JAYAPURA – Dalam sidang umum PBB tahun ini, isu Papua masih saja dijual oleh negara Vanuatu. Hanya saja penyampaian Vanuatu dalam sidang umum PBB ini dibantah oleh diplomat Republik Indonesia di PBB, Silvany Austin Pasaribu.
Jika dilihat dari tahun ke tahun yang paling getol menyinggung soal isu Papua adalah Vanuatu. Hanya saja menurut pengamat sosial politik Universitas Cenderawasih, Marinus Yaung S.IP, MA apa yang dilakukan Vanuatu tahun ini tidak terlalu bermanfaat.
Yaung menyebut bahwa isu Papua sudah menjadi komoditas politik dan ekonomi Vanuatu. Dan ketika Vanuatu menggunakan isu Papua untuk membangun panggung politiknya di komunitas internasional. Namun pada forum sidang umum PBB tahun ini, negara – negara anggota PBB tidak lagi menunjukkan simpati dan dukungan terhadap posisi Vanuatu dalam isu Papua.
Vanuatu disebut gagal mendapatkan simpati dan dukungan negara – negara anggota PBB terhadap persepsi nasionalnya untuk isu Papua. Negara-negara Forum Pasifik Selatan juga terlihat lebih menginginkan kerja sama persahabatan yang lebih erat dengan Indonesia, Tiongkok dan Perancis serta Amerika Serikat untuk menyelesaikan permasalahan pandemi global Covid-19 dibandingkan harus berkonfrontasi dengan Indonesia soal isu Papua yang disuarakan Vanuatu.
“Isu Papua dalam situasi pandemi Covid-19 saat ini bukan lagi isu regional pasific yang laku dijual Vanuatu di panggung PBB dalam hubungan internasional. Lingkungan eksternal saat ini, sedang diperhadapkan dengan pandemi Covid-19 sehingga isu Papua yang disuarakan Vanuatu telah kehilangan momentum. Tidak lagi menarik dan mubazir,” sindir Yaung.
Sekali lagi menurutnya isu Papua sudah kehilangan momentum dan sejatinya Vanuatu paham soal ini. Namun demi solidaritas Melanesia dan menjaga perasaan hati orang Papua, Vanuatu tetap bersuara di PBB.
Meskipun demikian, yaung menyebutkan konsekwensi yang harus ditanggung pemerintah Jokowi adalah harus memenuhi tanggungjawab internasionalnya untuk menuntaskan kasus – kasus pelanggaran HAM Papua yang mendapat perhatian komunitas Pasific dan Dewan HAM PBB.
“Vanuatu tidak mendikte Indonesia soal penyelesaian dugaan pelanggaran HAM di Papua. Namun Vanuatu mengingatkan Indonesia untuk memenuhi kewajiban internasional dalam pemenuhan, kemajuan dan perlindungan HAM orang Papua,” imbuhnya.
Ditanya mengapa Vanuatu getol membawa isu Papua, kata Yaung isu politik Papua sudah jadi komoditas artinya isu ini dianggap laku dijual untuk tujuan politik dan ekonomi pada kalangan elit di Vanuatu.
“Kalau Perdana Menteri Vanuatu tidak menyuarakan isu Papua maka ia akan digulingkan lewat mosi tidak percaya di parlemen Vanuatu. Sehingga untuk mempertahankan kursi Vanuatu, Bob Loughman sang perdana menteri harus bersuara di PBB. Ini realita politik. Disamping itu, isu Papua membuat Vanuatu mendapat bantuan keuangan dan pembangunan dari kekuatan – kekuatan hegemoni di Pasifik yang memiliki konflik kepentingan dengan Indonesia,” bebernya.
“China dan Australia berada di balik tekanan Vanuatu terhadap Indonesia soal isu Papua. Jadi analisis saya, isu Papua yang disuarakan Vanuatu selain untuk kepentingan elit politik Vanuatu, juga untuk kepentingan China dan Australia di Papua. Orang Papua korban dari eksplotasi politik China dan Australia di balik tekanan diplomatik Vanuatu terhadap Indonesia,” tutupnya. (ade/nat)
