JAYAPURA-dr Donald Aronggear mengatakan dalam rangka menekan angka prevalensi stunting di Papua, maka butuh dukungan semua pihak, baik masyarakat, maupun pemerintah daerah.
Diketahui berdasarkan hasil Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) Tahun 2021, angka prevalensi stunting Indonesia adalah 24, 4%. Hasil studi yang sama menunjukkan bahwa angka prevalensi stunting Provinsi Papua berada di angka 29,5% di tahun 2021.
“Salah satu upaya untuk menekan prevalensi stunting di Papua, maka sangat mempersiapkan sumberdaya manusia (SDM) Papua, mengingat saat ini stunting di Papua masih di atas rata-rata nasional,” kata dr. Donal kepada wartawan di Jayapura, Sabtu (4/2).
Dikatakan untuk menyelesaikan persoalan stunting di Papua, tidak bisa hanya dengan Nakes. Sebab dengan keterbatasan yang ada, sehingga hal yang paling mendasar tingkatkan penyuluhan kepada masyarakat dengan melibatkan pemerintah daerah setempat masing masing.
“Masalah stunting itu tanggung jawab banyak pihak, baik pemerintah, Dokter, para bidan maupun masyarakat. Salah satu hal mendasar agar persoalan ini bisa ditekan dengan baik, maka harus rutin mengadakan penyuluhan kepada masyarakat,” kata dr. Donal.
Iapun mengharapkan menekan angka prevalensi stunting, butuh kesadaran masyarakat, salah satunya apabila mempersiapkan perkawinan, maka rutin melakukan konsultasi dengan para dokter, sehingga mengetahui segala bentuk kesehatan janin.
“Stunting merupakan gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya yang di bawah standar. Pada prinsipnya agar hal ini tidak terjadi, maka seyiap merencankan kehamilan, jangan pernah malu untuk sosialisasi dengan para dokter, sehingga dalam hal asupan gisi bisa sesuai,” tutur dr. Donald. (rel/tri)
