JAYAPURA – Sorotan terkait pengesahan tiga calon provinsi di Papua oleh Baleg DPR RI terus bermunculan. Penasehat Fraksi Partai Golkar, Dr Yunus Wonda juga angkat suara. Pria yang sebagai Wakil Ketua I DPR Papua menganggap bahwa elit politik di tiganayan yang mengesahkan DOB tersebut semua menutup mata apa yang terjadi di Papua. Kata Yunus, Baleg, fraksi maupun anggota DPR utusan Papua tidak mendalami masalah di Papua kemudian dengan mudahnya mengesahkan begitu saja.
Yunus menganggap DPR RI tidak peka dalam mengambil keputusan lebih dari kepentingan elit politik dengan kondisi nyata di daerah. Ia menganggap seberapa banyak pemekaran tidak akan memberi jaminan bisa menyelesaikan masalah Papua. “Saya memutuskan melihat ini lebih pada tendensi politik daripada memperhatikan keadaan di Papua sendiri. Mereka katakan ini agar rakyat Papua sejahtera apakah itu betul,” sindir Yunus yang menghubungi Cenderawasih Pos, Jumat (8/4).
menegaskan bahwa syukur jika setelah pemekaran situasi di Papua jauh lebih aman namun bila terjadi gejolak maka semua anggota DPR RI dan pimpinan Baleg yang toki palu harus bertanggung jawab.
Yunus menyampaikan ini bukan pada posisi alergi atau tidak suka dengan pemekaran namun keputusan pemekaran seolah – olah mengenyampingkan apa yang menjadi aspirasi yang disampaikan masyarakat selama ini. Menurut Yunus jika suara rakyat saja tidak di dengar lalu untuk apa wakil rakyat dihadirkan.
Hasil Baleg tersebut menurut Yunus akan dikembalikan kepada masyarakat untuk menilai bagaimana wakil mereka di senayan. “Jadi kami tidak bicara pemerintah (eksekutif) tapi DPR RI nya. Mereka turun ke Papua terkesan hanya simbolis saja tapi tetap mendorong pemekaran dan tidak melihat kepentingan orang Papua secara keseluruhan yang akhirnya membuat orang Papua tersisih dan menjadi korban,” sindirnya.
Ia memprediksi situasi sosial dan ekonomi orang asli Papua akan sangat menggembirakan pada 10 atau 20 tahun mendatang dan niat untuk sejahtera diyakini semakin sulit dicapai. Ia dikaitkan dengan pemekaran Papua Barat yang dulunya juga memiliki kesan kepentingan politik yang akhirnya menentukan isu referendum meski akhirnya disetujui. Namun kata Yunus saat ini bisa dilihat apakah dampak pemekaran Papua Barat membuat masyarakat disana sejahtera?. “Harusnya pusat menyelesaikan konflik dulu baru bicara pembangunan atau pemekaran. Papua bukan soal makan minum tapi ideologi. Hari ini pertumpahan darah terus terjadi tapi malah dikasi pemekaran. Grand desin pemerintah salah dalam masalah masalah Papua. Papua tidak akan aman karena rakyat tidak pernah meminta pemekaran,” cecarnya.
Secara pribadi ia menyebut bahwa pemekaran ini lebih pada kepentingan politik yang salah satunya untuk dianggap isu Papua merdeka. Tapi Yunus yakin isu Papua merdeka akan hilang karena akar masalah di Papua bukan soal makan melainkan tentang ideologi mengingat dulu pulau ini dicaplok dengan kepentingan politik sehingga harus diselesaikan dengan politik. Lalu konflik yang berkepanjangannya hanya akan melahirkan pemain yang mencetak gol kemenangan kemerdekaan. Yunus mencontohkan Egianus Kogoya saat konflik Kelly Kwalik dan sekarang ia tumbuh kemudian memegang senjata. “Saya pikir yang dilakukan pemerintah pusat saat ini adalah hanya menghilangkan secepatnya tanpa setelah api dan ini tidak akan menjadi solusi,” tutupnya. (ade/tri)
Yunus Wonda : Pemekaran Ibarat Hilangkan Asap Tanpa Padamkan Bara
JAYAPURA – Sorotan terkait pengesahan tiga calon provinsi di Papua oleh Baleg DPR RI terus bermunculan. Penasehat Fraksi Partai Golkar, Dr Yunus Wonda juga angkat suara. Pria yang sebagai Wakil Ketua I DPR Papua menganggap bahwa elit politik di tiganayan yang mengesahkan DOB tersebut semua menutup mata apa yang terjadi di Papua. Kata Yunus, Baleg, fraksi maupun anggota DPR utusan Papua tidak mendalami masalah di Papua kemudian dengan mudahnya mengesahkan begitu saja.
