Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Republik Indonesia kabarnya telah melayangkan surat kepada para kepala daerah atau bupati di wilayah adat Lapago terkait dukungan pembentukan Provinsi Papua Pegunungan Tengah.
Konflik antara dua kelompok massa yang terjadi di Wouma, minggu lalu akhirnya diselesaikan secara damai oleh pemerintah dengan melibatkan warga Kabupaten Nduga dan Lanny Jaya di halaman Kodim 1702/ Jayawijaya, Sabtu (15/1).
Proses perdamaian antara dua kelompok warga yang terlibat bentrok di kampung Wesakma, Distrik Wouma, Kabupaten Jayawijaya, yang rencananya digelar Jumat (14/1) kemarin, ditunda sehari.
Bupati Nduga, Wentius Nimiangge mengajak seluruh bupati di Wilayah Pegunungan Tengah Papua untuk menjemput wacana pembentukan Provinsi Papua Pegunungan.
“Nanti petugas keamanan dari TNI-Polri yang sudah disiapkan bersama akan mengatur posisi kedua belah pihak. Sehingga usai pembacaan berita acara perdamaian selesai maka diharapkan kedua belah pihak melakukan perdamaian dengan cara berpelukan,” jelas Kapolres, kemarin (13/1).
“Warga yang terdampak dari konflik ini hanya jadi korban , mereka tidak ikut bergabung dalam konflik antara dua kubu yang bertikai kemarin, sehingga ini menjadi tanggung jawab bersama dan akan dilihat secara bersama,”ungkapnya Rabu (12/1) kemarin.
Ketua Asosiasi Bupati Se Pegunungan Tengah Papua, Befa Yigibalom menyatakan, banyaknya warga Nduga yang mengungsi ke Jayawijaya mengakibatkan terjadinya konflik sosial antara masyarakat, seperti konflik yang baru saja diselesaikan saat ini.
Hingga Selasa (11/1) kemarin belum ada titik temu perdamaian antara dua kelompok warga Nduga Lanny dan Lanny Jaya yang berdomisili di Distrik Wouma, Kabupaten Jayawijaya.
Dandim 1702/Jayawijaya Letkol Infanteri Arif Budi Situmeang menyampaikan bahwa sampai kemarin (10/1) pihaknya bersama Polres Jayawijaya masih siaga. ”Dan berupaya untuk menghimbau kedua belah pihak untuk menahan diri,” ungkap dia. Dengan begitu diharapkan tidak akan ada lagi korban berjatuhan. Baik korban luka maupun meninggal dunia.
