Tuesday, May 21, 2024
31.7 C
Jayapura

ASN Ancam Palang Semua Kantor Perangkat Daerah

Asso mengklaim roda pemerintahan ini sudah rusak dengan muatan muatan tertentu. Sehingga itu, Pemerintah Pusat bisa mendengar apa yang menjadi aspirasi mereka.

Sementara itu, Perwakilan Tabi Saireri, Yulianus menyebut ketika dalam rumah anak anaknya ribut, berarti ada yang lebih buruk dari itu.

“Sejak beliau (Pj gubernur-red) dilantik sampai hari ini, saya melihat tidak ada langkah langkah konkrit yang dilakukan dalam melihat persoalan-persoalan di Tabi-Saireri. Saya tidak tahu komponen adat mana yang pernah beliau undang dan kemudian bicara terkait persoalan Tabi-Saireri,” ucap Yulianus.

Menurutnya, seorang pempimpin harusnya hadir untuk memberi solusi. Bukan datang untuk menjadi beban bagi daerah.

“Jika ASN berani menggelar demo seperti ini, menandakan APBD Papua lagi bermasalah. Berarti permasalahan itu kembali ke beliau sebagai pmpinan untuk menyelesaikannya, namun jika tidak mampu maka harus mundur,” ujarnya.

Baca Juga :  Perekonomian Papua Diharapkan Menguat

Sebagaimana kata Yulianus, tugas utama seorang kepala daerah adalah bisa mengurus dan membawa APBD untuk menyelesaikan setiap persoalan yang ada di daerahnya.

“Kita punya otsus, DAU, DAK dan lainnya. Sekarang bagaimana itu diatur sehingga porsi rakyat diperhatikan dengan baik, begitu juga porsi di ASN dan itu tanggungjawab seorang kepala daerah selain tanggung jawab lainnya yang melekat,” ucapnya.

Menurut Yulianus, ada beberapa persoalan yang sampai hari ini Pj Gubernur Papua M Ridwan Rumasukun belum bisa menyelesaiaknnya termasuk persoalan hak ulayat dan lainnya

“Jika seorang pemimpin sudah memiliki persoalan dimasa sebelumnya, tidak menutup kemungkinan dikepemimpinannya pasti membawa masalah demi masalah. Kita butuh orang baru yang bersih,” kata Yulianus.

Baca Juga :  Tingkatkan Produktivitas, Disnaker Latih 50 Pekerja

“Seseorang pemimpin yang hadir harus mampu memberi solusi, bukan menjadi problem bagi pemerintahan daerah. Ketika dia masih menjadi bagian dari problem masa lalu, tidak akan mungkin dia memiliki kebijakan yang luar biasa. Sebab dia masih terbelenggu dengan persoalan sebelumnya,” sambungnya.

Lantas siapa sosok Pj gubernur baru yang diinginkan ? Yulianus menyebut pernyataan presiden sudah sangat jelas saat melakukan pemekaran di tanah Papua.

“Jokowi pernah katakan akan memekarkan Papua menjadi 6 provinsi dan dipimpin oleh anak anak asli Papua, saya pikir pernyataan Jokowi itu sangat jelas. Kini, kami pertanyakan sudah sejauh mana Presiden menterjemahkan itu,” ucapnya.

Asso mengklaim roda pemerintahan ini sudah rusak dengan muatan muatan tertentu. Sehingga itu, Pemerintah Pusat bisa mendengar apa yang menjadi aspirasi mereka.

Sementara itu, Perwakilan Tabi Saireri, Yulianus menyebut ketika dalam rumah anak anaknya ribut, berarti ada yang lebih buruk dari itu.

“Sejak beliau (Pj gubernur-red) dilantik sampai hari ini, saya melihat tidak ada langkah langkah konkrit yang dilakukan dalam melihat persoalan-persoalan di Tabi-Saireri. Saya tidak tahu komponen adat mana yang pernah beliau undang dan kemudian bicara terkait persoalan Tabi-Saireri,” ucap Yulianus.

Menurutnya, seorang pempimpin harusnya hadir untuk memberi solusi. Bukan datang untuk menjadi beban bagi daerah.

“Jika ASN berani menggelar demo seperti ini, menandakan APBD Papua lagi bermasalah. Berarti permasalahan itu kembali ke beliau sebagai pmpinan untuk menyelesaikannya, namun jika tidak mampu maka harus mundur,” ujarnya.

Baca Juga :  Lion Air  Masih Tunggu Penyelidikan KNKT 

Sebagaimana kata Yulianus, tugas utama seorang kepala daerah adalah bisa mengurus dan membawa APBD untuk menyelesaikan setiap persoalan yang ada di daerahnya.

“Kita punya otsus, DAU, DAK dan lainnya. Sekarang bagaimana itu diatur sehingga porsi rakyat diperhatikan dengan baik, begitu juga porsi di ASN dan itu tanggungjawab seorang kepala daerah selain tanggung jawab lainnya yang melekat,” ucapnya.

Menurut Yulianus, ada beberapa persoalan yang sampai hari ini Pj Gubernur Papua M Ridwan Rumasukun belum bisa menyelesaiaknnya termasuk persoalan hak ulayat dan lainnya

“Jika seorang pemimpin sudah memiliki persoalan dimasa sebelumnya, tidak menutup kemungkinan dikepemimpinannya pasti membawa masalah demi masalah. Kita butuh orang baru yang bersih,” kata Yulianus.

Baca Juga :  PH Disarankan Ajukan PK

“Seseorang pemimpin yang hadir harus mampu memberi solusi, bukan menjadi problem bagi pemerintahan daerah. Ketika dia masih menjadi bagian dari problem masa lalu, tidak akan mungkin dia memiliki kebijakan yang luar biasa. Sebab dia masih terbelenggu dengan persoalan sebelumnya,” sambungnya.

Lantas siapa sosok Pj gubernur baru yang diinginkan ? Yulianus menyebut pernyataan presiden sudah sangat jelas saat melakukan pemekaran di tanah Papua.

“Jokowi pernah katakan akan memekarkan Papua menjadi 6 provinsi dan dipimpin oleh anak anak asli Papua, saya pikir pernyataan Jokowi itu sangat jelas. Kini, kami pertanyakan sudah sejauh mana Presiden menterjemahkan itu,” ucapnya.

Berita Terbaru

Artikel Lainnya