebutuhan masyarakat di Kota Jayapura.
"Jadi, ini sejarah baru bahwa sejak negara Indonesia merdeka sampai hari ini, baru pertama kali dilakukan pelantikan kepala daerah secara serentak oleh presiden di Istana Negara,"ucap Wali Kota Jayapura, Abisai Rollo usai pelantikan. Abisai Rollo mengaku, dua kali dirinya gagal di Pilkada Kota Jayapura sebelumnya mungkin karena Tuhan sudah atur segalanya.
Diantara 481 kepala daerah, Walikota Jayapura, Abisai Rollo juga ikut dalam kegiatan retreat yang berlangsung selama satu minggu tersebut. Pembekalan kepala daerah ini ditanggung sepenuhnya oleh APBN yang bersumber dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kemendagri. Para kepala daerah pun sudah diwajibkan untuk membawa seragam Satpol PP hingga seragam komponen cadangan (Komcad).
Sebanyak 481 dari total 505 kepala daerah terpilih yang akan dilantik berdasarkan penetapan dari Komisi Pemilihan Umum (KPU). Rinciannya, sebanyak 209 kepala daerah yang ditetapkan setelah ditolak sengketanya di MK. Sedangkan 296 kepala daerah yang telah lebih dahulu ditetapkan KPU karena tidak memiliki sengketa di MK.
Dalam keterangannya, Pj Walikota Jayapura menjelaskan bahwa sesuai putusan dismissal MK pada Rabu (05/2) kemarin, sengketa Pilkada Jayapura tidak diterima atau tidak dilanjutkan. Artinya, calon walikota dan wakil walikota terpilih Kota Jayapura akan segera dilantik.
Dismissal bisa diartikan sebagai pertimbangan rapat permusyarawatanan hakim untuk memutuskan apakah gugatan yang diajukan dinyatakan diterima atau tidak diterima untuk dinaikkan ke pembuktian.
Satu gugatan yang masuk ke MK adalah terkait Pilkada Walikota Jayapura yang diajukan oleh Boy Markus Dawir-Dipo Wibowo yang menyampaikan keberatannya terhadap keikutsertaan Paslon Nomor 2, Jhony Banua Rouw-Darwis Massi. Saat ini tim BMD-Dipo menunggu apakah gugatannya dilanjutkan atau justru masuk dalam dismisal.
Sebelumnya sempat ramai dibicarakan terkait Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Arsul Sani dalam sidang terlihat kebingungan dengan gugatan yang diajukan pasangan BMD-Dipo yang meminta pasangan calon nomor urut 2 Jony Banua Rouw dan Darwis Massi yang bukan peraih suara terbanyak, untuk didiskualifikasi.
Ia mencatat jumlah permononan perselisihan di MK saat ini mencapai 283 permohonan yang diterima. Dengan rincian 136 permohonan diajukan secara daring melalui simpel. Mkri.id, kemudian 147 lainnya diajukan secara langsung melalui kepaniteraan MK.
Menurutnya, ini justru akan menimbulkan konflik kepentingan dan menimbulkan oligarki baru yang ada di pusat maupun di daerah. Sebab yang bisa mengakses kekuasaan adalah mereka yang memiliki sumberdaya sosial dan sumber daya ekonomi.
Frans mengakui, terjun di dunia politik merupakan hal dan pengalaman baru baginya. Karena sebagian besar aktivitasnya selama ini bergelut dengan dunia birokrasi lebih dari 30 tahun. Untuk itu menjadi calon walikota Jayapura merupakan salah satu pengalaman berharga yang pernah dilalui, meskipun pada akhirnya keberhasilan itu masih tertunda.
Yang ada malah masalah data pemilih justru tarik ulur. Bahkan salah satu komisioner KPU Kota Jayapura, Benny Karubaba ketika membacakan laporan ternyata sempat menyebut ada kemungkinan terjadi kesalahan input karena satu minggu terakhir ada tambahan dari TNI Polri. Ini lantas memantik pertanyaan baru ada kaitan apa TNI Polri terkait data yang dipersoalkan ini.
Jhony Banua dan Darwis Massi bahkan secara gentle mendatangi kediaman Abisai Rollo untuk memberikan ucapan selamat. Mereka juga memastikan tidak mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK).
Dengan itu maka otomatis akan ada banyak persoalan yang terjadi, seperti tingkat pengganguran, kriminalitas, konflik-konflik horisonal maupun persoapan sosial lainnya. Kondisi ini akan menjadi pekerjaan rumah bagi para pemimpin khususnya Wali Kota dan Wakil Wali Kota untuk membangun masyarakat agar hidup harmonis yang memiliki ekonomi yang cukup baik.
