SORONG – Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya (Pemprov PBD) memperketat pengawasan pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) melalui satuan tugas (satgas) secara berjenjang hingga tingkat kabupaten/kota guna mencegah terjadinya kejadian keracunan pangan.
Wakil Gubernur Papua Barat Daya Ahmad Nausrau di Sorong, Sabtu, mengatakan pengawasan program MBG akan dimaksimalkan dengan melibatkan berbagai unsur terkait, termasuk pengawasan di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.
“Pemerintah juga akan memaksimalkan satgas. Hal-hal yang memang dan BPK, baik di tingkat provinsi maupun secara berjenjang sampai di tingkat kabupaten/kota,” katanya.
Ia mengatakan pengawasan tersebut diperlukan untuk meminimalkan berbagai kejadian yang selama ini terjadi dalam pelaksanaan program MBG, termasuk kekhawatiran terkait keracunan makanan.
Menurut dia, pengawasan juga akan diperkuat melalui pengawasan internal sehingga pelaksanaan program MBG dapat berjalan sesuai ketentuan dan kejadian serupa tidak kembali terjadi.
Selain pengawasan, kata dia, pemerintah juga akan mendukung operasional dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sebagai bagian dari upaya memperkuat pelaksanaan program MBG di Papua Barat Daya.
SORONG – Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya (Pemprov PBD) memperketat pengawasan pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) melalui satuan tugas (satgas) secara berjenjang hingga tingkat kabupaten/kota guna mencegah terjadinya kejadian keracunan pangan.
Wakil Gubernur Papua Barat Daya Ahmad Nausrau di Sorong, Sabtu, mengatakan pengawasan program MBG akan dimaksimalkan dengan melibatkan berbagai unsur terkait, termasuk pengawasan di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.
“Pemerintah juga akan memaksimalkan satgas. Hal-hal yang memang dan BPK, baik di tingkat provinsi maupun secara berjenjang sampai di tingkat kabupaten/kota,” katanya.
Ia mengatakan pengawasan tersebut diperlukan untuk meminimalkan berbagai kejadian yang selama ini terjadi dalam pelaksanaan program MBG, termasuk kekhawatiran terkait keracunan makanan.
Menurut dia, pengawasan juga akan diperkuat melalui pengawasan internal sehingga pelaksanaan program MBG dapat berjalan sesuai ketentuan dan kejadian serupa tidak kembali terjadi.
Selain pengawasan, kata dia, pemerintah juga akan mendukung operasional dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sebagai bagian dari upaya memperkuat pelaksanaan program MBG di Papua Barat Daya.
