JAYAPURA-Dua Sekolah Luar Biasa (SLB) binaan Dinas Provinsi Papua di Kota Jayapura menghadapi kendala serius akibat kekurangan guru untuk anak-anak difabel. Minimnya jumlah tenaga didik di kedua sekolah tersebut membuat banyak guru mengalami kesulitan dalam mengajar. Masalah itu dialami SLB N Pembina Provinsi Papua, dan SLB N l Jayapura.
Wakil Kepala sekolah (Wakasek) SLB Negeri Pembina Provinsi Papua, Sunarty, menyampaikan bahwa keterbatasan jumlah dan kualitas guru sangat berpengaruh, sementara anak difabel di sekolah itu ada berbagai macam keterbatasan.
“Kalau sesuai dengan ketunaan, itu tidak masuk, karena itu sudah bercampur-campur, seharusnya itu dibedakan, tetapi kenapa digabungkan karena gurunya kurang,” kata Sunarty kepada Cenderawasih Pos, Selasa (25/6).
Seharusnya kata Sunarty, satu guru lima anak, sementara saat ini prakteknya di sekolah satu guru harus menangani 7-12 murid, itupun bercampur dengan anak-anak berbagai kebutuhan. Ia berharap pemerintah memberikan perhatian serius untuk mencari solusi atas masalah itu. Ia menyebut anak-anak difabel juga berhak untuk mendapatkan pendidikan dan perhatian dari pemerintah, untuk mendapatkan pendidikan yang setara dengan sekolah normal.
“Mereka juga berhak untuk mendapatkan pendidikan dan perhatian dari pemerintah, untuk mendapatkan pendidikan yang setara dan layak seperti sekolah pada umumnya, itu ada aturannya,” tegasnya.
Dia menjelaskan bahwa kekurangan guru di SLB di Papua, disebabkan belum adanya universitas di Papua yang memiliki program studi Pendidikan Luar Biasa (PLB). Hal ini memaksa guru yang ingin mengambil ijazah PLB harus menimba ilmu ke luar wilayah Papua.
JAYAPURA-Dua Sekolah Luar Biasa (SLB) binaan Dinas Provinsi Papua di Kota Jayapura menghadapi kendala serius akibat kekurangan guru untuk anak-anak difabel. Minimnya jumlah tenaga didik di kedua sekolah tersebut membuat banyak guru mengalami kesulitan dalam mengajar. Masalah itu dialami SLB N Pembina Provinsi Papua, dan SLB N l Jayapura.
Wakil Kepala sekolah (Wakasek) SLB Negeri Pembina Provinsi Papua, Sunarty, menyampaikan bahwa keterbatasan jumlah dan kualitas guru sangat berpengaruh, sementara anak difabel di sekolah itu ada berbagai macam keterbatasan.
“Kalau sesuai dengan ketunaan, itu tidak masuk, karena itu sudah bercampur-campur, seharusnya itu dibedakan, tetapi kenapa digabungkan karena gurunya kurang,” kata Sunarty kepada Cenderawasih Pos, Selasa (25/6).
Seharusnya kata Sunarty, satu guru lima anak, sementara saat ini prakteknya di sekolah satu guru harus menangani 7-12 murid, itupun bercampur dengan anak-anak berbagai kebutuhan. Ia berharap pemerintah memberikan perhatian serius untuk mencari solusi atas masalah itu. Ia menyebut anak-anak difabel juga berhak untuk mendapatkan pendidikan dan perhatian dari pemerintah, untuk mendapatkan pendidikan yang setara dengan sekolah normal.
“Mereka juga berhak untuk mendapatkan pendidikan dan perhatian dari pemerintah, untuk mendapatkan pendidikan yang setara dan layak seperti sekolah pada umumnya, itu ada aturannya,” tegasnya.
Dia menjelaskan bahwa kekurangan guru di SLB di Papua, disebabkan belum adanya universitas di Papua yang memiliki program studi Pendidikan Luar Biasa (PLB). Hal ini memaksa guru yang ingin mengambil ijazah PLB harus menimba ilmu ke luar wilayah Papua.