Iapun menyampaikan banyak terimakasih kepada tim koalisi, pimpinan partai yang mendukungan termasuk masyarakat yang sudah terlibat aktif dalam pesta demokrasi terlebih bagi mereka yang mencoblos paslon nomor 1. Meski begitu, sebagai seorang birokrat senior, ia akhirnya melihat bahwa pesta demokrasi di Kota Jayapura berjalan kurang sehat. Bahkan terkesan sangat brutal. Itu tak lepas dari penilaiannya yang menganggap banyak yang melanggar aturan.
Ketika itu massa dari paslon 2, Jhony Banua Rouw-Darwis Massi berada disekitar hotel sementara massa dari paslon 4, Abisai Rollo-Rustan Saru berada diseberang jalan. Jarak keduanya hanya sekitar 30 meter yang dipisahkan oleh jalan dua arah. Sebelumnya pada Jumat dini hari sudah terjadi aksi massa di depan hotel namun ini bisa diredam.
Salah satu yang dituntaskan adalah Distrik Muara Tami, Kota Jayapura. Dibacakan Ketua PPD Muara Tami, Kelurahan Koya Barat bahwa untuk data perolehan suara gubernur paslon nomor urut 01 Benhur Tomi Mano-Yermias Bisai (BTM-YB) meraih suara sebanyak 5.845 sementara Paslon nomor urut 02 Mathius D. Fakhiri-Aryoko Rumaropen (Mari-Yo) sebanyak 5.357.
Dalam pesannya Wamendagri Ribka Haluk mengatakan pelaksanaan Pilkada serentak khususnya di Papua harus berjalan dengan aman, lancar dan damai tidak ada halangan apapun, sehingga pada bulan Februari 2025 sudah dilakukan pelantikan kepala daerah di Pilkada serentak di Papua. Iapun menegaskan jangan ada lagi Pilkada susulan atau PSU dan permasalahan di MK.
Program ini dikampanyekan seolah-olah program pribadi yang sudah berjalan selama ini. Paslon 02 itu dilaporkan oleh para relawan pasangan Abisai Rollo-Rustan Saru (ABR-Harus ) didampingi 4 kuasa hukumnya yakni, Ratna Ida Silalahi, SH, MH, Kumar,S.Ag, SH, MH, Mursani, SH, MH dan Amon Wakris,S.H.
“Selama ini memang tidak saya jelaskan karena masing – masing paslon memiliki strategi. Saya coba jabarkan bahwa postur APBD Kota Jayapura adalah Rp 1,6 triliun dan UU Otsus perubahan kedua menyatakan harus 35 persen untuk pendidikan. Kami menggunakan data dapodik di kementerian dan sudah kami rincikan,” kata Jhony Banua Rouw
Terkait debat terakhir Jhony menyebut ada beberapa paslon meminta dirinya diperiksa di Bawaslu karena menggunakan isu program pusat. “Saya jelaskan soal persoalan rehab rumah, sanitasi, listrik gratis, penyambungan PDAM dan itu kami dibantu setelah dilakukan reses, kunker. Semua berdasar jaring aspirasi,” kata Jhony di Kotaraja
"Kasihan para paslon, jauh - jauh dari Papua sampai disini tidak mendapatkan 'panggung' yang baik. Baru mulai bicara tapi bel sudah bunyi. Kami yang nonton juga tidak bisa menangkap utuh apa saja yang mau disampaikan," kata Risma, satu warga kota usai menyaksikan debat tadi malam.
Ketua KPU Provinsi Papua, Steve Dumbon mengungkapkan bahwa pelipatan surat suara melibatkan ratusan tenaga yang dilaksanakan di gudang logistik KPU kabupaten/kota masing-masing, di Provinsi Papua.
Para petugas itu nantinya bertugas di 105 distrik,993 kampung atau kelurahan dan 2.023 TPS yang tersebar di sembilan kabupaten dan kota. Sebelum bertugas, para petugas akan mengikuti bimbingan teknis terlebih dahulu.
Saat diberi kesempatan berbicara, satu persatu warga menyampaikan uneg-unegnya. Ada yang berkaitan dengan bangunan rusun, ada soal air bersih dan ada juga yang aneh. Meminta dibuatkan lampu jalan, karena takut suanggi (setan).
