WAMENA,Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan melalui Inspektorat Provinsi Papua melaksanakan Rapat Koordinasi Pengawasan Daerah (Rakorwasda) Inspektorat se-Provinsi Papua Pegunungan di Wamena (23-24 /11/23)
Rakorwasda mengundang seluruh kepala OPD Provinsi, Forkopimda, Bupati, Sekretaris Daerah dan inspektur kabupaten di seluruh cakupan provinsi Papua Pegunungan. Rakorwasda menghadirkan pemateri dari Irjen Kemendagri, KPK, BPKP, Kejaksaan Tinggi, dan Polda Papua ini, mengambil Tema : peranan APIP dalam mengawal akselerasi pembangunan di Provinsi Papua Pegunungan.
Acara dibuka oleh Pj Sekda Provinsi Papua Pegunungan DR. Sumule Tumbo, SE, M.Si via zoom dilanjutkan dengan pemukulan tifa oleh Irjen Kemendagri, Plh. Sekda Provinsi Papua Pegunungan, Bupati Jayawijaya, inspektur Provinsi Papua dan Papua Pegunungan.
Adapun materi dibawakan antara lain dari Irjen kemendagri ; kebijakan pengawasan Tahun 2024. Inspektur Provinsi Papua : strategi pengawasan oleh APIP Provinsi. Kejati ; kerjasama antara APH dengan APIP. KPK- RI ; monitoring center of prevention (MCP) dan survey penilaian integritas (SPI). BPKP ; peran APIP daerah mengawal akselerasi pembangunan di papua pegunungan.Dan dari Polri; stategi pemberantasan Korupsi
Irjen Kemendagri diwakili Inspektur III, DR. Elvin Elias, M.Si, CRGP, CGCAE, CFRA dalam sambutannya mengingatkan bahwa inspektorat daerah adalah tangan kanan Pemerintah Daerah sehingga diminta untuk selalu fokus terhadap tugas yg diamanatkan
“Tetap fokus terhadap 4 hal yakni pengawasan terkait penerimaan daerah, pengelolaan aset dan belanja, penyelenggaraan pemilu dan tugas pemerintah lainnya seperti inflasi, stunting dan kemiskinan ekstrim” ungkap Elvin yang mengaku pihaknya siap mendukung upaya Inspektorat Daerah dalam melaksanakan kebijakan pengawasan.
Sementara itu Ketua Satgas wilayah V KPK-RI, Nurul Ichsan Al Huda menyatakan sebagai daerah otonom baru, nilai monitoring center of prevention (MCP) Provinsi Papua pegunungan memang masih rendah, namun sangat bisa untuk ditingkatkan. Ichsan menekankan Pemkab di Provinsi Papua Pegunungan dalam Rakorwasda ini membawa dan melengkapi dokumen terkait peningkatan MCP
“Kami menghargai upaya Pemprov Papua Pegunungan dalam hal ini untuk meningkatkan nilai MCP, namun kami berharap pertemuan ini dapat dimanfaatkan secara teknis agar nilai MCP dapat naik”, ujarnya.
Kepala Badan Pengawasan keuangan dan pembangunan perwakilan Provinsi Papua, Zainuri, AK,CA, CF.A mengapresiasi Rakorwasda yang diselenggarakan, hal ini menurutnya adalah kesungguhan dari Provinsi Papua dalam meningkatkan tata kelola Pemerintahan “BPKP harus bermanfaat untuk Pemda yang dinaunginya, kami mengapresiasi atas terselenggaranya Rakorwasda Provinsi Papua Pegunungan”, ungkapnya.
Sementara itu Inspektur Provinsi Papua Pegunungan Yokobus Way, SE, M.Si berharap materi yang telah diberikan menjadi motivasi dan dorongan bagi 8 inspektur untuk bersama-sama sebagai pengawas penyelenggaraan pemerintah. Selain itu, Yokobus mengharapkan agar para Inspektur kabupaten di Provinsi Papua Pegunungan saling berkolaborasi serta koordinasi
“Rakorwasda pertama ini menghasilkan persepsi bersama terkait pengawasan penyelenggaran pemerintah, saya berharap inspektorat di Provinsi Papua Pegunungan saling suport satu sama lain. Agar agenda kerja kita dapat berjalan dengan baik,” ujarnya.
Inspektorat diharapkan mampu mengawasi pengelolaan keuangan dengan baik, karena itu para peserta Rakorwasda bersepakat harus ada penguatan dana kapasitas APIP, dimana sesuai dengan mandatory spending bahwa anggaran Inspektorat tingkat Kabupaten adalah 0,75% dan Inspektorat tingkat Provinsi sebesar 0,90% dari APBD. (humas/tri)
