HKTI Papua Ingin Ciptakan Petani yang Mandiri, Modern dan Sejahtera
JAKARTA – Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI), Jend. TNI (Purn) Dr. Moeldoko., S.IP resmi melantik Dewan Pengurus Daerah (DPD) HKTI Provinsi Papua tahun 2022 yang diketuai Piter Gusbager, S.Hut., MUP., di Jakarta, Jumat (22/7).
Turut hadir dalam pelantikan jajaran pengurus DPP HKTI, serta jajaran pengurus DPP HKTI provinsi Papua. Pelantikan DPD HKTI Papua mengusung tema “HKTI Papua Turut Mewujudkan Kedaulatan Pangan Nasional.”
Ketua Umum DPP HKTI, Moeldoko berpesan dan menaruh harapan besar kepada pengurus DPD HKTI Papua, khususnya Ketua DPD, Piter Gusbager untuk bisa membawa perubahan dan mengelola potensi pertanian yang ada di bumi Papua.
“Satu pesan saya, bagaimana ketua yang baru ini bisa mengelola potensi yang luar biasa di Papua menjadi kekuatan yang nyata. Kekuatan real sehingga hasilnya nanti masyarakat petani Papua menjadi sejahtera,” pesan Moeldoko ketika ditemui oleh Cenderawasih Pos di sela-sela pelantikan.
Sementara itu, Ketua Umum DPD HKTI Provinsi Papua, Piter Gusbager menegaskan bahwa pelantikan ini bukan sekedar momentum konsolidasi organisasi atau membangkitkan kembali HKTI Papua yang sempat vakum begitu lama. Tapi pelantikan tersebut menjadi kebangkitan HKTI Papua dalam berperan aktif menjalankan visi dan misi organisasi untuk menciptakan petani yang mandiri, modern dan sejahtera.
“Kita lihat bahwa sesuai data BPS menunjukan Provinsi Papua masuk dalam Provinsi termiskin. Sementra kita melihat potensi daerah tidak hanya pertambangan mineral dan energi, tapi juga lahan yang subur dan luas dan hampir 60 persen penduduk Papua adalah petani,” ujarnya Piter Gusbager yang saat ini menjabat sebagai Bupati Keerom.
“Kita harus gunakan potensi daerah ini sebaik-baiknya untuk meningkatkan kemandirian ekonomi, ketahanan pangan untuk daerah Papua,” sambungnya.
Orang nomor satu di Kabupaten Keerom itu juga melihat jika selama ini sektor pertanian belum begitu mendapat tempat dalam kebijakan politik anggaran pemerintah Papua. Sehingga hal itu akan menjadi perhatian HKTI Papua bagaimana melakukan konsolidasi dengan pemerintah.
“Maka saya tegaskan kepada HKTI di kabupaten/kota harus menjadi mitra pemerintah, harus bergandengan tangan maka di situ HKTI mendapat tempat,” ucapnya.
Selain itu, Piter Gusbager juga membeberkan HKTI Papua akan terus melakukan konsolidasi tingkat kabupaten/kota sampai dengan gabungan kelompok tani agar terpantau dan terdata.
“Kita harus punya data base yang baik sehingga dalam distribusi CPCL (Calon Petani Calon Lokasi) dari pemerintah pusat bisa termonitor seluruh CPCL di seluruh Papua dan HKTI mengambil peran itu untuk membantu dinas-dinas terkait. Untuk mengawasi pemerintah daerah termasuk memberikan pemikiran-pemikiran strategis untuk kebijakan petani dan pertanian,” katanya.
Lebih lanjut, Piter Gusbager menambahkan jika Kabupaten Keerom dalam waktu dekat akan menjadi lumbung pangan nasional untuk budidaya jagung.
“Keerom sedang menggalakkan perkebunan jagung investasi 20.000 hektar. Awal ini kita akan buka 10.000 hektar. Sudah didukung oleh Pak Presiden akan menjadi cikal bakal ketahanan pangan nasional lumbung jagung nasional di wilayah Timur Indonesia,” pungkasnya. (eri/nat)
