Menurut Kapolda, jika stabilitas kamtibmas kondusif maka proses pembangunan di Papua dan seluruh agenda nasional dapat berjalan dengan aman dan lancar. Kapolda juga menghimbau agar para wakil elit politik tidak mencampuradukkan politik Pemilu dengan paham Papua merdeka. Pemilu harus berjalan tanpa adanya intimidasi.
Disini juga dijelaskan bahwa untuk mengamankan agenda Pemilu ini, Polda Papua menyiapkan 8.522 personil dimana 2.117 personil dari Polda Papua dan 6.405 dari polres jajaran. “Jika masih kurang akan kita tambah,” tegasnya.
Jumlah sebanyak ini bukan tanpa alasan mengingat kata Kapolda dari hasil IPKP Tahap III disampaikan bahwa Papua dan Sulut menjadi provinsi dengan potensi kerawanan sangat rawan.
Untuk gangguan keamanan diakui peluang tersebut tetap ada. Meski selama ini dikatakan gangguan kamtibmas lebih banyak dilakukan oleh Kelompok Kriminal Bersenjata namun hampir seluruhnya dilakukan jauh dari ibukota kabupaten. Karenanya Kapolda meminta seluruh perangkat agar bisa memastikan jika pemilu akan berjalan dengan baik.
Bila itu gagal dilakukan maka peluang – peluang tersebut akan dimanfaatkan oleh kelompok – kelompok berseberangan untuk melakukan propaganda. Disini Mathius Fakhiri juga meminta agenda teknis di lapangan waktunya dihitung baik. Kemudian yang berkaitan dengan dukungan segera diselesaikan agar agenda utama tidak terganggu. “KPU juga harus berhati-hati jangan sampai isu teknis dipakai untuk isu politik sebab bisa jadi disitulah menjadi cikal bakal persoalan yang berulang,” tambah Fakhiri.
Lainnya ia meminta kampanye juga dipersingkat dan ia memastikan TNI Polri ada di belakang KPU. “Kami ada di belakang KPU. Lalu jika ada anggota KPU yang terindikasi bermasalah, ini harus segera disampaikan dari awal. Jangan sudah parah baru beri info,” tegasnya.
Menurut Kapolda, jika stabilitas kamtibmas kondusif maka proses pembangunan di Papua dan seluruh agenda nasional dapat berjalan dengan aman dan lancar. Kapolda juga menghimbau agar para wakil elit politik tidak mencampuradukkan politik Pemilu dengan paham Papua merdeka. Pemilu harus berjalan tanpa adanya intimidasi.
Disini juga dijelaskan bahwa untuk mengamankan agenda Pemilu ini, Polda Papua menyiapkan 8.522 personil dimana 2.117 personil dari Polda Papua dan 6.405 dari polres jajaran. “Jika masih kurang akan kita tambah,” tegasnya.
Jumlah sebanyak ini bukan tanpa alasan mengingat kata Kapolda dari hasil IPKP Tahap III disampaikan bahwa Papua dan Sulut menjadi provinsi dengan potensi kerawanan sangat rawan.
Untuk gangguan keamanan diakui peluang tersebut tetap ada. Meski selama ini dikatakan gangguan kamtibmas lebih banyak dilakukan oleh Kelompok Kriminal Bersenjata namun hampir seluruhnya dilakukan jauh dari ibukota kabupaten. Karenanya Kapolda meminta seluruh perangkat agar bisa memastikan jika pemilu akan berjalan dengan baik.
Bila itu gagal dilakukan maka peluang – peluang tersebut akan dimanfaatkan oleh kelompok – kelompok berseberangan untuk melakukan propaganda. Disini Mathius Fakhiri juga meminta agenda teknis di lapangan waktunya dihitung baik. Kemudian yang berkaitan dengan dukungan segera diselesaikan agar agenda utama tidak terganggu. “KPU juga harus berhati-hati jangan sampai isu teknis dipakai untuk isu politik sebab bisa jadi disitulah menjadi cikal bakal persoalan yang berulang,” tambah Fakhiri.
Lainnya ia meminta kampanye juga dipersingkat dan ia memastikan TNI Polri ada di belakang KPU. “Kami ada di belakang KPU. Lalu jika ada anggota KPU yang terindikasi bermasalah, ini harus segera disampaikan dari awal. Jangan sudah parah baru beri info,” tegasnya.
