FKUB Minta TNI-Polri dan TNPB-OPM Harus Menarik Diri
JAYAPURA-Kapolda Papua Irjen Pol Mathius D Fakhiri menyampaikan, situasi di Kabupaten Puncak aman terkendali pasca kontak senjata antara aparat TNI-Polri dan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) yang menewaskan tiga warga sipil, Jumat (4/6)
“Puncak sementara aman terkendali,” ucap Kapolda Mathius Fakhiri singkat.
Sementara itu, terkait dengan menara Air Traffic Control (ATC) yang merupakan sarana vital Bandara Aminggaru yang dibakar KKB, Kamis (3/6), Kepala Bandara Aminggaru, Herman Sujito mengaku belum ada fasilitas menara pengawas di bandara. Pasca pembakaran menara ATC, pihak bandara menggunakan perangkat radio ground to air untuk memandu pesawat. “Kami memandu pilot pesawat yang akan mendarat radio ground to air,” jelasnya.
Aktivitas penerbangan di Bandara Aminggaru menurut Herman, sudah mulai kembali beraktivitas sejak Sabtu (5/6) pagi. Salah satunya adalah proses evakuasi jenazah Habel Halenti yang sebelumnya tewas ditembak KKB di Kampung Eromaga, Distrik Omukia, Kamis (3/6) lalu. “Sudah ada dua kali penerbangan pada hari Sabtu,” kata Herman.
Dikatakan, perbaikan menara ATC Bandara Ilaga yang berada di atas ketinggian 2.500 meter di atas permukaan laut dan panjang landasan pacu mencapai 600 meter akan dilakukan saat aparat keamanan memastikan situasi di wilayah Puncak sudah kondusif.
Secara terpisah, Komnas HAM RI Perwakilan Papua menyesalkan tertembaknya tiga warga sipil hingga meniggal dunia yakni Kepala Kampung Niporolome Patianus Kogoya, IRT Patena Murib dan Nelius Kogoya di Kampung Nipuralome, Distrik Ilaga, Jumat (4/6).
“Komnas HAM sangat menyayangkan kejadian itu. Karena sebelumnya kami sudah berkomunikasi dengan salah satu pimpinan TPN-OPM yang punya pengaruh besar. Mereka memberi jaminan soal keamanan, rupanya kejadian ini terjadi lagi,” ucap Kepala Komnas HAM Papua Frits Ramandey kepada Cenderawasih Pos, Minggu (6/6).
Terkait dengan meninggalnya tiga warga Puncak akibat ditembak, Frits mengaku sudah mendapat laporan. Hanya saja pihaknya belum memverifikasi. Sebab dalam kejadian tersebut tidak hanya pada orang yang meninggal dunia tapi juga kerusakan yang terjadi di kabupaten itu.
“Ada dua informasi yang sudah sampai ke Komnas HAM Papua. Komnas HAM percaya Polisi melakukan identifikasi penyebab utama kematian tiga orang tersebut. Kalau mereka ditembak maka siapa yang menembak. Kalau dia mengalami benturan kekerasan siapa yang melakukan itu,” bebernya.
Menurut Frits, situasi di wilayah Puncak membuat pihaknya sulit untuk masuk. Butuh negosiasi yang cukup lama untuk bisa masuk ke daerah yang sedang berkonflik itu.“Kita akan meminta klarifikasi dari Polda Papua tentang korban meninggal dunia akibat apa,” kata Frits.
Sementara itu, menyikapi beberapa insiden penembakan yang kerap terjadi di wilayah Pegunungan Tengah Papua. Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Provinsi Papua meminta TNI-Polri dan TPNPB-OPM untuk menarik diri.
Permintaan dari FKUB yang disampaikan langsung oleh Ketua FKUB Provinsi Papua, Pdt. Lipiyus Biniluk mengingat kontak tembak yang terjadi di beberapa daerah di Papua kerap mengorbankan warga sipil di daerah tersebut.
“Genjatan senjata atau kedua belah pihak (TNI-Polri dan TPNPB-OPM, red) menarik diri, lalu pemerintah menyelesaikan masalah yang ada dengan duduk bersama para tokoh berbicara jalan keluar dari setiap persoalan yang ada di tanah ini,” ungkap Pdt Lipiyus kepada Cenderawasih Pos melalui telepon selulernya, Minggu (6/6).
Pdt Lipiyus juga meminta, dalam persoalan di tanah Papua untuk tidak saling mengadu domba. Sebab, sudah banyak darah yang tumpah di tanah ini dengan cara-cara yang tidak berprikemanusiaan.
“Pimpinan adat, pimpinan agama dan pimpinan masyarakat mari berdoa dan harus bicara kebenaran di tanah ini. Para Forkopimda harus duduk bersama untuk melihat solusi tanpa harus ada pertumpahan darah,” pintanya.
FKUB juga meminta keamanan di tanah Papua harus dikendalikan penuh oleh Kapolda Papua dan Pangdam XVII/Cenderawasih. Sebab dari pantauan FKUB, ada pemimpin di luar daripada Kapolda Papua dan Pangdam XVII/Cenderawasih hingga menyebabkan tumpang tindih dengan kebijakan yang ada di tanah Papua.
“Darah tidak boleh dilawan dengan darah, semua harus tenang. Gunakan pendekatan kemanusiaan itu jauh lebih penting. Saya meminta semua elemen masyarakat untuk saling menjaga situasi keamanan di tanah ini,” ujarnya.
Selain itu, Pdt Lipiyus juga meminta terkait penarikan pasukan non organik dari tanah Papua. Alasannya, pasukan yang baru datang di Papua belum tahu dengan adat dan dudaya serta kebiasaan orang papua itu sendiri.
“Papua saat ini tidak sedang dalam kondisi perang, tapi konflik yang sedang terjadi. Pasukan non organik ini tidak tahu kondisi Papua, sehingga tidak paham budaya Papua. Ketika masyarakat membawa panah dan parang ke kebun, dipikirnya melakukan penyerangan,” terangnya.
Menurutnya, pasukan organik yang lebih tahu budaya orang Papua atau pasukan yang sudah pernah terkena malaria. Untuk itu, dirinya meminta agar memberikan kesempatan kepada anggota organik untuk bekerja di tanah ini.
“Tarik pasukan TNI-Polri non organik dari Papua dan berikan kepercayaan kepada TNI-Polri organik yang ada di Papua. Mereka yang tahu budaya, berikan kepercayaan kepada mereka untuk mendekati masyarakat ketimbang menggunakan kekuatan senjata,” kata Pdt Lipius.
Ia mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk berdoa, supaya Tuhan menolong semua situasi di tanah Papua. Sehingga tidak adalagi korban pertumpahan darah di tanah papua. (fia/nat)
