JAYAPURA – Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Provinsi Papua yang akan digelar pada tanggal 6 Agustus 2025 diharapkan berlangsung secara netral, adil, dan bebas dari intervensi. Harapan ini disampaikan oleh pendiri LSM Lokataru sekaligus pemantau Pilkada serentak 2024, Haris Azhar, saat ditemui di Jayapura, Rabu (23/7) malam.
Haris menyampaikan bahwa KPU dan Bawaslu Papua memiliki peran krusial dalam menjaga kepercayaan publik. Keduanya diharapkan menjalankan tugas secara profesional, jujur, dan sesuai aturan yang berlaku.
“Pilkada di Papua harus menjadi ruang kompetisi yang sehat dan bermartabat. Ini momentum penting untuk menunjukkan bahwa demokrasi bisa berjalan dengan baik di tengah tantangan yang ada,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan, tantangan dalam pelaksanaan PSU bisa datang dari berbagai arah, termasuk dari mereka yang mungkin memandang proses politik sebagai jalan menuju kepentingan pribadi atau ekonomi.
“Proses ini sebaiknya tidak dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang hanya ingin mengejar kekuasaan atau kepentingan tertentu. Pemilu seharusnya menjadi ajang memilih pemimpin yang benar-benar ingin membangun Papua,” jelas Haris.
Lebih lanjut, ia menegaskan pentingnya integritas dan ketegasan dari KPU maupun Bawaslu dalam menghadapi potensi kecurangan, baik dari peserta maupun pihak luar. Menurutnya, keberhasilan PSU sangat ditentukan oleh konsistensi penyelenggara dalam menegakkan aturan.
“Yang kita cari adalah sosok pemimpin yang membawa harapan bagi rakyat, bukan sekadar menjalankan agenda kekuasaan. Karena itu, penting bagi penyelenggara untuk tetap fokus pada prinsip keadilan dan keterbukaan,” pesannya.
Haris juga menggarisbawahi bahwa Papua memiliki tantangan tersendiri dalam pelaksanaan demokrasi, mulai dari aspek sosial, ekonomi, hingga keamanan. Ia menyebut bahwa konteks lokal seperti kemiskinan, trauma kekerasan, hingga ketimpangan, membuat proses demokrasi di Papua perlu perhatian ekstra.
“Seringkali Pilkada di Papua tidak hanya menjadi ajang politik, tetapi juga beririsan dengan isu sumber daya alam dan kekuasaan. Karena itu, netralitas dan komitmen semua pihak sangat penting,” ucapnya.
Ia menambahkan, dalam situasi yang belum sepenuhnya ideal secara demokratis, semua pihak diharapkan mampu menjaga integritas agar proses PSU tidak disalahgunakan demi kepentingan sempit.
“Papua membutuhkan pemimpin yang lahir dari proses yang bersih dan dipercaya rakyat. Mari kita jaga agar PSU ini tidak menjadi beban, tapi justru menjadi harapan baru,” tutup Haris.(dil/tri)
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS https://www.myedisi.com/cenderawasihpos
