JAYAPURA – Pasca kasus pembunuhan pilot Glen Malcolm pada Senin (5/8) lalu, hingga Kamis (9/8) teka teki terkait mengapa pilot asal New Zealand ini dibunuh masih menjadi pertanyaan besar. Pasalnya beberapa hari sebelumnya salah satu pimpinan TPN OPM, Egianus Kogoya menyatakan akan segera membebaskan pilot Susi Air Philips Mark Mehrtens dan selang berapa hari kemudian pilot New Zealand lainnya justru dibunuh.
Salah satu akademisi Uncen, Marinus Yaung menyatakan bahwa TPN OPM harus jujur mengakui bahwa merekalah pelaku utama yang menembak dan membunuh sang pilot secara sadis di Distrik Alama kemarin.
Yaung mendapat informasi bahwa saat di bandara Alama ada komunikasi yang miss yang membuat anggota TPN OPM marah kemudian melakukan pembunuhan. Dosen Fisip Uncen ini menyebut disinyalir ada “Paket Penting” milik Egianus yang gagal terkirim sehingga anggota TPN OPM yang sudah menunggu di bandara Alama kesal dan marah kemudian melakukan pembunuhan.
Namun ini kata Yaung diluar kontrol Egianus alias bukan by design. “Beberapa anggota kelompok OPM wilayah Nduga pimpinan Egianus Kogoya adalah pelaku utama. Tapi semua tanpa perintah Egianus kemudian melakukan penembakan dan pembunuhan terhadap pilot Glen saat baru mendarat dan sedang menurunkan penumpang.
“Jadi pilot Glen ditembak bukan sesuatu yang direncanakan. Tetapi terjadi secara tiba – tiba dan bukan direncanakan,” tambahnya.
Yaung mendapati informasi bahwa ada komunikasi melalui saluran komunikasi SSB yang kemudian terjadi keributan dalam komunikasi antara pilot Glen dengan anggota OPM yang datang mendekat ke pintu helikopter. Akibat miss komunikasi itulah anggota KKB atau OPM kemudian menembak pilot Glen. “Jadi sekali lagi kasus ini by accident,” tambahnya.
Ditanya soal komunikasi apa yang terjadi perdebatan, Yaung menambahkan bahwa diduga anggota OPM bertanya ke pilot Glen tentang “Paket Penting” dari Timika yang tidak dibawa oleh pilot Glen.
Dan saat itu pilot Glen menjawab bahwa persoalan mengangkut paket tersebut bukan pekerjaan dirinya. Dan dia tidak mau terlibat konflik kepentingan antara OPM dan aparat keamanan Indonesia. Tugasnya hanya melayani masyarakat Papua dalam aktivitas sehari – hari dan memenuhi kebutuhan pokok masyarakat dan kebutuhan pemerintah distrik lainnya.
“Jawaban pilot Glen ini yang tidak bisa diterima oleh KKB atau OPM dan dianggap tidak bisa bekerjasama dengan OPM kemudian dituduh bekerjasama dengan aparat keamanan. Karena itu anggota KKB atau OPM kemudian membuka pintu helikopter dan menembak mati pilot Glen yang masih duduk di kursi kemudi helikopter,” urai Yaung.
“Dugaan saya, kemungkinan paket “Paket Penting” dari Timika itu adalah senjata dan amunisi yang sudah dibeli dan tidak jadi diangkut oleh pilot Glen,” ungkapnya.
Karenanya Yaung meminta aparat keamanan untuk melakukan investigasi kasus penembakan ini dan segera menghentikan aktivitas penjualan senjata dan amunisi di Kabupaten Mimika, Nabire, Wamena dan Jayapura. “Harus dicek apakah paket itu betul senjata dan amunisi,” tutupnya. Sementara tudingan juru bicara TPN OPM, Sebby Sambom mengklaim bahwa pilot Glen adalah mata-mata yang memantau pertahanan KKB di Mimika. Sebby juga menyatakan bahwa kematian pilot tersebut merupakan risiko yang harus ditanggung karena Distrik Alama adalah wilayah perang.
Tak hanya itu, TPN OPM juga menuduh pemerintah dan pihak militer sebagai pelaku pembunuhan pilot tersebut. Terkait ini Kasatgas Humas Ops Damai Cartenz-2024, Kombes Pol. Dr. Bayu Suseno, menanggapi tegas bahwa jubir TPN OPM tidak memiliki pengetahuan dasar tentang hukum humaniter.
Bayu menyatakan bahwa OPM atau Kelompok KRIMINAL bERSENJATA (KKB) sering melakukan pembenaran atas kejahatan mereka termasuk membunuh masyarakat sipil, warga pendatang, serta Orang Asli Papua (OAP) yang bekerja sebagai tenaga kesehatan, guru, tukang ojek, dan kini pilot yang melayani.
“KKB (OPM) kan selalu bikin propaganda untuk membuat dirinya menjadi benar, membuat alasan membunuh masyarakat sipil dengan alasan sebagai mata-mata pemerintah,” jelas Bayu.
Dari kasus ini mendapat kecaman dari tokoh muda Papua, Otis Tabuni. Dirinya menegaskan bahwa Sebby Sambom tidak memiliki basis pendidikan Hukum Humaniter Internasional. Ia mengkritik tindakan Sebby yang terus memprovokasi OPM atau KKB untuk membunuh rakyat sipil di Papua.
Otis menjelaskan prinsip-prinsip hukum humaniter internasional yang mengatur perlindungan terhadap warga sipil, tentara yang terluka, korban kapal karam, dan tawanan perang.
“Serangan terhadap warga sipil, petugas medis, dan relawan kemanusiaan dilarang dalam hukum humaniter internasional. Sebby tidak paham sama sekali soal ini. Pembunuhan pilot Glen hanya menambah deretan korban di kalangan rakyat yang tidak tahu apa-apa,” singgungnya.
“Atas nama kemanusiaan, kami mengutuk peristiwa pembunuhan pilot Glen dan kematian pilot yang merupakan bagian dari warga sipil merupakan pelanggaran hak asasi manusia, dan Sebby Sambom harus bertanggung jawab atas perbuatannya,” tegas Otis menutup pernyataannya. Kapolres Mimika, AKBP I Komang Budiartha mengatakan pihaknya belum berencana untuk menempatkan anggota kepolisian di Distrik Alama, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah.
“Kami belum ada rencana karena jika menyiapkan Pospol maka kami harus siapkan mako (markas komando) lebih dulu, sedangkan mako belum ada sampai dengan saat ini,” Komang Kamis (8/8). Kapolres melanjutkan, Distrik Alama saat ini masuk ke dalam wilayah hukum Polsek Jila ditambah jarak antara Jila dan Alama cukup jauh.
“Dari Alama ke Jila itu lumayan, transportasi ke Alama pun hanya lewat udara, itu kendala kita, komunikasi saja kemarin hanya menggunakan SSB (Radio) dan dengan personel di Polsek Jila,” tambahnya.
Kapolres menambahkan bahwa pihaknya akan mengusulkan kepada Pemerintah Kabupaten Mimika untuk ada penempatan Satuan Tugas (Satgas) untuk keamanan Kamtibmas di Distrik Alama. (mww/kar/ade)
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS https://www.myedisi.com/cenderawasihpos