Presiden: Pemerintah Tak Tinggal Diam

Lima Bulan Penyanderaan Pilot

JAYAPURA – Presiden Joko Widodo angkat bicara setelah lima bulan kasus penyanderaan Pilot Susi Air, Kapten Philip Mark Merthens di Paro, Kabupaten Nduga, Provinsi Papua Pegunungan. Dimana pilot asal Selandia Baru itu disandera sejak 7 Februari tahun 2023, oleh kelompok kriminal bersenjata (KKB) pimpinan Egianus Kogoya.

Presiden menegaskan pemerintah tak tinggal diam menghadapi peristiwa penyendaraan Pilot Susi Air, Philips Mark Marthens.

Presiden mengakui, pemerintah berupaya sangat keras dalam pembebasan Pilot Susi Air yang saat ini masih disandera oleh KKB. Sehingga itu, Presiden menegaskan agar berbagai pihak tidak melihat pemerintah Indonesia hanya diam saja menghadapi persoalan ini.

“Kita ini, jangan dilihat diam saja ya. Kita sudah berupaya dengan amat sangat. Tapi, tidak bisa kita buka padahal sudah kita upayakan dan sudah dikerjakan di lapangan,” kata Jokowi kepada wartawan, Jumat (7/7).

Presiden mengaku jika dirinya sudah menggelar rapat bersama pihak terkait untuk menyelesaikan persoalan Pilot Susi Air tersebut pada Kamis (6/7) malam di Jayapura. Tetapi, Jokowi kembali menegaskan bahwa pemerintah tak bisa membuka isi rapat itu.

“Jadi tadi malam pun kita sudah rapat, namun saya tidak bisa sampaikan isi dari rapat tersebut termasuk upayanya. Yang pasti pemerintah sudah berusaha keras untuk menyelesaikan persoalan itu dan masih dalam proses,” kata Jokowi.

Ia meminta  publik jangan melihat pemerintah hanya berdiam sebab pemerintah sudah berupaya dengan amat sangat hanya saja tapi tidak  bisa buka apa yang sudah dikerjakan. “Pemerintah sudah berusaha keras, untuk menyelesaikan persoalan itu dan masih dalam proses terus, belum bisa dibuka,” paparnya.

Sebelumnya presiden juga telah melakukan kunjungan diplomatiknya ke Australia dan PNG dimana kunjungan ini membahas kerjasama penguatan ekonomi dan disini presiden meyakinkan bahwa Indonesia merupakan mitra terbaik untuk berinvestasi.

Sedangkan di PNG, Presiden membahas peningkatan kerjasama kedua nergara diberbagai bidang termasuk memberikan bantuan merenovasi fasilitas Rumah Sakit Port Moresby, pembangunan Posko Damkar, pengelolaan  sampah di Vanimo dan pembangunan sekolah di Wutung juga peningkatan beasiswa pelajar PNG.

Namun dibalik kunjungan ini  ada juga yang menganggap bahwa ini bagian dari upaya diplomasi yang masih ada kaitannya dengan pembebasan penyanderaan. “Yang jelas kami masih berupaya dan semoga semua sesuai rencana,” imbuh presiden. (fia/aade/wen)

Lima Bulan Penyanderaan Pilot

JAYAPURA – Presiden Joko Widodo angkat bicara setelah lima bulan kasus penyanderaan Pilot Susi Air, Kapten Philip Mark Merthens di Paro, Kabupaten Nduga, Provinsi Papua Pegunungan. Dimana pilot asal Selandia Baru itu disandera sejak 7 Februari tahun 2023, oleh kelompok kriminal bersenjata (KKB) pimpinan Egianus Kogoya.

Presiden menegaskan pemerintah tak tinggal diam menghadapi peristiwa penyendaraan Pilot Susi Air, Philips Mark Marthens.

Presiden mengakui, pemerintah berupaya sangat keras dalam pembebasan Pilot Susi Air yang saat ini masih disandera oleh KKB. Sehingga itu, Presiden menegaskan agar berbagai pihak tidak melihat pemerintah Indonesia hanya diam saja menghadapi persoalan ini.

“Kita ini, jangan dilihat diam saja ya. Kita sudah berupaya dengan amat sangat. Tapi, tidak bisa kita buka padahal sudah kita upayakan dan sudah dikerjakan di lapangan,” kata Jokowi kepada wartawan, Jumat (7/7).

Presiden mengaku jika dirinya sudah menggelar rapat bersama pihak terkait untuk menyelesaikan persoalan Pilot Susi Air tersebut pada Kamis (6/7) malam di Jayapura. Tetapi, Jokowi kembali menegaskan bahwa pemerintah tak bisa membuka isi rapat itu.

“Jadi tadi malam pun kita sudah rapat, namun saya tidak bisa sampaikan isi dari rapat tersebut termasuk upayanya. Yang pasti pemerintah sudah berusaha keras untuk menyelesaikan persoalan itu dan masih dalam proses,” kata Jokowi.

Ia meminta  publik jangan melihat pemerintah hanya berdiam sebab pemerintah sudah berupaya dengan amat sangat hanya saja tapi tidak  bisa buka apa yang sudah dikerjakan. “Pemerintah sudah berusaha keras, untuk menyelesaikan persoalan itu dan masih dalam proses terus, belum bisa dibuka,” paparnya.

Sebelumnya presiden juga telah melakukan kunjungan diplomatiknya ke Australia dan PNG dimana kunjungan ini membahas kerjasama penguatan ekonomi dan disini presiden meyakinkan bahwa Indonesia merupakan mitra terbaik untuk berinvestasi.

Sedangkan di PNG, Presiden membahas peningkatan kerjasama kedua nergara diberbagai bidang termasuk memberikan bantuan merenovasi fasilitas Rumah Sakit Port Moresby, pembangunan Posko Damkar, pengelolaan  sampah di Vanimo dan pembangunan sekolah di Wutung juga peningkatan beasiswa pelajar PNG.

Namun dibalik kunjungan ini  ada juga yang menganggap bahwa ini bagian dari upaya diplomasi yang masih ada kaitannya dengan pembebasan penyanderaan. “Yang jelas kami masih berupaya dan semoga semua sesuai rencana,” imbuh presiden. (fia/aade/wen)