Ibu Kota PPS Masih Butuh Kajian Internal dan Eksternal

MERAUKE– Kendati  Kota Terpadu Mandiri (KTM) yang ada di Kampung Ivimahad, Distrik Kurik, Kabupaten Merauke sudah menjadi A1 sebagai lokasi pembangunan infrastruktur Kantor Gubernur Papua Selatan, namun masih perlu kajian yang mendalam baik secara internal maupun eksternal.

‘’Saya pikir sudah A1. Tapi masih dalam kajian ruang. Kita masih lakukan kajian ruang eksternal dan faktor  internal. Faktornya kita harus  kaji secara internal dan eksternal. Berikut, ada polarisasi ruang. Setelah ada polarisasi ruang, kemudian harus ada kajian optimasi kehadiran provinsi,’’ kata Bupati Merauke Drs Romnaus Mbaraka, MT, soal titik ibukota Provinsi Papua Selatan (PPS) tersebut, kepada wartawan di Merauke, Senin (1/8).

   Diketahui, sebelumnya Wakil Mendagri Jhon Wempi Watipo bersama rombongan meninjau  KTM Salor sebagai titik pembangunan Kantor gubernur Papua Selatan tersebut.

Menurut bupati Romanus Mbaraka bahwa kalau dari aspek ruang, ada satu teori tentang  ketika bangunan ini hadir dan ketika kantor ini hadir dengan fungsinya. Bagaimana dia dibutuhkan di wilayah setempat. Bagiamana dampak internal dan eksternal terhadap wilayah setempat. Ketika daerah sentralnya  jauh dari kantor ini termasuk perkim yang akan melaksanakan operasional  di kantor ini akan menjadi kajian.

   Soal jauh dari  Kota Merauke sekarang ini,  bupati Romanus Mbaraka balik bertanya, siapa yang bilang jauh. ‘’Siapa yang bilang jauh. Coba hitung berapa minyak habis ke sana. Jangan kita buat stigma jauh dekat. Yang kita kejar adalah pemerataan. Tapi kita juga kejar pertumbuhan.  Jadi  pemerataan dan pertumbuhan ini satu hal yang harus diperhatikan dalam pembangunan. Pembangunan ini laju, tapi pemerataannya juga harus berimbang.  Jadi bukan persoalan jauh dekat. Jadi memang itu menjadi atensi. Makanya akan dikaji,’’ jelasnya.

Dikatakan,  ketika nanti pemerintah kota nanti hadir maka sudah dipastikan kantor bupati yang ada sekarang akan menjadi kantor walikota. Sementara kantor bupati pasti pindah. Sebagai contoh, Jayapura. Ketika Kota Jayapura hadir maka kantor  bupati Jayapura pindah ke Sentani.

‘’Untuk provinsinya sudah paten di situ karena duluan ada dari kota. Tapi kita ini kan beda. Kabupaten dulu hadir baru kantor provinsi datang. Sedangkan kota belum datang. Sehingga perlu kajian ruang yang serius,”pungkasnya.(ulo/tho)

MERAUKE– Kendati  Kota Terpadu Mandiri (KTM) yang ada di Kampung Ivimahad, Distrik Kurik, Kabupaten Merauke sudah menjadi A1 sebagai lokasi pembangunan infrastruktur Kantor Gubernur Papua Selatan, namun masih perlu kajian yang mendalam baik secara internal maupun eksternal.

‘’Saya pikir sudah A1. Tapi masih dalam kajian ruang. Kita masih lakukan kajian ruang eksternal dan faktor  internal. Faktornya kita harus  kaji secara internal dan eksternal. Berikut, ada polarisasi ruang. Setelah ada polarisasi ruang, kemudian harus ada kajian optimasi kehadiran provinsi,’’ kata Bupati Merauke Drs Romnaus Mbaraka, MT, soal titik ibukota Provinsi Papua Selatan (PPS) tersebut, kepada wartawan di Merauke, Senin (1/8).

   Diketahui, sebelumnya Wakil Mendagri Jhon Wempi Watipo bersama rombongan meninjau  KTM Salor sebagai titik pembangunan Kantor gubernur Papua Selatan tersebut.

Menurut bupati Romanus Mbaraka bahwa kalau dari aspek ruang, ada satu teori tentang  ketika bangunan ini hadir dan ketika kantor ini hadir dengan fungsinya. Bagaimana dia dibutuhkan di wilayah setempat. Bagiamana dampak internal dan eksternal terhadap wilayah setempat. Ketika daerah sentralnya  jauh dari kantor ini termasuk perkim yang akan melaksanakan operasional  di kantor ini akan menjadi kajian.

   Soal jauh dari  Kota Merauke sekarang ini,  bupati Romanus Mbaraka balik bertanya, siapa yang bilang jauh. ‘’Siapa yang bilang jauh. Coba hitung berapa minyak habis ke sana. Jangan kita buat stigma jauh dekat. Yang kita kejar adalah pemerataan. Tapi kita juga kejar pertumbuhan.  Jadi  pemerataan dan pertumbuhan ini satu hal yang harus diperhatikan dalam pembangunan. Pembangunan ini laju, tapi pemerataannya juga harus berimbang.  Jadi bukan persoalan jauh dekat. Jadi memang itu menjadi atensi. Makanya akan dikaji,’’ jelasnya.

Dikatakan,  ketika nanti pemerintah kota nanti hadir maka sudah dipastikan kantor bupati yang ada sekarang akan menjadi kantor walikota. Sementara kantor bupati pasti pindah. Sebagai contoh, Jayapura. Ketika Kota Jayapura hadir maka kantor  bupati Jayapura pindah ke Sentani.

‘’Untuk provinsinya sudah paten di situ karena duluan ada dari kota. Tapi kita ini kan beda. Kabupaten dulu hadir baru kantor provinsi datang. Sedangkan kota belum datang. Sehingga perlu kajian ruang yang serius,”pungkasnya.(ulo/tho)