SUPIORI – Sebanyak 150 tenaga honorer Rumah Sakit Umum Daerah ( RSUD) Pratama Supiori, Kamis ( 5/10 ) siang sekitar pukul 10.30 WIT melakukan aksi mogok kerja. Aksi ini dilakukan dengan meninggalkan ruang kerja dan turun ke jalan, berkumpul di depan RSUD, di ruas jalan umum Marsram – Korido.
Mereka mamajang dua spanduk atau baliho yang berisi tuntutan dan bubuhan tandatangan para tenaga honorer yang melakukan aksi mogok kerja.
Spanduk itu memuat dua tuntutan. Isi tuntutan pertama, menuntut kejelasan mengenai penerimaan CASN, PPPK, Tenaga Honorer Kategori 3 ( K3 ) di wilayah kerja RSUD Kabupaten Supiori.
Kedua, meminta pertanggungjawaban kepada pihak yang bersangkutan ( Bupati, BKD, Manajemen rumah sakit dan Dinas Kesehatan ) atas tidak ditemukan / diajukannya data PPPK tenaga kesehatan ke Badan Kepegawaian Provinsi Papua.
Salah satu honorer yang enggan namnya dikorankan mengatakan aksi mogok kerja dilakukan untuk meminta kejelasan mengenai tenaga honorer kategori 3 ( K3 ).” Kalau misalnya bisa, harusnya dibuat, paling tidak sebelum penutupan tanggal 9 Oktober 2023,”ucapnya saat ditemui di tempat aksi.
Jumlah kuota honorer kategori 3 untuk Kabupaten Supiori menurut dia pun harus diperjelas sehingga diketahui seluruh tenaga honorer.
Menurutnya, Pemerintah Daerah Supiori pada penerimaan CPNS lalu berlaku tidak terpuji, karena hanya mengutamakan tenaga honorer kelahiran Papua.
Sedangkan yang bukan kelahiran Papua yang berjumlah banyak tidak di perhatikan padahal telah lama bekerja melayani masyarakat Supiori.
Bukan hanya satu atau dua tahun mereka bekerja, tetapi tujuh sampai delapan tahun bahkan ada yang sepuluh tahun mereka bekerja melayani masyarakat tetapi nasib mereka tidak diperhatikan oleh Pemerintah Daerah Supiori.
” Tenaga honorer yang bukan kelahiran Papua itu dari Kalimantan, Jawa dan Sulawesih,”ujarnya (ren )
