24.7 C
Jayapura
Sunday, September 24, 2023
- Advertisement -spot_img

TAG

DOKTER

Di Biayai Otsus, Program Kedokteran Pemda Jayawijaya Khusus OAP

Bupati Jayawijaya Jhon Richard Banua, SE, MSi menyatakan, pihaknya telah menandatangani MoU dengan uncen untuk penerimaan mahasiswa Kedokteran,  yang di biayai oleh dana otsus yang dikelola pemerintah, sehingga prioritas dari Program ini juga hanya untuk anak –anak Asli Papua yang ada di Jayawijaya.

Berpotensi Melanggar HAM Jika Tidak Ada Pelayanan dan Ada Pasien Meninggal 

Karena itu,  Komnas HAM mendorong pemerintah segera mengambil langkah cepat, tepat dan terukur untuk menyelesaikan persoalan ini. Terutama soal Pergub yang perlu ditinjau kembali.

Dir RSUD: Apapun yang Terjadi Tidak Bisa Menolak Pasien

Kendati demikian, pelayanan di rumah sakit khususnya di RSUD Jayapura tetap berjalan seperti biasa. Bahkan, beberapa pasien yang datang ke RS Jayapura mengaku belum tahu persoalan yang terjadi.

Sebagai Manusia Dokter juga Butuh Kesejahteraan

"Jadi  kami kami berharap sebenarnya persoalan ini diselesaikan  dengan bijaksana. Karena  keluhan-keluhan teman-teman memang sangat miris. Jasa medis, insentif mereka dulunya ada  tetapi dihilangkan. Karena mereka punya jasa medis dan ada TPP. Sekarang TPP-nya hilang, jasa medisnya juga," kata Ni Nyoman Sri Antari, Kamis (31/8).

RSUD Jayapura, Pelayanan Poli Tetap Berjalan

Menurut Aloysius, ia sangat memahami tuntutan para dokter spesialis. Sebab berdasarkan Permenkes, nilai insentif/TPP seorang dokter spesialis di seluruh Indonesia rata-rata terendah Rp 25 juta per bulan.

Ombudsman Desak Pemprov Segera Berikan Jaminan

“Jika pelayanan dokter spesialis dan sub spesialis sampai terhenti (mogok), maka masyarakat/warga Kota Jayapura dan sekitarnya dan warga Papua pada umumnya yang akan menerima dampak langsung,” ucapnya.

Buktikan Tak Lagi Melakukan Pelayanan di Poliklinik

Hal tersebut sebagai bentuk kekecewaan para dokter terhadap Plh Gubernur Papua M Ridwan Rumasukun, yang sampai saat ini belum juga merespon aspirasi mereka terkait dengan tuntutan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) di Kantor Gubernur.

Dalam Seminggu Tuntutan Tidak Ditanggapi, Tidak Akan Melakukan Pelayanan di IGD

Yunike juga menyebut, tidak hanya di polikliknik. Namun jika dalam 1 minggu tuntutan mereka tidak ditanggapi oleh Plh Gubernur, maka para dokter spesialis dan sub-spesialis tidak akan melakukan pelayanan di IGD.

Ancam Tak Berikan Pelayanan Rawat Jalan

“Sampai saat ini kami belum juga ditemui dan tidak ada tanggapan dari Plh Gubernur Papua terhadap aksi unjuk rasa yang dilakukan para dokter, terkait pembayaran TPP yang hampir sama dengan upah buruh,” kata dr Yunike saat dikonfirmasi Cenderawasih Pos, Rabu (30/8)

Jika 3 Hari Tidak Ada Jawaban, Kami akan Berhenti Memberikan Pelayanan

“Dokter-dokter semua bertekad setelah jam kerja, kami bekerja seperti ASN biasa. Seperti orang orang di Kantor Gubernur yang bekerja mulai pukul 7;30 WIT sampai pukul 15:00 WIT,” kata dr Yunike.

Latest news

- Advertisement -spot_img