Friday, September 20, 2024
23.7 C
Jayapura

Penolakan Aksi 15 Agustus Bermunculan

Ditambahkan Wakil Ketua I Dewan Adat Suku Sentani, Septinus Ibo bahwa apapun kegiatan yang direncanakan dan akan dilaksanakan pada 15 Agustus oleh pihak KNPB ini patut dihindari dan tidak diikuti sebab  aksi ini jelang melanggar karena Indonesia adalah negara berdaulat. Yang memaksa harus diberi sanksi.

“Lalu rekan – rekan Ondoafi di lembah Gunung Cyclops diharapkan bisa mengontrol wilayahnya sebab kelompok yang kerap membuat resah ini tinggal di bawah Gunung Cyclop juga. Lalu TNI Polri harus mengawasi secara ketat, lakukan dengan protap atau cara yang sudah ditentukan,”  pintanya.

Septinus mewakili DAS Sentani dengan tegas menolak aksi massa 15 Agustus. Ia juga mengingatkan bahwa di Sentani ada masyarakat adat yang memiliki ulayat.  Disaat masyarakat Suku Sentani tidak melakukan aksi maka seharusnya masyarakat di luar Suku Sentani bisa menghormati itu.

Baca Juga :  KMAN VI Momentum Tegaskan Keberagaman itu Indah. 

“Jangan dilakukan di wilayah kami,  ingat kamu dari mana dan jangan melakukan di tempat yang bukan asalmu. Silahkan lakukan aksi di tempat kamu berada, kembali kesana,” timpalnya.

“Sentani ujung tombak semua warga yang tinggal disini mau hidup damai dan jika dipaksakan maka bisa terjadi sesuatu yang tidak menyenangkan dan tidak ada juga yang akan bertanggungjawab,” wantinya.

Senada disampaikan Ketua Organisasi Pejuang Garuda Merah Putih, Yonas Nusi. Pria yang juga menjabat sebagai anggota Kelompok Khusus DPR Papua ini menyatakan bahwa untuk kelompok yang akan melakukan aksi pada 15 Agustus nanti jika aksi berisi upaya yang menentang pemerintah dan negara yang berdaulat maka pihaknya menolak secara tegas.

Baca Juga :  Padat di Sore hingga Malam, Mereka yang Cari Ikan Danau, Ulat dan Jamur Sagu

“Kami tolak dan meminta aparat menindak tegas bahwa aksi yang mengganggu stabilitas daerah. Jika penyampaian aspirasi dilakukan dengan baik sesuai kebutuhan masyarakat itu kami akan diterima dengan baik tapi inikan bertolak belakang. NKRI sudah final dan di dalamnya ada yang namanya Papua bagian integral dan tidak terpisah dari bangsa Indonesia. Itu yang harus dipahami,” tutup Yonas. (ade)

Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos

BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS  https://www.myedisi.com/cenderawasihpos

Ditambahkan Wakil Ketua I Dewan Adat Suku Sentani, Septinus Ibo bahwa apapun kegiatan yang direncanakan dan akan dilaksanakan pada 15 Agustus oleh pihak KNPB ini patut dihindari dan tidak diikuti sebab  aksi ini jelang melanggar karena Indonesia adalah negara berdaulat. Yang memaksa harus diberi sanksi.

“Lalu rekan – rekan Ondoafi di lembah Gunung Cyclops diharapkan bisa mengontrol wilayahnya sebab kelompok yang kerap membuat resah ini tinggal di bawah Gunung Cyclop juga. Lalu TNI Polri harus mengawasi secara ketat, lakukan dengan protap atau cara yang sudah ditentukan,”  pintanya.

Septinus mewakili DAS Sentani dengan tegas menolak aksi massa 15 Agustus. Ia juga mengingatkan bahwa di Sentani ada masyarakat adat yang memiliki ulayat.  Disaat masyarakat Suku Sentani tidak melakukan aksi maka seharusnya masyarakat di luar Suku Sentani bisa menghormati itu.

Baca Juga :  Kab.Jayapura jadi Pilot Project Pengembangan Pangan Bersama FAO

“Jangan dilakukan di wilayah kami,  ingat kamu dari mana dan jangan melakukan di tempat yang bukan asalmu. Silahkan lakukan aksi di tempat kamu berada, kembali kesana,” timpalnya.

“Sentani ujung tombak semua warga yang tinggal disini mau hidup damai dan jika dipaksakan maka bisa terjadi sesuatu yang tidak menyenangkan dan tidak ada juga yang akan bertanggungjawab,” wantinya.

Senada disampaikan Ketua Organisasi Pejuang Garuda Merah Putih, Yonas Nusi. Pria yang juga menjabat sebagai anggota Kelompok Khusus DPR Papua ini menyatakan bahwa untuk kelompok yang akan melakukan aksi pada 15 Agustus nanti jika aksi berisi upaya yang menentang pemerintah dan negara yang berdaulat maka pihaknya menolak secara tegas.

Baca Juga :  Basarnas Jayapura Buka Penerimaan 36 ASN dan PPPK

“Kami tolak dan meminta aparat menindak tegas bahwa aksi yang mengganggu stabilitas daerah. Jika penyampaian aspirasi dilakukan dengan baik sesuai kebutuhan masyarakat itu kami akan diterima dengan baik tapi inikan bertolak belakang. NKRI sudah final dan di dalamnya ada yang namanya Papua bagian integral dan tidak terpisah dari bangsa Indonesia. Itu yang harus dipahami,” tutup Yonas. (ade)

Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos

BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS  https://www.myedisi.com/cenderawasihpos

Berita Terbaru

Artikel Lainnya