Jangan Selalu Liburkan Sekolah Jika Ada Demonstrasi
JAYAPURA- Saat ini jika dicermati terkait banyaknya aksi demo di Kota Jayapura terkadang mengambil lokasi di Lingkaran Abepura ataupun di jantung Kota Jayapura. Hal ini tak lepas dari Kota Jayapura yang menjadi barometer bagi Papua sehingga menjadi panggung besar bagi para demonstran.
Selain sebagai pusat pemerintahan, posisi strategis Jayapura membuat berbagai aksi yang digelar di kota ini lebih mudah mendapatkan perhatian publik dan media massa. Akademisi Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Cenderawasih, Yakobus Richard, mengatakan posisi Kota Jayapura memiliki nilai strategis dalam komunikasi politik, meski Papua kini telah mengalami pemekaran dan terbentuknya sejumlah daerah otonomi baru (DOB).
“Kalau kita tarik ke belakang, sebelum ada pemekaran, selama ini Kota Jayapura sebagai ibu kota provinsi juga menjadi barometer pembangunan politik,” kata Yakobus, saat dikonfirmasi Cenderawasih Pos, Selasa (4/8). Menurutnya, Jayapura masih memiliki daya tarik kuat sebagai lokasi penyampaian aspirasi karena informasi yang disampaikan melalui aksi di kota ini lebih mudah menjangkau publik.
Terlebih, perhatian media massa terhadap aksi di Jayapura dinilai masih cukup besar dibandingkan aksi yang berlangsung di daerah lain di Papua. Ia menilai aksi demonstrasi yang digelar di Jayapura tidak semata-mata ditujukan kepada masyarakat Kota Jayapura. Ada pesan lebih luas yang ingin disampaikan kepada publik, termasuk masyarakat di luar Papua, melalui pemberitaan media.
“Saya yakin aksi demo yang mereka lakukan tidak hanya sasaran penyampaian informasinya khusus kepada warga Kota Jayapura, namun pesan ini mau disampaikan kepada masyarakat yang ada di kota ini dan terutama juga untuk mendapatkan perhatian dari media massa,” ujarnya.
Dikatakan, posisi Jayapura sebagai pusat pemerintahan Provinsi Papua juga menjadi salah satu faktor pendukung. Berbagai aktivitas pemerintahan dari Papua maupun daerah lain di tanah Papua masih banyak berlangsung di kota tersebut. “Tidak hanya aktivitas pemerintahan dari Provinsi Papua induk, sampai saat ini beberapa pemerintah provinsi dari daerah lain juga kadang datang ke Papua induk untuk melakukan berbagai macam kegiatan,” jelasnya.
