MERAUKE- Dalam rangka mengawasi orang asing yang berada di wilayah Provinsi Papua Selatan, Tim Pengawasan Orang Asing (Timpora) Provinsi Papua Selatan dibentuk. Pembentukan dilakukan dengan kehadiran langsung Kepala Kantor Wilayah Hukum dan HAM Provinsi Papua Anthonius Mathius Ayorbaba, SH, M.Si, di Merauke, Kamis (16/11/2023). Rapat pembentukan Timpora ini dibuka Pj Gubernur Papua Selatan Prof. Dr. Ir. Apolo Safanpo, ST, MT.
Anthonius Ayorbaba menjelaskan, tugas tim orang asing di tingkat provinsi diantaranya adalah melakukan koordinasi dan pertukaran data dan informasi. Pengumpulan informasi data keberadaan orang asing secara berjenjang dari tingkat kampung, kelurahan, distrik, kabupaten sampai provinsi.
‘’Dari pengumpulan informasi dan keberadaan orang asing tentu menjadi tanggungjawab kita bersama untuk melakukan analisa dan evaluasi terhadap data informasi berkaitan dengan pelaksanaan pengawasan orang asing serta membuat keputusan bersama dalam melakukan pengawasan sehingga kita harus benar-benar meminilisir berbagai pelanggaran-pelanggaran terhadap orang asing yang melakukan aktivitas di wilayah kesatuan Republik Indonesia termasuk di wilayah Provinsi Papua Selatan,’’ jelasnya.
Dikatakan, dengan Timpora tentu akan mendiskusikan upaya-upaya dalam membangun sinergitas dan kolaborasi secara bersama termasuk dalam pelaksanaan pengaturan hubungan kerja sama yang tentu ditindaklanjuti dnegan adanya agenda bersama untuk melakukan operasi gabungan di beberapa tempat yang telah diindentifikasi terhadap keberadaan orang asing.
MERAUKE- Dalam rangka mengawasi orang asing yang berada di wilayah Provinsi Papua Selatan, Tim Pengawasan Orang Asing (Timpora) Provinsi Papua Selatan dibentuk. Pembentukan dilakukan dengan kehadiran langsung Kepala Kantor Wilayah Hukum dan HAM Provinsi Papua Anthonius Mathius Ayorbaba, SH, M.Si, di Merauke, Kamis (16/11/2023). Rapat pembentukan Timpora ini dibuka Pj Gubernur Papua Selatan Prof. Dr. Ir. Apolo Safanpo, ST, MT.
Anthonius Ayorbaba menjelaskan, tugas tim orang asing di tingkat provinsi diantaranya adalah melakukan koordinasi dan pertukaran data dan informasi. Pengumpulan informasi data keberadaan orang asing secara berjenjang dari tingkat kampung, kelurahan, distrik, kabupaten sampai provinsi.
‘’Dari pengumpulan informasi dan keberadaan orang asing tentu menjadi tanggungjawab kita bersama untuk melakukan analisa dan evaluasi terhadap data informasi berkaitan dengan pelaksanaan pengawasan orang asing serta membuat keputusan bersama dalam melakukan pengawasan sehingga kita harus benar-benar meminilisir berbagai pelanggaran-pelanggaran terhadap orang asing yang melakukan aktivitas di wilayah kesatuan Republik Indonesia termasuk di wilayah Provinsi Papua Selatan,’’ jelasnya.
Dikatakan, dengan Timpora tentu akan mendiskusikan upaya-upaya dalam membangun sinergitas dan kolaborasi secara bersama termasuk dalam pelaksanaan pengaturan hubungan kerja sama yang tentu ditindaklanjuti dnegan adanya agenda bersama untuk melakukan operasi gabungan di beberapa tempat yang telah diindentifikasi terhadap keberadaan orang asing.