Untuk pendidikan bisa dibilang cukup menarik mengingat keempat pasangan mulai dari Frans Pekei-Mansur (Pekman), Jhony Banua Rouw-Darwis Massi (JBR-Hadir), Boy Markus Dawir-Dipo Wibowo (BMD-Dipo) hingga Abisai Rollo-Rustan Saru (ABR-Harus) sama – sama telah menyiapkan program menarik.
Di sisi lain pemerintah juga sebenarnya sudah menyediakan Depot pengisian BBM subsidi bagi para nelayan di wilayah kampung nelayan dan sekitarnya, namun diduga proses distribusi BBM subsidi itu tidak sesuai aturan. Bahkan ada indikasi dijual secara komersil kepada pihak lain.
Seperti biasa dalam kampanye blusukan ini paslon nomor urut 1 itu didampingi oleh sejumlah tim pemenangan dan anggota relawan yang ikut tergabung. Kegiatan mereka juga diawasi oleh sejumlah anggota Bawaslu kota Jayapura.
Menanggapi hal itu, Frans Pekey menyatakan Pendidikan gratis menjadi urusan wajib, akan tetapi untuk saat ini belum dapat diterapkan di Kota Jayapura. Hal itu terjadi karena tidak didukung dengan kekuatan APBD. Tapi juga Pemerintah Kota Jayapura masih harus menyelesaikan tunggakan Beasiswa, bagi mahasiswa yang kuliah di luar negeri.
Meski terlihat agak kaku namun keempat paslon mendapat apresiasi lantaran mampu memberikan pertanyaan dan jawaban tanpa ada sandungan. Hanya saja dari durasi waktu yang diberikan panitia selama 2 menit dirasa belum cukup untuk mengcover semua pertanyaan maupun jawaban dan sanggahan yang diberikan. Keempat paslon nampaknya keteteran dengan waktu singkat yang diberikan dan dampaknya, seluruh paslon ada yang tidak tuntas memberikan jawaban atau penjelasan secara gamblang.
Menurut Anggai, jumlah DPT pada empat distrik di daerah ini yakni Distrik Jayapura Utara 72.489 jiwa, Distrik Jayapura Selatan 68.144 pemilih dan Distrik Abepura sebanyak 89.670 pemilih serta Distrik Muara Tami 16.476 pemilih.
Dia berharap keberadaan keluarga Manggarai di Kota Jayapura memberi dampak untuk pembangunan Kota Jayapura ke depan. Terutama menjaga keamanan. “Mari kita jaga Kota ini dengan baik, agar kita semua boleh hidup rukun dan damai," imbuhnya.
Mengenai pengaturan logistik pilkada, pihaknya masih menunggu pembagian tempat yang berhubungan dengan TPS penyelenggaraan pemilihan kepala daerah di sejumlah wilayah di kota Jayapura.
Keduanya terlihat sama - sama mengenakan sarung tinju dan nampak Dipo Wibowo mengawali dengan mengganggu Boy Dawir yang saat itu berdiri di pojok. BMD dari kejauhan hanya terlihat tersenyum senyum sambil merapikan sarung tinjunya. Publik juga makin tegang apalagi Dipo terlihat begitu bersemangat.
Di mana pemasangan baliho calon kepala daerah itu diduga dilakukan oleh tim sukses masing-masing pasangan calon kepala daerah, baik untuk pemilihan kepala daerah tingkat Kota Jayapura maupun di tingkat provinsi dalam hal ini calon gubernur.
Usai melaksanakan kegiatan tersebut, Frans Pekey menjelaskan, jika terpilih nanti dia akan menata Pasar Youtefa dan pasar otonom Kotaraja. Khusus tradisional untuk pasar dijadikan sebagai pasar eceran, sementara pasar utama atau induk akan dijadikan sebagai pasar grosiran yang melibatkan para pedagang dari luar Kota Jayapura seperti dari Arso Keerom, Kabupaten Jayapura hingga Sarmi.
Saat ini diakuinya bahwa ada perubahan terjadi baik di bagian pelayanan dan juga fasilitas pelayanannya termasuk SDM di rumah sakit itu. Apabila dirinya nanti terpilih wilayah Distrik Muara Tami akan menjadi salah satu prioritas pembangunannya mulai dari sisi kesehatan pendidikan dan tingkat kesejahteraan masyarakat.
