Soal Lingkungan, Para Paslon Jangan Hanya “Jualan Kecap”

JAYAPURA – Kelompok pemuda dan sejumlah organisasi lingkungan yang tergabung dalam koalisi anak adat dan pegiat lingkungan di Papua menyatakan tidak ikut memilih dalam Pilkada 2024 apabila dari sekian banyak sosok pemimpin muncul ternyata tak memiliki konsep konservasi yang berkearifan serta berkelanjutan.

Mereka melihat yang lebih diperhatikan adalah persoalan ekonomi, pendidikan, kesehatan dan infrastruktur sedangkan untuk isu lingkungan masih sebatas “jualan kecap”.

Disampaikan bahwa Hutan Papua adalah salah satu hutan hujan tropis terakhir yang masih utuh di Indonesia. Selama ratusan tahun telah berfungsi sebagai rumah bagi keanekaragaman hayati serta memainkan peran penting dalam pengaturan iklim global. Namun, ancaman terhadap hutan Papua telah meningkat pesat dalam beberapa tahun terakhir.

Konversi lahan untuk perkebunan kelapa sawit dan penebangan liar mengancam ekosistem biodiversitas dan kesejahteraan komunitas lokal. Data para pegiat lingkungan Dalam dua dekade, Pulau Papua kehilangan 641,4 ribu hektare hutan alam. Deforestasi meningkat sejak 2012, dengan puncak terluasnya terjadi di tahun 2015.

Tak hanya itu, sepanjang 2001-2020, sebelum pemekaran Provinsi Papua telah kehilangan 438 ribu hektare hutan alam dengan deforestasi terluas di antaranya Kabupaten Merauke, Boven Digoel, Nabire, Mimika, dan Mappi.

“Kami mendesak seluruh pemimpin yang akan maju di Pilkada  Papua 2024 memiliki komitmen menahan laju deforestasi dan perusakan hutan. Selain itu perlu transparansi dalam kebijakan lingkungan,” beber Koordinator Volunteer Greenpeace base Jayapura, Joonathan Frizzy Mebri, Ahad (15/9).

Pihaknya mengingatkan calon gubernur, wali kota, dan bupati di Provinsi Papua untuk mengutamakan pembangunan berkelanjutan, memperkuat pengawasan terhadap aktivitas industri serta meningkatkan partisipasi masyarakat adat dalam keputusan-keputusan yang bersentuhan langsung dengan wilayah adat.

“Calon gubernur, wali kota dan bupati di Provinsi Papua perlu mengembangkan kebijakan yang efektif untuk memerangi deforestasi, mendukung konservasi, dan memperkuat penegakan hukum lingkungan, ” tegasnya.

Perusak lingkungan juga patut diperhadapkan dengan proses hukum agar publik memgetahui jika hukum ditegakkan.

“Kami anak muda Papua yang tergabung dalam Koalisi Anak Adat Peduli Lingkungan menyerukan agar calon gubernur Papua mengimplementasikan strategi yang inovatif dan berkelanjutan untuk menangani masalah ini. Langkah-langkah yang diperlukan meliputi peningkatan pengawasan, penegakan hukum yang ketat, serta dukungan terhadap inisiatif konservasi berbasis masyarakat, ” pinta Frizzy.

JAYAPURA – Kelompok pemuda dan sejumlah organisasi lingkungan yang tergabung dalam koalisi anak adat dan pegiat lingkungan di Papua menyatakan tidak ikut memilih dalam Pilkada 2024 apabila dari sekian banyak sosok pemimpin muncul ternyata tak memiliki konsep konservasi yang berkearifan serta berkelanjutan.

Mereka melihat yang lebih diperhatikan adalah persoalan ekonomi, pendidikan, kesehatan dan infrastruktur sedangkan untuk isu lingkungan masih sebatas “jualan kecap”.

Disampaikan bahwa Hutan Papua adalah salah satu hutan hujan tropis terakhir yang masih utuh di Indonesia. Selama ratusan tahun telah berfungsi sebagai rumah bagi keanekaragaman hayati serta memainkan peran penting dalam pengaturan iklim global. Namun, ancaman terhadap hutan Papua telah meningkat pesat dalam beberapa tahun terakhir.

Konversi lahan untuk perkebunan kelapa sawit dan penebangan liar mengancam ekosistem biodiversitas dan kesejahteraan komunitas lokal. Data para pegiat lingkungan Dalam dua dekade, Pulau Papua kehilangan 641,4 ribu hektare hutan alam. Deforestasi meningkat sejak 2012, dengan puncak terluasnya terjadi di tahun 2015.

Tak hanya itu, sepanjang 2001-2020, sebelum pemekaran Provinsi Papua telah kehilangan 438 ribu hektare hutan alam dengan deforestasi terluas di antaranya Kabupaten Merauke, Boven Digoel, Nabire, Mimika, dan Mappi.

“Kami mendesak seluruh pemimpin yang akan maju di Pilkada  Papua 2024 memiliki komitmen menahan laju deforestasi dan perusakan hutan. Selain itu perlu transparansi dalam kebijakan lingkungan,” beber Koordinator Volunteer Greenpeace base Jayapura, Joonathan Frizzy Mebri, Ahad (15/9).

Pihaknya mengingatkan calon gubernur, wali kota, dan bupati di Provinsi Papua untuk mengutamakan pembangunan berkelanjutan, memperkuat pengawasan terhadap aktivitas industri serta meningkatkan partisipasi masyarakat adat dalam keputusan-keputusan yang bersentuhan langsung dengan wilayah adat.

“Calon gubernur, wali kota dan bupati di Provinsi Papua perlu mengembangkan kebijakan yang efektif untuk memerangi deforestasi, mendukung konservasi, dan memperkuat penegakan hukum lingkungan, ” tegasnya.

Perusak lingkungan juga patut diperhadapkan dengan proses hukum agar publik memgetahui jika hukum ditegakkan.

“Kami anak muda Papua yang tergabung dalam Koalisi Anak Adat Peduli Lingkungan menyerukan agar calon gubernur Papua mengimplementasikan strategi yang inovatif dan berkelanjutan untuk menangani masalah ini. Langkah-langkah yang diperlukan meliputi peningkatan pengawasan, penegakan hukum yang ketat, serta dukungan terhadap inisiatif konservasi berbasis masyarakat, ” pinta Frizzy.