Yunus menganggap DPR RI tidak peka dalam mengambil keputusan lebih dari kepentingan elit politik dengan kondisi nyata di daerah. Ia menganggap seberapa banyak pemekaran tidak akan memberi jaminan bisa menyelesaikan masalah Papua. “Saya memutuskan melihat ini lebih pada tendensi politik daripada memperhatikan keadaan di Papua sendiri. Mereka katakan ini agar rakyat Papua sejahtera apakah itu betul,” sindir Yunus yang menghubungi Cenderawasih Pos, Jumat (8/4).
menegaskan bahwa syukur jika setelah pemekaran situasi di Papua jauh lebih aman namun bila terjadi gejolak maka semua anggota DPR RI dan pimpinan Baleg yang toki palu harus bertanggung jawab.
Yunus menyampaikan ini bukan pada posisi alergi atau tidak suka dengan pemekaran namun keputusan pemekaran seolah – olah mengenyampingkan apa yang menjadi aspirasi yang disampaikan masyarakat selama ini. Menurut Yunus jika suara rakyat saja tidak di dengar lalu untuk apa wakil rakyat dihadirkan.
Hasil Baleg tersebut menurut Yunus akan dikembalikan kepada masyarakat untuk menilai bagaimana wakil mereka di senayan. “Jadi kami tidak bicara pemerintah (eksekutif) tapi DPR RI nya. Mereka turun ke Papua terkesan hanya simbolis saja tapi tetap mendorong pemekaran dan tidak melihat kepentingan orang Papua secara keseluruhan yang akhirnya membuat orang Papua tersisih dan menjadi korban,” sindirnya.
Ia memprediksi situasi sosial dan ekonomi orang asli Papua akan sangat menggembirakan pada 10 atau 20 tahun mendatang dan niat untuk sejahtera diyakini semakin sulit dicapai. Ia dikaitkan dengan pemekaran Papua Barat yang dulunya juga memiliki kesan kepentingan politik yang akhirnya menentukan isu referendum meski akhirnya disetujui. Namun kata Yunus saat ini bisa dilihat apakah dampak pemekaran Papua Barat membuat masyarakat disana sejahtera?. “Harusnya pusat menyelesaikan konflik dulu baru bicara pembangunan atau pemekaran. Papua bukan soal makan minum tapi ideologi. Hari ini pertumpahan darah terus terjadi tapi malah dikasi pemekaran. Grand desin pemerintah salah dalam masalah masalah Papua. Papua tidak akan aman karena rakyat tidak pernah meminta pemekaran,” cecarnya.
Secara pribadi ia menyebut bahwa pemekaran ini lebih pada kepentingan politik yang salah satunya untuk dianggap isu Papua merdeka. Tapi Yunus yakin isu Papua merdeka akan hilang karena akar masalah di Papua bukan soal makan melainkan tentang ideologi mengingat dulu pulau ini dicaplok dengan kepentingan politik sehingga harus diselesaikan dengan politik. Lalu konflik yang berkepanjangannya hanya akan melahirkan pemain yang mencetak gol kemenangan kemerdekaan. Yunus mencontohkan Egianus Kogoya saat konflik Kelly Kwalik dan sekarang ia tumbuh kemudian memegang senjata. “Saya pikir yang dilakukan pemerintah pusat saat ini adalah hanya menghilangkan secepatnya tanpa setelah api dan ini tidak akan menjadi solusi,” tutupnya. (ade/tri)
