Ketua Dewan Adat Suku Sentani: Seluruh Orang Papua Harus Duduk Bersama Membicarakan Kembali Masa Depan Otsus
SENTANI – Pemangkasan anggaran Dana Otonomi Khusus (Otsus) yang terus terjadi mendapat perhatian serius dari berbagai kalangan, termasuk para ondoafi dan tokoh adat di Kabupaten Jayapura.
Ondoafi Kampung Bambar, Distrik Waibu yang juga Ketua Dewan Adat Suku Sentani (DASS), Orgenes Kaway, menilai realisasi Dana Otsus tahun ini sangat mengecewakan. Ia menyebut bahwa tujuan awal pembentukan provinsi baru seharusnya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat Papua, namun kenyataannya justru menambah beban kehidupan masyarakat.
Menurut Orgenes, sebelum pemekaran, satu provinsi dapat mengelola Dana Otsus dengan lebih baik. Namun setelah dibagi menjadi lima provinsi, dana tersebut semakin terbagi kecil dan berdampak pada keterbatasan kewenangan serta pembiayaan di tingkat kabupaten.
“Dulu Kabupaten Jayapura bisa mendapat dana tambahan infrastruktur sekitar Rp 20 miliar, dan itu bisa membantu menjawab kebutuhan masyarakat. Tapi sekarang hanya sekitar Rp 5 miliar. Itu pun tidak cukup untuk menjawab pergumulan masyarakat,” ujarnya, Selasa (9/12).
Ia menilai kebijakan efisiensi yang dilakukan pemerintah pusat membuat dana semakin terbatas, sementara kebutuhan masyarakat terus meningkat. Bahkan, menurutnya, banyak program seperti BLT tidak lagi dirasakan merata oleh seluruh warga kampung karena pembatasan yang ditetapkan pusat.
Orgenes juga menilai bahwa pemangkasan anggaran membuat DPR maupun pemerintah daerah kesulitan menjalankan program.
“Kalau anggaran DPR juga dipangkas, bagaimana mereka bisa memikirkan kesejahteraan rakyat lima tahun ke depan?” katanya.
Ia mengaku selama kepemimpinannya menjadi anggota DPR, persoalan Otsus sudah berulang kali ia suarakan. Namun kini, dengan pemangkasan yang masif di era pemerintahan baru, dampaknya semakin terasa oleh masyarakat.
