JAYAPURA-Sekelompok Pemuda di Kabupaten Jayapura membentangkan spanduk yang berisi penolakan terhadap keputusan pemerintah pusat dalam hal ini Menteri Dalam Negeri terkait dengan rencana pelantikan pejabat Bupati Jayapura yang berasal dari kalangan bukan Orang Asli Papua (OAP).
“Kami tokoh pemuda serta masyarakat adat peduli hak orang asli Kabupaten Jayapura berada di Kantor Bupati Jayapura, kami menyatakan sikap dan kami mohon kepada Bapak Presiden Republik Indonesia dan Menteri Dalam Negeri agar dapat menghargai kami hak masyarakat adat di Kabupaten Jayapura,” kata Koordinator aksi tersebut, Elkana kepada wartawan di sela sela aksi tersebut, Minggu (18/12).
Untuk itu, pihaknya meminta kepada Presiden dan juga Kementerian Dalam Negeri terkait dengan SK Penempatan Pejabat Bupati Jayapura di Kabupaten Jayapura, adalah orang-orang atau pejabat yang berasal dari Kabupaten Jayapura. “Jika apa yang kami sampaikan ini tidak ditanggapi oleh pemerintah pusat maka kami akan melakukan aksi besar-besaran,” tegasnya.
Diketahui, aksi pembentangan spanduk ini dilakukan oleh para pemuda dan masyarakat adat dari Kabupaten Jayapura bertempat di depan pintu masuk Kantor Bupati Jayapura. Mereka membentangkan spanduk yang bertuliskan, penolakan terhadap pejabat yang akan dilantik oleh pemerintah pusat untuk ditempatkan di Kabupaten Jayapura. Pada intinya masyarakat berharap agar pemerintah mempertimbangkan, demi menjaga situasi Kamtibmas di wilayah kabupaten Jayapura menjelang Natal dan Tahun Baru. (roy/ary)
JAYAPURA-Sekelompok Pemuda di Kabupaten Jayapura membentangkan spanduk yang berisi penolakan terhadap keputusan pemerintah pusat dalam hal ini Menteri Dalam Negeri terkait dengan rencana pelantikan pejabat Bupati Jayapura yang berasal dari kalangan bukan Orang Asli Papua (OAP).
“Kami tokoh pemuda serta masyarakat adat peduli hak orang asli Kabupaten Jayapura berada di Kantor Bupati Jayapura, kami menyatakan sikap dan kami mohon kepada Bapak Presiden Republik Indonesia dan Menteri Dalam Negeri agar dapat menghargai kami hak masyarakat adat di Kabupaten Jayapura,” kata Koordinator aksi tersebut, Elkana kepada wartawan di sela sela aksi tersebut, Minggu (18/12).
Untuk itu, pihaknya meminta kepada Presiden dan juga Kementerian Dalam Negeri terkait dengan SK Penempatan Pejabat Bupati Jayapura di Kabupaten Jayapura, adalah orang-orang atau pejabat yang berasal dari Kabupaten Jayapura. “Jika apa yang kami sampaikan ini tidak ditanggapi oleh pemerintah pusat maka kami akan melakukan aksi besar-besaran,” tegasnya.
Diketahui, aksi pembentangan spanduk ini dilakukan oleh para pemuda dan masyarakat adat dari Kabupaten Jayapura bertempat di depan pintu masuk Kantor Bupati Jayapura. Mereka membentangkan spanduk yang bertuliskan, penolakan terhadap pejabat yang akan dilantik oleh pemerintah pusat untuk ditempatkan di Kabupaten Jayapura. Pada intinya masyarakat berharap agar pemerintah mempertimbangkan, demi menjaga situasi Kamtibmas di wilayah kabupaten Jayapura menjelang Natal dan Tahun Baru. (roy/ary)