Dia mengatakan dari blusukan ke Terminal Entrop, keluhan para sopir terkait dengan masalah trayek. Dimana dengan trayek yang ada saat ini, justru sangat merugikan sopir angkutan kota, belum lagi karena kehadiran angkutan taksi online yang saat ini makin banyak.
Orang pertama menyampaikan soal ekonomi mikro yang digeluti. Sulitnya mendapat bantuan modal usaha.Lalu orang kedua menyampaikan soal para seniman yang jarang diperhatikan pemerintah dan terkesan dibiarkan tumbuh sendiri. Orang ketiga bernama Frederika Imbiri yang menyampaikan pernyataan cukup menohok.
Acara tersebut juga dihadiri oleh paslon walikota dan wakil wali kota Jayapura Abisai Rollo dan H. Rustan Saru (ABR-HARUS). Posko itu nantinya digunakan untuk merancang berbagai strategi dan program pemenangan kedua paslon yang maju di Pilkada Provinsi Papua dan Kota Jayapura ini.
“Di legislatif hanya bicara kebijakan tapi tidak semua bisa dieksekusi dengan baik. Banyak program tapi tidak maksimal sehgga saya putuskan masuk ke Kota Jayapura,” ujar Jhony memberi alasan mengapa tertarik menjadi walikota.
Pasangan Calon No Urut 1 yang masing-masing didampingi oleh istri dan relawan serta tim pemenangan mulai melakukan blusukan di Dok 9 Kali. Pada kesempatan itu, dirinya meninjau pembangunan jembatan penghubung di pinggir kali yang dibangun oleh Pemerintah Kota Jayapura semasa kepemimpinannya sebagai Pj. Wali Kota Jayapura beberapa waktu lalu.
Tahapan Pemilukada Kota Jayapura tahun 2024 saat ini adalah masa kampanye. Keempat pasangan calon, Frans Pekey-Mansur (Pekman), Jhony Banua Rouw-Darwis Massi (JBR-Hadir), Boy Markus Dawir-Dipo Wibowo (BMD-Dipo) dan Abisai Rollo-Rustan Saru (ABR-Harus) sedang bergerilnya di tengah masyarakat untuk memenangkan hati publik.
Ketua KPU Kota Jayapura, Martapina Anggai mengatakan kampanye damai ini merupakan momen untuk membangun komitmen bersama guna menciptakan pelaksanaan kampanye yang cinta damai dan mampu meningkatkan partisipasi politik warga Kota Jayapura.
Menurut penjelasan Ketua Bawaslu Kota Jayapura, Frans Rumsarwir, untuk kandidat yang terpilih sebagai DPR periode 2024-2029, bila ikut di Pilkada 2024, maka konsekuensinya mereka harus mengundurkan diri dari jabatan tersebut.
Adapun kandidat calon Walikota Jayapura yang berlatar belakang ASN adalah Frans Pekei dan pasangannya, Mansur. Lalu paslon yang berlatar belakang anggota legislatif, antara lain Abisai Rollo anggota DPRD Kota Jayapura, Boy Markus Dawir, Darwis Massi dan Joni Banua Rouw masing masing anggota DPR Papua periode 2019-2024. Dua sosok wakil lainnya yakni Rustan Saru dan Dipo Wibowo di luar dari birokrasi pemerintah.
"Kami berdua memiliki keyakinan karena memiliki pengalaman yang cukup lama dalam birokrasi pemerintahan," ucap Frans Pekey. Frans Pekey hampir 40 tahun dia mengabdikan dirinya di Kota Jayapura sebagai ASN, begitupula pula dengan H. Mansur yang tidak hanya sebagai dosen tetapi juga ASN. Selain sebagai Ketua Kerukuran Keluarga Sulawesi Selatan (KKSS), Mansur juga menangani puluhan lembaga pendidikan di Papua saat ini.
Pada pendaftaran kali ini semua kandidat datang dengan berbagai macam warna tersendiri. Ada yang membawa serta pendukung dan relawan yang banyak dan ada juga yang melaksanakan kegiatan Deklarasi apa adanya, seperti yang dilakukan oleh Pasangan calon walikota dan wakil walikota Jayapura Frans Pekey dan Mansur.
Salah satu bakal calon walikota Jayapura, Jhon Banua Rouw (JBR) menyebut adanya indikasi politik identitas pada saat kampanye nanti. Misalnya yang harus menjabat Walikota Jayapura adalah anak Port Numbay. Menurutnya sebaiknya isu Sara tidak digunakan dalam berkampanye. Karena hal itu akan menimbulkan tendensi.
