Thursday, February 13, 2025
26.7 C
Jayapura

Anggaran Dipangkas, Masih Ada Peluang Bagi Pengusaha Lokal

JAYAPURA – Pemangkasan Dana Otonomi Khusus (Otsus), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Tambahan Infrastruktur (DTI) berpotensi menghambat pembangunan Papua. Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Papua, Debora Solossa mengatakan, infrastruktur menjadi sektor paling terdampak, sementara sektor lain masih dapat berjalan dengan strategi pengadaan yang lebih terarah.

Meski demikian, Debora menyebut pelaku usaha lokal tetap memiliki peluang melalui program makan bergizi gratis (MBG) dan pengadaan berbasis e-katalog. 

“Sebagian besar anggaran yang dipotong memang untuk infrastruktur. Tetapi, kita bisa mengalihkan fokus pada program makan bergizi gratis serta pemberdayaan ekonomi masyarakat,” kata Debora kepada wartawan, Senin (10/2).

Seiring dengan pemangkasan anggaran ini, Debora mendorong pelaku usaha Orang Asli Papua (OAP) lebih aktif dalam sistem e-katalog. Sebab menurutnya, dengan keterlibatan mereka, pertumbuhan ekonomi lokal tetap berjalan meskipun anggaran terbatas. 

Baca Juga :  Para Tetangga Beli Mobil Baru, Masak Kami Tidak?

“Harapannya pemerintah pusat mendukung kebijakan yang mengakomodasi peran pengusaha Papua dalam skema pengadaan ini. Langkah ini penting agar dampak pemangkasan anggaran tidak semakin memperburuk kondisi ekonomi daerah,” kata Debora.

Saat ini, pihaknya masih menunggu kebijakan pemerintah pusat terkait pemberdayaan pelaku usaha OAP. Namun, ia menekankan bahwa skema pengadaan melalui e-katalog tetap menjadi peluang utama bagi pengusaha Papua. 

“Idealnya, pelaku usaha OAP yang terlibat dalam program MBG harus terdaftar di e-katalog. Pelaku usaha non-OAP juga bisa ikut serta selama kebijakan pengadaan memungkinkan,” ujarnya.

Sambungnya, dengan sistem ini, pengadaan barang dan jasa diharapkan lebih terukur dan terstruktur. Selain itu, program ini juga dapat memberikan dampak positif bagi sektor pertanian lokal jika bahan baku berasal dari petani Papua. 

Baca Juga :  Pelayanan Pasien Otsus Port Numbay Sehat Dihentikan

“Jika suplai bahan pangan dari luar bisa dikendalikan, pertumbuhan ekonomi lokal tetap berjalan. Hal ini akan memberikan keuntungan bagi petani dan pengusaha Papua,” tandasnya. (fia/ade)

Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos

BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS  https://www.myedisi.com/cenderawasihpos

JAYAPURA – Pemangkasan Dana Otonomi Khusus (Otsus), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Tambahan Infrastruktur (DTI) berpotensi menghambat pembangunan Papua. Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Papua, Debora Solossa mengatakan, infrastruktur menjadi sektor paling terdampak, sementara sektor lain masih dapat berjalan dengan strategi pengadaan yang lebih terarah.

Meski demikian, Debora menyebut pelaku usaha lokal tetap memiliki peluang melalui program makan bergizi gratis (MBG) dan pengadaan berbasis e-katalog. 

“Sebagian besar anggaran yang dipotong memang untuk infrastruktur. Tetapi, kita bisa mengalihkan fokus pada program makan bergizi gratis serta pemberdayaan ekonomi masyarakat,” kata Debora kepada wartawan, Senin (10/2).

Seiring dengan pemangkasan anggaran ini, Debora mendorong pelaku usaha Orang Asli Papua (OAP) lebih aktif dalam sistem e-katalog. Sebab menurutnya, dengan keterlibatan mereka, pertumbuhan ekonomi lokal tetap berjalan meskipun anggaran terbatas. 

Baca Juga :  Caleg Harus Punya Cost Politic dan Team Work yang Kuat 

“Harapannya pemerintah pusat mendukung kebijakan yang mengakomodasi peran pengusaha Papua dalam skema pengadaan ini. Langkah ini penting agar dampak pemangkasan anggaran tidak semakin memperburuk kondisi ekonomi daerah,” kata Debora.

Saat ini, pihaknya masih menunggu kebijakan pemerintah pusat terkait pemberdayaan pelaku usaha OAP. Namun, ia menekankan bahwa skema pengadaan melalui e-katalog tetap menjadi peluang utama bagi pengusaha Papua. 

“Idealnya, pelaku usaha OAP yang terlibat dalam program MBG harus terdaftar di e-katalog. Pelaku usaha non-OAP juga bisa ikut serta selama kebijakan pengadaan memungkinkan,” ujarnya.

Sambungnya, dengan sistem ini, pengadaan barang dan jasa diharapkan lebih terukur dan terstruktur. Selain itu, program ini juga dapat memberikan dampak positif bagi sektor pertanian lokal jika bahan baku berasal dari petani Papua. 

Baca Juga :  Perubahan Otsus Sudah Disepakati Ada Masa Transisional

“Jika suplai bahan pangan dari luar bisa dikendalikan, pertumbuhan ekonomi lokal tetap berjalan. Hal ini akan memberikan keuntungan bagi petani dan pengusaha Papua,” tandasnya. (fia/ade)

Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos

BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS  https://www.myedisi.com/cenderawasihpos

Berita Terbaru

Artikel Lainnya

/