MADIUN – Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai angkat bicara mengklarifikasi pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang menyinggung fenomena menjamurnya “pakar” di Indonesia. Pigai menegaskan bahwa sentilan tajam Presiden tersebut sama sekali tidak ditujukan untuk mendiskreditkan seluruh ilmuwan atau ahli yang ada di Tanah Air.
Menurutnya, kritik tersebut secara spesifik diarahkan kepada kelompok pakar post-truth yang kerap kehilangan objektivitas. “Yang dimaksud oleh Bapak Presiden adalah kelompok-kelompok yang merangkap berbagai jabatan. Kelompok intelektual, pakar, tapi merangkap dirinya sebagai aktivis, buzzer, influencer, haters, atau pendukung politik tertentu,” beber Pigai dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (22/9).
Pigai menyoroti fenomena di media sosial di mana seseorang kerap melabeli dirinya sebagai pakar berbekal latar belakang keilmuan tertentu. Namun, pada praktiknya, sosok tersebut justru bertindak layaknya seorang partisan politik yang sarat akan konflik kepentingan. Ia meminta publik agar cermat membedakan antara ilmuwan sejati yang berbicara murni berdasarkan kapasitas keilmuannya dengan pakar yang hanya mencari panggung.
Untuk mempertegas poinnya, Pigai bahkan memberikan contoh tanpa menyebut nama terkait sepak terjang seorang tokoh yang kerap berpindah-pindah peran.
MADIUN – Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai angkat bicara mengklarifikasi pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang menyinggung fenomena menjamurnya “pakar” di Indonesia. Pigai menegaskan bahwa sentilan tajam Presiden tersebut sama sekali tidak ditujukan untuk mendiskreditkan seluruh ilmuwan atau ahli yang ada di Tanah Air.
Menurutnya, kritik tersebut secara spesifik diarahkan kepada kelompok pakar post-truth yang kerap kehilangan objektivitas. “Yang dimaksud oleh Bapak Presiden adalah kelompok-kelompok yang merangkap berbagai jabatan. Kelompok intelektual, pakar, tapi merangkap dirinya sebagai aktivis, buzzer, influencer, haters, atau pendukung politik tertentu,” beber Pigai dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (22/9).
Pigai menyoroti fenomena di media sosial di mana seseorang kerap melabeli dirinya sebagai pakar berbekal latar belakang keilmuan tertentu. Namun, pada praktiknya, sosok tersebut justru bertindak layaknya seorang partisan politik yang sarat akan konflik kepentingan. Ia meminta publik agar cermat membedakan antara ilmuwan sejati yang berbicara murni berdasarkan kapasitas keilmuannya dengan pakar yang hanya mencari panggung.
Untuk mempertegas poinnya, Pigai bahkan memberikan contoh tanpa menyebut nama terkait sepak terjang seorang tokoh yang kerap berpindah-pindah peran.
