“Netralitas itu harga mati. Saya minta masyarakat dan media awasi ASN. Kalau terbukti berpihak ke salah satu paslon, laporkan dan kami akan proses secara hukum,” tegasnya.
Ia pun mendorong agar segera digelar deklarasi Pilkada damai yang melibatkan pasangan calon, Forkopimda, serta penyelenggara pemilu.
“Saya mendorong agar deklarasi Pilkada damai segera dilaksanakan dengan melibatkan seluruh pasangan calon, Forkopimda, KPU dan Bawaslu. Ini penting sebagai komitmen bersama untuk menciptakan suasana yang aman, damai, dan kondusif selama pelaksanaan PSU di Papua,” ujarnya.
Sejumlah arahan strategis sebagai bentuk dukungan Pemerintah Provinsi Papua terhadap kelancaran PSU. Salah satunya adalah guna mengantisipasi kerumunan, maka debat pasangan calon gubernur dan wakil gubernur akan disiarkan melalui platform media sosial secara live streaming.
“Langkah ini dilakukan agar seluruh masyarakat dapat menyaksikan debat pasangan calon gubernur dan wakil gubernur darimana saja, termasuk dari rumah. Tujuannya untuk menghindari kerumunan dan menjaga netralitas penyelenggara,” ucapnya.
Tak hanya itu, ia juga menekankan pentingnya sosialisasi secara masif terkait pelaksanaan PSU. Hal ini dilakukan guna meningkatkan minat masyarakat untuk datang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) pada 6 Agustus 2025.
“Masyarakat harus tahu kapan dan di mana PSU akan dilaksanakan. Sosialisasi harus digencarkan melalui media sosial, media massa, hingga videotron milik Pemprov,” ujarnya. Sementara Ketua KPU Papua, Diana D. Simbiak mengatakan kesiapan KPU dalam menyelenggarakan PSU mencakup penyiapan administrasi, distribusi logistik, hingga kesiapan teknis lainnya. (fia/ade).
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS https://www.myedisi.com/cenderawasihpos
