Penertiban Kota Jayapura Butuh Kesadaran PKL
JAYAPURA-Ketua Komisi B DPRD Kota Jayapura, Giovano Patipawae mengatakan Kota Jayapura akan tertata baik jika PKL memiliki kesadaran serta kepedulian yang tinggi. Sebab yang terjadi selama ini, meski pemerintah bersama legislatif masif melakukan penertiban, namun tidak memberikan efek jera bagi PKL.
“Yang terjadi setelah kita sidak, atau ditertibkan oleh Satpol PP, satu minggu bahkan sehari pasca penertiban PKL ini kembali berkeliaran,” ujar Giovano, Senin (29/4)
Menurutnya, persoalan dasar terkait penataan Kota Jayapura bukan hanya tugas pemerintah, ataupun DPRD, tapi komitment dari semua pihak terutama PKL yang dianggap minim, mempedulikan penataan Kota Jayapura.
“Kami bersama pemerintah berkali-kali, sweeping tapi kenyataanya, PKL ini kembali lagi berjualan secara liar,” tuturnya.
Sekretaris DPD Gerindra Papua itu mengatakan DPRD Kota Jayapura telah membentuk Perda terkait dengan PKL, hanya saja pemerintah masih mempertimbangkan banyak hal, jika ingin menindak PKL liar ini secara tegas. Menurutnya hal semacam ini perlu menjadi perhatian dari PKL itu sendiri.
Karena pemerintah menurutnya telah memberikan kebijakan dengan pertimbangan kemanusiaan, sehingga mesti PKL juga merepson itu dengan hal yang bijak. Tidak kemudian justru semakin liar. “Kalau masih seperti ini, maka nanti kami koordinasi dengan Pemerintah, untuk menindak mereka dengan tegas, karena dengan cara kemanusiaan mereka tidak respon,” tegasnya.
Penertiban Kota Jayapura Butuh Kesadaran PKL
JAYAPURA-Ketua Komisi B DPRD Kota Jayapura, Giovano Patipawae mengatakan Kota Jayapura akan tertata baik jika PKL memiliki kesadaran serta kepedulian yang tinggi. Sebab yang terjadi selama ini, meski pemerintah bersama legislatif masif melakukan penertiban, namun tidak memberikan efek jera bagi PKL.
“Yang terjadi setelah kita sidak, atau ditertibkan oleh Satpol PP, satu minggu bahkan sehari pasca penertiban PKL ini kembali berkeliaran,” ujar Giovano, Senin (29/4)
Menurutnya, persoalan dasar terkait penataan Kota Jayapura bukan hanya tugas pemerintah, ataupun DPRD, tapi komitment dari semua pihak terutama PKL yang dianggap minim, mempedulikan penataan Kota Jayapura.
“Kami bersama pemerintah berkali-kali, sweeping tapi kenyataanya, PKL ini kembali lagi berjualan secara liar,” tuturnya.
Sekretaris DPD Gerindra Papua itu mengatakan DPRD Kota Jayapura telah membentuk Perda terkait dengan PKL, hanya saja pemerintah masih mempertimbangkan banyak hal, jika ingin menindak PKL liar ini secara tegas. Menurutnya hal semacam ini perlu menjadi perhatian dari PKL itu sendiri.
Karena pemerintah menurutnya telah memberikan kebijakan dengan pertimbangan kemanusiaan, sehingga mesti PKL juga merepson itu dengan hal yang bijak. Tidak kemudian justru semakin liar. “Kalau masih seperti ini, maka nanti kami koordinasi dengan Pemerintah, untuk menindak mereka dengan tegas, karena dengan cara kemanusiaan mereka tidak respon,” tegasnya.
