MERAUKE-Universitas Negeri Musamus (Unmus) Merauke melakukan kerja sama tripartit dengan Universitas Negeri Jogjakarta (UNJ) dan Pemerintah Kabupaten Mappi dalam mengatasi masalah pendidikan terutama guru yang ada di daerah itu. Rektor Unmus Merauke DR. Beatus Tambaip, MA, menungkapkan, kerja sama tripartit antara Unmus-UNJ dan Pemkab Mappi tersebut dilakukan tahun 2022.
Menurutnya, banyak guru di Mappi yang belum S1 kependidikan. Sementara UU dosen dan guru mewajibkan guru minimal memiliki latar belakang pendidikan S1 keguruan. ‘’Sementara kualifikasi pendidikan mereka ada yang baru D2, D3 bahkan ada yang dari umum dan mengajar sekian tahun. Sebenarnya mereka sudah punya pengalaman mengajar, tapi latar belakang pendidikannya belum kualifikasi S1 kependidikan,’’ kata Beatus Tambaip.
Karena itu, lanjut dia, pemerintah pusat dalam hal ini Kemendikbud Ristek memberikan kewenangan kepada UNJ untuk melakukan program profesi guru (PPG) dan rekogni pembelajaran lampu (RPL). ‘’Unmus sudah diberikan program PPG juga. Tapi, kita belum akreditasi, sehingga kita kerja sama dengan UNJ. Kelasnya nanti adalah UNJ dan Unmus,’’ terangnya.
Dosen mengajarnya selain dari UNJ juga daru Unmus. Tapi status kemahasiswannya adalah UNJ sehingga Pemkab Mappi membayar ke UNJ. Begitu juga ijazah yang dikeluarkan nanti dari UNJ, sehingga para guru tersebut dapat memenuhi syarat kualifikasi mengajar sebagai guru. ‘’Ada sekitar 150-an guru dari Mappi yang mengikuti program tersebut saat ini,’’ tandasnya.
Iapun berharap, kerja sama ini dapat dilakukan dengan Pemerintah Kabupaten Merauke terutama guru-guru yang sudah lama mengajar di sekolah-sekolah namun belum memiliki kualifikasi S1 Kependidikan. (ulo/tho)
MERAUKE-Universitas Negeri Musamus (Unmus) Merauke melakukan kerja sama tripartit dengan Universitas Negeri Jogjakarta (UNJ) dan Pemerintah Kabupaten Mappi dalam mengatasi masalah pendidikan terutama guru yang ada di daerah itu. Rektor Unmus Merauke DR. Beatus Tambaip, MA, menungkapkan, kerja sama tripartit antara Unmus-UNJ dan Pemkab Mappi tersebut dilakukan tahun 2022.
Menurutnya, banyak guru di Mappi yang belum S1 kependidikan. Sementara UU dosen dan guru mewajibkan guru minimal memiliki latar belakang pendidikan S1 keguruan. ‘’Sementara kualifikasi pendidikan mereka ada yang baru D2, D3 bahkan ada yang dari umum dan mengajar sekian tahun. Sebenarnya mereka sudah punya pengalaman mengajar, tapi latar belakang pendidikannya belum kualifikasi S1 kependidikan,’’ kata Beatus Tambaip.
Karena itu, lanjut dia, pemerintah pusat dalam hal ini Kemendikbud Ristek memberikan kewenangan kepada UNJ untuk melakukan program profesi guru (PPG) dan rekogni pembelajaran lampu (RPL). ‘’Unmus sudah diberikan program PPG juga. Tapi, kita belum akreditasi, sehingga kita kerja sama dengan UNJ. Kelasnya nanti adalah UNJ dan Unmus,’’ terangnya.
Dosen mengajarnya selain dari UNJ juga daru Unmus. Tapi status kemahasiswannya adalah UNJ sehingga Pemkab Mappi membayar ke UNJ. Begitu juga ijazah yang dikeluarkan nanti dari UNJ, sehingga para guru tersebut dapat memenuhi syarat kualifikasi mengajar sebagai guru. ‘’Ada sekitar 150-an guru dari Mappi yang mengikuti program tersebut saat ini,’’ tandasnya.
Iapun berharap, kerja sama ini dapat dilakukan dengan Pemerintah Kabupaten Merauke terutama guru-guru yang sudah lama mengajar di sekolah-sekolah namun belum memiliki kualifikasi S1 Kependidikan. (ulo/tho)
