JAYAPURA-Direktur Eksekutif Yayasan Keadilan dan Keutuhan Manusia Papua, Theo Hesegem juga mengaku belum tahu pasti kapan kedatangan mereka (Komisi HAM PBB). Namun menurutnya agenda kedatangan Komisi HAM PBB itu hal biasa karena desakan dunia.
“Saya belum tahu Komisi HAM PBB datangnya kapan, tapi saya yakin, kalau mereka datang pasti saya diundang,” kata Theo kepada Cenderawasih Pos.
Theo sendiri mengharapkan Komisi HAM PBB harus masuk ke Papua. Karena situasi HAM di Papua tidak hanya disuarakan oleh rakyat Papua sendiri melainkan sudah menjadi global dunia.
“Pemerintah Indonesia harus membuka diri mengundang, mengizinkan Komisi HAM PBB masuk ke Papua untuk membuktikan situasi pelanggaran HAM di Papua. Jika pemerintah Indonesia tidak mengizinkan PBB masuk ke Papua, maka logika budaya orang gunung berarti ini ada masalah,” kata Theo.
Hanya saja kata Theo, Indonesia adalah negara resmi yang diakui oleh dunia lain. Untuk itu, kedatangan Komisi HAM PBB harus ada surat izin dari pemerintah Indonesia. Theo sendiri belum tahu apakah ada surat izin resmi dari pemerintah untuk mengizinkan Komisi HAM PBB masuk ke Papua atau tidak.
Yang pasti menurut Theo, selama ini mereka mendesak pemerintah Indonesia harus mengizinkan komisi HAM PBB masuk ke Papua untuk membuktikan kebenaran pelanggaran HAM di Papua yang mengalami krisis kemanusiaan.
“Kita selalu desak bagian itu. Saya belum tahu apakah pemerintah sudah mengizinkan Komisi HAM PBB masuk ke Indonesia atau belum. Jika tanpa surat izin dan PBB tetap masuk, itu menjadi masalah. Artinya, PBB bisa dipersoalkan oleh pemerintah Indonesia karena tidak ada surat izin masuk untuk melakukan pemantauan situasi HAM di Papua,” pungkasnya. (fia/nat)
JAYAPURA-Direktur Eksekutif Yayasan Keadilan dan Keutuhan Manusia Papua, Theo Hesegem juga mengaku belum tahu pasti kapan kedatangan mereka (Komisi HAM PBB). Namun menurutnya agenda kedatangan Komisi HAM PBB itu hal biasa karena desakan dunia.
“Saya belum tahu Komisi HAM PBB datangnya kapan, tapi saya yakin, kalau mereka datang pasti saya diundang,” kata Theo kepada Cenderawasih Pos.
Theo sendiri mengharapkan Komisi HAM PBB harus masuk ke Papua. Karena situasi HAM di Papua tidak hanya disuarakan oleh rakyat Papua sendiri melainkan sudah menjadi global dunia.
“Pemerintah Indonesia harus membuka diri mengundang, mengizinkan Komisi HAM PBB masuk ke Papua untuk membuktikan situasi pelanggaran HAM di Papua. Jika pemerintah Indonesia tidak mengizinkan PBB masuk ke Papua, maka logika budaya orang gunung berarti ini ada masalah,” kata Theo.
Hanya saja kata Theo, Indonesia adalah negara resmi yang diakui oleh dunia lain. Untuk itu, kedatangan Komisi HAM PBB harus ada surat izin dari pemerintah Indonesia. Theo sendiri belum tahu apakah ada surat izin resmi dari pemerintah untuk mengizinkan Komisi HAM PBB masuk ke Papua atau tidak.
Yang pasti menurut Theo, selama ini mereka mendesak pemerintah Indonesia harus mengizinkan komisi HAM PBB masuk ke Papua untuk membuktikan kebenaran pelanggaran HAM di Papua yang mengalami krisis kemanusiaan.
“Kita selalu desak bagian itu. Saya belum tahu apakah pemerintah sudah mengizinkan Komisi HAM PBB masuk ke Indonesia atau belum. Jika tanpa surat izin dan PBB tetap masuk, itu menjadi masalah. Artinya, PBB bisa dipersoalkan oleh pemerintah Indonesia karena tidak ada surat izin masuk untuk melakukan pemantauan situasi HAM di Papua,” pungkasnya. (fia/nat)
