JAYAPURA-Pemerintah pusat memastikan akan menghapus tenaga honorer yang ada di semua instansi pemerintah paling lambat Desember 2024 mendatang. Padahal, saat ini khusus di Kota Jayapura jumlah tenaga honorer sudah mencapai lebih dari 3000 orang.
Dari jumlah tersebut 1.200 orang sudah masuk dalam database kategori dua (K2), yang sementara ini dalam proses pengangkatan massal melalui program atau formasi jalur khusus Papua.
Menanggapi hal ini pejabat Walikota Jayapura, Dr Frans Pekey mengungkapkan, kebijakan pemerintah pusat ini tentunya harus ditindaklanjuti oleh pemerintah di bawahnya. Karena itu dia memastikan apapun aturan yang diterapkan oleh pemerintah pusat, maka wajib untuk ditindaklanjuti.
“Tentunya kita akan menyesuaikan dengan aturan yang diterapkan oleh pemerintah pusat,” ujar Frans Pekey.
Dia mengakui tenaga honorer di Kota Jayapura saat ini memang sangat banyak. Sementara yang sudah masuk dalam database kedua baru 1200 berarti masih ada sisa sekitar 1800-an orang. Karena itu dia berharap agar kebijakan baru dari pemerintah pusat ini tidak membuat para tenaga honorer risau atau cemas.
Karena pastinya kebijakan terkait penghapusan tenaga honorer ini akan diikuti dengan kebijakan khusus untuk mengatasi persoalan atau dampak yang ditimbulkan akibat penghapusan tenaga kontrak atau honorer tersebut.
“Tentu kalau ini dihapus pasti pemerintah punya solusi. Tidak mungkin dihapus saja begitu,” ujarnya. (roy/tri)
Dapatkan update berita pilihan setiap hari dari Cenderawasihpos.jawapos.com
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS https://www.myedisi.com/cenderawasihpos
JAYAPURA-Pemerintah pusat memastikan akan menghapus tenaga honorer yang ada di semua instansi pemerintah paling lambat Desember 2024 mendatang. Padahal, saat ini khusus di Kota Jayapura jumlah tenaga honorer sudah mencapai lebih dari 3000 orang.
Dari jumlah tersebut 1.200 orang sudah masuk dalam database kategori dua (K2), yang sementara ini dalam proses pengangkatan massal melalui program atau formasi jalur khusus Papua.
Menanggapi hal ini pejabat Walikota Jayapura, Dr Frans Pekey mengungkapkan, kebijakan pemerintah pusat ini tentunya harus ditindaklanjuti oleh pemerintah di bawahnya. Karena itu dia memastikan apapun aturan yang diterapkan oleh pemerintah pusat, maka wajib untuk ditindaklanjuti.
“Tentunya kita akan menyesuaikan dengan aturan yang diterapkan oleh pemerintah pusat,” ujar Frans Pekey.
Dia mengakui tenaga honorer di Kota Jayapura saat ini memang sangat banyak. Sementara yang sudah masuk dalam database kedua baru 1200 berarti masih ada sisa sekitar 1800-an orang. Karena itu dia berharap agar kebijakan baru dari pemerintah pusat ini tidak membuat para tenaga honorer risau atau cemas.
Karena pastinya kebijakan terkait penghapusan tenaga honorer ini akan diikuti dengan kebijakan khusus untuk mengatasi persoalan atau dampak yang ditimbulkan akibat penghapusan tenaga kontrak atau honorer tersebut.
“Tentu kalau ini dihapus pasti pemerintah punya solusi. Tidak mungkin dihapus saja begitu,” ujarnya. (roy/tri)
Dapatkan update berita pilihan setiap hari dari Cenderawasihpos.jawapos.com
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS https://www.myedisi.com/cenderawasihpos
