Saturday, March 15, 2025
24.7 C
Jayapura

Pemprov Diminta Tertibkan Aset Daerah 

JAYAPURA-Komisi III DPR Papua (DPRP) menggelar rapat kerja bersama Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Papua, di ruang Badan Anggaran (Banggar) DPRP, Rabu (12/4).

Rapat ini difokuskan pada upaya optimalisasi penerimaan daerah, termasuk pengelolaan aset-aset milik daerah yang selama ini belum dikelola secara maksimal. Ketua Komisi III DPRP, Yacob Inggratubun, menjelaskan bahwa rapat ini merupakan bagian dari upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Papua.

Menurutnya, pasca pemekaran Daerah Otonomi Baru (DOB), PAD Papua mengalami penurunan yang signifikan. Oleh karena itu, pengelolaan aset daerah yang selama ini belum tersentuh menjadi penting untuk membantu meningkatkan pendapatan daerah.

   “Kenapa aset-aset ini penting dikelola, karena saat ini PAD kita sangat kecil, apalagi ditambah dengan efisiensi anggaran. Oleh sebab itu, kita ingin aset-aset daerah yang selama ini belum tersentuh dikelola sehingga bisa membantu meningkatkan pendapatan daerah,” ujar Yacob Inggratubun.

Baca Juga :  Masih Banyak Guru Sibuk Cari Wifi, Termasuk Menunggu Siswa 24 Jam

   Yacob Inggratubun menegaskan bahwa pengelolaan aset daerah juga merupakan bentuk tanggung jawab legislatif dalam hal pengawasan terhadap aset-aset daerah yang memiliki potensi untuk meningkatkan pendapatan. Dimana selama ini, Papua sangat bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat. Namun, pasca pemekaran, terasa betapa kecilnya pendapatan daerah. Oleh karena itu, Yacob meminta agar aset-aset daerah dikelola dengan baik.

   “Selama ini kita tergantung pada dana transfer dari pusat. Ketika terjadi pemekaran, sangat terasa bahwa pendapatan daerah kita kecil. Oleh sebab itu, kita minta aset-aset daerah ini dikelola dengan baik,” tuturnya.

   Ia juga meminta pemerintah daerah Papua untuk mendata seluruh aset daerah, terutama yang belum dikelola oleh pemerintah daerah, agar dapat ditertibkan dan dimanfaatkan secara baik. Hal ini diharapkan dapat mendatangkan PAD bagi daerah. “Mudah-mudahan apa yang kita dorong ini bisa mendorong pendapatan asli daerah,” harap Yacob Inggratubun. (rel/tri)

Baca Juga :  Ada Upaya Menjebak Gubernur Enembe

Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos

BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS  https://www.myedisi.com/cenderawasihpos

JAYAPURA-Komisi III DPR Papua (DPRP) menggelar rapat kerja bersama Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Papua, di ruang Badan Anggaran (Banggar) DPRP, Rabu (12/4).

Rapat ini difokuskan pada upaya optimalisasi penerimaan daerah, termasuk pengelolaan aset-aset milik daerah yang selama ini belum dikelola secara maksimal. Ketua Komisi III DPRP, Yacob Inggratubun, menjelaskan bahwa rapat ini merupakan bagian dari upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Papua.

Menurutnya, pasca pemekaran Daerah Otonomi Baru (DOB), PAD Papua mengalami penurunan yang signifikan. Oleh karena itu, pengelolaan aset daerah yang selama ini belum tersentuh menjadi penting untuk membantu meningkatkan pendapatan daerah.

   “Kenapa aset-aset ini penting dikelola, karena saat ini PAD kita sangat kecil, apalagi ditambah dengan efisiensi anggaran. Oleh sebab itu, kita ingin aset-aset daerah yang selama ini belum tersentuh dikelola sehingga bisa membantu meningkatkan pendapatan daerah,” ujar Yacob Inggratubun.

Baca Juga :  Polda Butuh Labfor Saat Pemilu

   Yacob Inggratubun menegaskan bahwa pengelolaan aset daerah juga merupakan bentuk tanggung jawab legislatif dalam hal pengawasan terhadap aset-aset daerah yang memiliki potensi untuk meningkatkan pendapatan. Dimana selama ini, Papua sangat bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat. Namun, pasca pemekaran, terasa betapa kecilnya pendapatan daerah. Oleh karena itu, Yacob meminta agar aset-aset daerah dikelola dengan baik.

   “Selama ini kita tergantung pada dana transfer dari pusat. Ketika terjadi pemekaran, sangat terasa bahwa pendapatan daerah kita kecil. Oleh sebab itu, kita minta aset-aset daerah ini dikelola dengan baik,” tuturnya.

   Ia juga meminta pemerintah daerah Papua untuk mendata seluruh aset daerah, terutama yang belum dikelola oleh pemerintah daerah, agar dapat ditertibkan dan dimanfaatkan secara baik. Hal ini diharapkan dapat mendatangkan PAD bagi daerah. “Mudah-mudahan apa yang kita dorong ini bisa mendorong pendapatan asli daerah,” harap Yacob Inggratubun. (rel/tri)

Baca Juga :  Dinas Pendidikan Dorong Pembangunan Infrastruktur di Daerah Tertinggal

Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos

BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS  https://www.myedisi.com/cenderawasihpos

Berita Terbaru

Artikel Lainnya

/