JAYAPURA – Ketua Komisi V DPR Papua, Jack Komboy menyampaikan bahwa pihaknya melihat masih ada kerancuan pada sisi administrasi yang terjadi pada Dinas P dan P Provinsi Papua.
Pertama terkait dimana perpustakaan dan arsip sudah tidak lagi digabung di P dan P sehingga pihaknya mencoba memanggil untuk mengecek bagaimana dengan LHP BPK termasuk RKPD.
“Di P dan P sendiri beberapa hal kami temukan namun lebih pada administrasi. Lalu ada juga satu program baru di P dan P yakni mahasiswa yang tidak lagi dikelola BPSDM tapi dihandle dinas pendidikan,” kata Jack saat ditemui disela – sela rapat dengan Dinas P dan P di Kantor DPRP, Kamis (30/5).
Komisi V kata Jack berharap dinas yang bersangkutan bisa fokus sebab ia melihat para pegawai dari BPSDM sedang bergeser ke Dinas P dan P. Lalu terkait beasiswa mahasiswa yang sempat ramai lalu dimana ada hutang tahun 2023 Juni – Desember sebesar Rp 116 miliar yang diselesaikan Pemprov.
Hanya saja saat itu ada kesepakatan dimana Pemkab dan Pemkot akan mengembalikan namun dari Januari hingga Mei 2024 ini belum satupun ada penyetoran. “Padahal ketika itu sudah ada kesepakatan pada 29 Februari yang dihadiri Wamen dan perwakilan pemerintah pusat. Tapi hingga kini belum ada kabupaten yang menyetor. Dan kami berharap bisa dibayarkan ke Pemprov,” beber Jack yang berharap kabupaten kota harus berpegang pada kesepakatan itu.
Lalu hal lain adalah masih terjadi tumpang tindih kata Jack adalah nomenklatur terkait bagaimana mengurus SMA/SMK khusus terkait transfer dana yang harusnya menjadi urusan kabupaten kota. “Makanya para guru ini sudah hampir 1 tahun belum menerima upah tersebut sehingga agak rancu. Kami minta ini segera diselesaikan. Harus bisa tertib terkait administrasi,” imbuhnya. (ade)
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS https://www.myedisi.com/cenderawasihpos
JAYAPURA – Ketua Komisi V DPR Papua, Jack Komboy menyampaikan bahwa pihaknya melihat masih ada kerancuan pada sisi administrasi yang terjadi pada Dinas P dan P Provinsi Papua.
Pertama terkait dimana perpustakaan dan arsip sudah tidak lagi digabung di P dan P sehingga pihaknya mencoba memanggil untuk mengecek bagaimana dengan LHP BPK termasuk RKPD.
“Di P dan P sendiri beberapa hal kami temukan namun lebih pada administrasi. Lalu ada juga satu program baru di P dan P yakni mahasiswa yang tidak lagi dikelola BPSDM tapi dihandle dinas pendidikan,” kata Jack saat ditemui disela – sela rapat dengan Dinas P dan P di Kantor DPRP, Kamis (30/5).
Komisi V kata Jack berharap dinas yang bersangkutan bisa fokus sebab ia melihat para pegawai dari BPSDM sedang bergeser ke Dinas P dan P. Lalu terkait beasiswa mahasiswa yang sempat ramai lalu dimana ada hutang tahun 2023 Juni – Desember sebesar Rp 116 miliar yang diselesaikan Pemprov.
Hanya saja saat itu ada kesepakatan dimana Pemkab dan Pemkot akan mengembalikan namun dari Januari hingga Mei 2024 ini belum satupun ada penyetoran. “Padahal ketika itu sudah ada kesepakatan pada 29 Februari yang dihadiri Wamen dan perwakilan pemerintah pusat. Tapi hingga kini belum ada kabupaten yang menyetor. Dan kami berharap bisa dibayarkan ke Pemprov,” beber Jack yang berharap kabupaten kota harus berpegang pada kesepakatan itu.
Lalu hal lain adalah masih terjadi tumpang tindih kata Jack adalah nomenklatur terkait bagaimana mengurus SMA/SMK khusus terkait transfer dana yang harusnya menjadi urusan kabupaten kota. “Makanya para guru ini sudah hampir 1 tahun belum menerima upah tersebut sehingga agak rancu. Kami minta ini segera diselesaikan. Harus bisa tertib terkait administrasi,” imbuhnya. (ade)
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS https://www.myedisi.com/cenderawasihpos
