JAYAPURA – Pasca penetapan tiga Daerah Otonomi Baru (DOB) DPR Papua merasakan ada sejumlah persoalan yang muncul. Yang paling terasa adalah berkaitan dengan anggaran. Seluruh pegawai dan program di tahun 2023 masih berjalan seperti biasa sementara anggaran yang diproyeksikan masih bisa sama ternyata sudah langsung dipotong untuk diplotkan ke daerah daerah otonomi baru.
Alhasil provinsi induk, Papua kelimpungan untuk menjawabb beban anggaran yang ditanggung. Terkait ini pemerintah provinsi baik eksekutif maupun legislative mengagendakan akan langsung menemui presiden untuk menjelaskan persoalan dasar yang diyakini bisa menjadi masalah jika tak disikapi.
“Saya sudah mengusulkan untuk DPRP akan bertemu dengan presiden, menyampaikan banyak persoalan akibat tidak jelinya pemerintah pusat dalam kebijakan yang tidak tepat terutama terkait anggaran dan konsekwensi dari kebijakan tersebut,” kata Ketua DPR Papua, Jhony Banua Rouw menjawab pertanyaan Cenderawasih Pos, Kamis (9/2).
Pihaknya tak mau lagi menemui pejabat sekelas menteri karena dianggap tidak akan memberi solusi. Beberapa kali bertemu menteri jawaban yang diterima hanyalah sabar dan menunggu. “Tidak, kami tak mau lagi dengan menteri. Tidak menyelesaikan masalah karena hanya disuruh menunggu. Bukan itu jawaban yang kami inginkan,” bebernya.
DPRP semakat untuk bertemu presiden dan saat ini mereka tengah mengumpulkan semua data. “Ya data – data sedang kami kumpulkan sehingga saat ketemu nanti langsung kami beberkan persoalannya seperti apa sebab ini harus segera dijawab. Kami sudah bertemu menteri, bertemu wapres namun semua menjawab menunggu menunggu jadi kami pikir hanya presiden yang bisa menjawab,” tutupnya. (ade/wen)
JAYAPURA – Pasca penetapan tiga Daerah Otonomi Baru (DOB) DPR Papua merasakan ada sejumlah persoalan yang muncul. Yang paling terasa adalah berkaitan dengan anggaran. Seluruh pegawai dan program di tahun 2023 masih berjalan seperti biasa sementara anggaran yang diproyeksikan masih bisa sama ternyata sudah langsung dipotong untuk diplotkan ke daerah daerah otonomi baru.
Alhasil provinsi induk, Papua kelimpungan untuk menjawabb beban anggaran yang ditanggung. Terkait ini pemerintah provinsi baik eksekutif maupun legislative mengagendakan akan langsung menemui presiden untuk menjelaskan persoalan dasar yang diyakini bisa menjadi masalah jika tak disikapi.
“Saya sudah mengusulkan untuk DPRP akan bertemu dengan presiden, menyampaikan banyak persoalan akibat tidak jelinya pemerintah pusat dalam kebijakan yang tidak tepat terutama terkait anggaran dan konsekwensi dari kebijakan tersebut,” kata Ketua DPR Papua, Jhony Banua Rouw menjawab pertanyaan Cenderawasih Pos, Kamis (9/2).
Pihaknya tak mau lagi menemui pejabat sekelas menteri karena dianggap tidak akan memberi solusi. Beberapa kali bertemu menteri jawaban yang diterima hanyalah sabar dan menunggu. “Tidak, kami tak mau lagi dengan menteri. Tidak menyelesaikan masalah karena hanya disuruh menunggu. Bukan itu jawaban yang kami inginkan,” bebernya.
DPRP semakat untuk bertemu presiden dan saat ini mereka tengah mengumpulkan semua data. “Ya data – data sedang kami kumpulkan sehingga saat ketemu nanti langsung kami beberkan persoalannya seperti apa sebab ini harus segera dijawab. Kami sudah bertemu menteri, bertemu wapres namun semua menjawab menunggu menunggu jadi kami pikir hanya presiden yang bisa menjawab,” tutupnya. (ade/wen)
