Gantikan Ramses Limbong, Agus Fatoni Siap Ngegas
JAYAPURA – Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian secara resmi melantik Agus Fatoni sebagai Penjabat Gubernur Papua, di Jakarta, Senin (7/7). Mantan Penjabat Gubernur Sumatera Utara ini menggantikan Ramses Limbong yang telah menyelesaikan masa tugasnya selama hampir satu tahun, di Pemerintah Provinsi Papua.
Mendagri memberikan apresiasi atas kinerja Ramses yang dinilai berhasil menjaga stabilitas daerah, membangun komunikasi lintas elemen, dan mendukung agenda nasional di Papua selama satu tahun terakhir.
“Pak Ramses melakukan langkah-langkah yang baik, meletakkan dasar yang kuat di tengah keterbatasan fiskal di Provinsi Papua,” ucap Tito dalam sambutannya.
Namun, Mendagri juga menggarisbawahi sejumlah tantangan yang perlu segera ditangani oleh Pj Gubernur Fatoni. Diantaranya penurunan kapasitas fiskal, dimana kondisi fiskal di Papua saat ini cukup menantang, ditandai dengan turunnya kapasitas keuangan daerah. Sekitar 30–35% dari total APBD dihabiskan untuk belanja pegawai, sementara pelayanan dasar masyarakat masih belum optimal.
Juga terkait distribusi ASN dan dampak Daerah Otonomi Khusus (DOB). Sebab pasca pembentukan DOB, distribusi aparatur sipil negara (ASN) belum merata.
“Ini tentunya menjadi beban bagi Provinsi Papua,” kata Tito. Begitu juga dengan permasalahan ketimpangan belanja pendapatan, hampir seluruh provinsi di tanah Papua mencatatkan belanja daerah yang melebihi pendapatan.
Gantikan Ramses Limbong, Agus Fatoni Siap Ngegas
JAYAPURA – Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian secara resmi melantik Agus Fatoni sebagai Penjabat Gubernur Papua, di Jakarta, Senin (7/7). Mantan Penjabat Gubernur Sumatera Utara ini menggantikan Ramses Limbong yang telah menyelesaikan masa tugasnya selama hampir satu tahun, di Pemerintah Provinsi Papua.
Mendagri memberikan apresiasi atas kinerja Ramses yang dinilai berhasil menjaga stabilitas daerah, membangun komunikasi lintas elemen, dan mendukung agenda nasional di Papua selama satu tahun terakhir.
“Pak Ramses melakukan langkah-langkah yang baik, meletakkan dasar yang kuat di tengah keterbatasan fiskal di Provinsi Papua,” ucap Tito dalam sambutannya.
Namun, Mendagri juga menggarisbawahi sejumlah tantangan yang perlu segera ditangani oleh Pj Gubernur Fatoni. Diantaranya penurunan kapasitas fiskal, dimana kondisi fiskal di Papua saat ini cukup menantang, ditandai dengan turunnya kapasitas keuangan daerah. Sekitar 30–35% dari total APBD dihabiskan untuk belanja pegawai, sementara pelayanan dasar masyarakat masih belum optimal.
Juga terkait distribusi ASN dan dampak Daerah Otonomi Khusus (DOB). Sebab pasca pembentukan DOB, distribusi aparatur sipil negara (ASN) belum merata.
“Ini tentunya menjadi beban bagi Provinsi Papua,” kata Tito. Begitu juga dengan permasalahan ketimpangan belanja pendapatan, hampir seluruh provinsi di tanah Papua mencatatkan belanja daerah yang melebihi pendapatan.
