NABIRE – Pj Gubernur Papua Ribka Haluk menyatakan, komunikasi salah satu cara untuk mengatasi konflik yang terjadi khususnya yang ada di wilayahnya. Sebagaimana diketahui, belakangan ini kerap terjadi kontak tembak atau pun konflik lainnya di Kabupaten Puncak, Puncak Jaya, Deiyai dan Dogiyai.
“Penanganan konflik di Papua tergantung pada komunikasi, kalau kita komunikasi bagus dengan masyarakat, tokoh adat, tokoh gereja dan para tokoh yang ada di kampung serta memberikan pemahaman kepada masyarakat. Maka tidak ada konflik yang terjadi,” kata Ribka kepada Cenderawasih Pos, Rabu (29/3).
Hanya saja kata Ribka, kita terkadang hidup dengan saling mencurigai. Saling mencurigai antara masyarakat dengan pemerintah, antara pemerintah dengan oknum TNI-Polri atau masyarakat dengan TNI-Polri. “Kita terlalu berlebihan hidup dengan saling mencurigai,” tegas Ribka.
Menurut Ribka, ketika saling membangun komunikasi yang baik. Memberikan pemahaman dan lainnya kepada masyarakat, menegakkan hukum dalam artian siapa yang melakukan kesalahan maka ada mekanisme dan konsekuensinya.
“Jika ada kasus kriminal penyelesaiannya tidak harus semuanya melalui kekeluargaan dan kekerabatan, tetapi ada juga proses hukum positif supaya ada pemahamana dan kesadaran serta memberikan efek jera kepada yang bersangkutan,” ucapnya.
“Orang Papua itu orang baik, tapi dia akan marah ketika tidak konsisten antara kata dengan perbuatan. Hari ini kita bicara A tetapi pelaksanaan B di lapangan maka selamanya dia tidak akan percaya, padahal komunikasi dan kepercayaan itu harus terbangun,” sambungnya.
Dalam penanganan konflik di Papua kata Ribka, pihaknya sudah memulainya dengan komunikasi. Bahkan, telah menurunkan tim ke daerah konflik untuk melakukan komunikasi dengan masyarakat setempat.
“Semuanya tidak harus dengan senjata dalam penyelesaian masalah, komunikasi yang paling penting. Apa artinya kita hidup kalau harus menghilangkan nyawa orang lain, terlebih kita orang beragama dan semua agama mengajarkan kebaikan,” tuturnya.
Ribka juga mengingatkan kepada pihak terkait, dalam penanganan konflik agar mengedepankan sisi kemanusiaannya. “Ini kesalahan juga ada di kita pemerintah sipil, sehingga saya ingin para bupati di daerah konflik untuk duduk tenang dan kerja untuk rakyat. Tidak boleh egois, tanyakan apa yang dibutuhkan masyarakat. Jika ada masalah di kampung maka fokus selesaikan masalah tersebut, kita tidak bisa lemparkan masalah kepada TNI-Polri. Sebagai pemerintah, kita yang punya rakyat. Sehingga kita yang harus membina masyarakat kita,” tuturnya.
Seorang pemimpin punya power, memiliki pengaruh dan dia dihargai di wilayahnya. Sehingga itu, para bupati diminta untuk selalu melihat rakyatnya dan berada di tempat. Selain itu, Ribka juga memberikan apresiasi kepada para bupati lain di Papua Tengah yang bisa mengayomi masyarakatnya, dan bisa membangun kebersamaan serta membangun kerukunan di daerahnya. “Mari sama sama menjaga Paua Tengah agar tetap aman dan damai, sudahi konflik,” tegasnya. (fia/wen)
