Khusus yang Pindah ke Provinsi Papua Selatan*
MERAUKE–Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Merauke terhitung mulai 1 April 2023 besok tidak lagi membayarkan gaji bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang pindah ke Provinsi Papua Selatan.
Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Merauke, Salfianus Laiyan, SH, saat ditemui mengungkapkan, penghentian pembayaran gaji bagi ASN yang pindah ke Provinsi Papua Selatan tersebut, seharusnya dimulai 1 Maret 2023 lalu.
Sesuai petunjuk bupati kepada BKD, BPKAD dan Sekda bahwa terhitung 1 Maret 2023, seharusnya gaji tidak dibayarkan lagi. Tapi, karena bulan Maret masih terjadi pembayaran, dan atas perintah Bapak Bupati kepada Kabag Keuangan dan Sekda untuk dikomunikasikan dengan Sekda Provinsi agar pembayaran yang telah dilakukan itu, dikembalikan, terutama tunjangan dan ULP ke kas daerah Pemerintah Kabupaten Merauke.
“Mulai 1 April besok, secara otomatis gaji bagi teman-teman yang pindah ke provinsi tidak dibayarkan lagi,’’ kata Salfianus Laiyan.
Dikatakan, sesuai dengan data yang ada berdasarkan inventaris dari 735 ASN yang dialihkan dan SK Pertimbangan Teknis (Pertek) sudah keluar dari BKN sebanyak 235 orang. Dari 235 orang yang pindah itu, sebanyak 4 orang telah mengajukan mundur dari PPS kembali ke Kabupaten Merauke. Hanya saja nama mereka masih ada di SK pengalihan dari BKN.
‘’Kami akan menyurat kembali ke BKD Provinsi atas dasar permohonan pegawai yang bersangkutan untuk tetap di Kabupaten Merauke,’’ jelasnya.
Dikatakan, pegawai tersebut mundur dari provinsi karena masih ada tugas dan tanggung jawab yang harus diselesaikan di Kabupaten Merauke. ‘’Karena keempat pegawai yang bersangkutan sebenarnya punya jabatan di kabupaten, sehingga memilih untuk tetap di kabupaten,’’pungkasnya.(ulo/tho)
